Membuka Tirai Kebenaran

Bukti C1 di Tarik Tim BPN dari MK 28 Kontainer

2 min read
ANTARA FOTO / HAFIDZ MUBARAK, Ketua Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto selaku pemohon mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019) . Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu.

LintasIndoNews.com | Politik — Tim hukum nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menarik alat bukti C1 (kumpulan pencatatan penghitungan suara) yang sebelumnya telah menjadi kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlahnya sebanyak 28 kontainer.

Alat bukti tersebut ditarik setelah majelis hakim mempersoalkan alat bukti yang diajukan tim 02, Rabu (19/6/2019).

Menurut majelis, banyak alat bukti tidak dibuat yang disetujui kelayakan dan kelaziman dalam hukum acara. Oleh karena itu, alat bukti tersebut tidak dapat diverifikasi.

Majelis memberi waktu bagi tim 02 untuk memperbaiki pukul 12.00 WIB. Jika tidak diperbaiki, Mahkamah tidak akan mengesahkan sepenuhnya menjadi alat bukti.

Namun, tim 02 memilih untuk menarik bukti tersebut.

“Barang (bukti) sekarang ini memang C1 Pak Ketua, dan saya akan cabut saja ini, akan kami ambil,” kata Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, di hadapan majelis hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19 / 6/2019).

Meskipun sudah menyatakan akan menarik alat bukti, majelis hakim tetap memberi tahu kepada tim hukum Prabowo-Sandi untuk memperbaiki susunan alat bukti tersebut hingga pukul 12.00 siang ini.

Bambang mengatakan, pihaknya akan menggunakan kelonggaran waktu tersebut untuk melakukan perbaikan.

Namun, jika ditarik tak mencukupi, alat bukti tetap ditarik.

“Kalau memang pada akhirnya memang tidak terpenuhi, perbaikan ini tidak kami ajukan,” ujar Bambang.

Atas alat bukti yang ditarik tersebut, tim hukum Prabowo-Sandi menggunakan alat bukti lain yang sudah disiapkan menurut kelaziman hukum acara.

“Sekarang ada bukti nomor 146 yang sudah tersusun dan nanti bisa dicek dan kami serahkan yang disetujui untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi dan mudah-meminta ini juga bisa disahkan sesuai dengan hukum acara. Kami meminta maaf untuk ini,” kata Bambang.

Sumber: Kompas.com

Editor: Rian

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

LintasIndoNews Social