Sab. Des 14th, 2019

Membuka Tirai Kebenaran

Calon Kades Terpilih Yang Beli Suara Habiskan Milyaran Rupiah, Dana Desanya Wajib di Kawal Ketat

3 min read

Oleh : Rian Hepi (Pegiat Media Sosial)

OPINI, Pesta Demokrasi tertua di Indonesia, sebut saja Pilkades yang baru saja diadakan di beberapa daerah seperti Jawa tengah, tak lepas dari politik uang yang mencengkram demokrasi. Meskipun di salahsatu kabupaten telah meneriakkan No Money Politik dan di bentuk Satgas, tetap saja mengalir dan bebas hambatan.

Bahkan di sinyalir kabar ada beberapa calon kades yang menghabiskan milyaran rupiah.Inilah yang menjadi momok dan virus demokrasi, sungguh mengerikan, bahkan antara politik dan uang sudah bersenyawa dan tak bisa di pisahkan.

Ada seorang teman saya yang mengatakan, ketika ingin nyalon maju dalam Pilkades pasti ada pertanyaan, “memang kamu punya duit berapa?, ” Kata dia disuatu ketika.

Dia pun akhirnya takut dengan bayang – bayang seperti itu, meskipun ada beberapa Calon Kades yang minim modal akhirnya bisa menang dan mendapat suara terbanyak, namun kejadian ini hanya seribu banding satu saja. Tergantung masyarakat desa selaku pemilih, mencetak pemimpin atau memilih politik uang yang hanya cukup beli bumbu dapur saja.

Inilah kaum mustadhafin (lemah) yang menjadi korban dan sasaran utama politik uang. Parahnya lagi, rakyat miskin dipaksa memiliki ketergantungan kepada politik uang.

Bukan menjadi rahasia umum lagi, bentuk politik uang di era pemilihan langsung sudah beragam. Beberapa bahkan menyaru dalam hal-hal yang dianggap legal, seperti hadiah atau pengganti uang transportasi. Sehingga, peraturan hukum yang melarang memberi atau menerima politik uang seakan tidak bertaji.

Politik uang benar-benar sudah merajalela, dijadikan untuk menyuap pemilih, penyelenggara pesta demokrasi tingkat desa tak mampu lagi membendung praktik beli suara ini, diam terkunci tak bisa berbuat apa – apa, termasuk para satgas anti money politik. Hanya menjadi hiasan seperti patung semar, gareng, petruk dan bagong, ya mati suri.

Padahal Pemimpin Publik harus mempunyai keteladanan sekaligus prestasi. Tak bisa pemimpin hanya mengandalkan prestasinya saja tanpa keteladanan, begitupun sebaliknya. Namun disini justru sebaliknya, urat malu sudah terputus, dengan terang benderang beralasan demi gengsi dan harga diri. Inilah demokrasi yang tergadaikan, bukan lagi berebut simpatik tapi adu kekuatan uang, demi jabatan tertinggi di tingkat desa ini, miris !!!

Bagaimana praktik pengelolaan tentang Dana Desa, setelah menjabat?

Seperti artikel yang saya baca di situs media online Antaranews.com (edisi 24 September 2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah merealisasikan sebesar Rp 42,2 triliun dana desa hingga Agustus 2019 lalu, dari total alokasi mencapai Rp70 triliun atau tersalurkan 60,3 persen.

Realisasi dana desa ini tumbuh 16,4 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu, saat memaparkan kinerja APBN 2019 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta.

Dari realisasi dana desa tersebut sudah dibangun 10.299 kilometer jalan, 41.281 meter jembatan, 406 unit pasar desa, dan pembiayaan untuk 31 kegiatan di badan usaha milik desa.

Selain itu, 234 tambatan perahu, embung (4.265), irigasi (1.343), sarana olahraga (1.592) unit yang diharapkan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Dana desa itu, dibangun sejumlah fasilitas di antaranya air bersih sebanyak 6.781, mandi cuci kakus (19.452 unit), polindes (409), drainase (1.800 km), posyandu (1.451 unit) hingga sumur (3.764 unit).

Fasilitas lain yang dibangun di antaranya internet desa (276 unit), perpustakaan (248), listrik desa (12.385 unit), rumah layak huni (9.361 unit), lumbung padi (19), tempat pembuangan sampah (4.815), tempat penjemuran padi (7 unit), wisata desa (245 unit) dan sarana prasarana lain.

Yang menjadi analisa saya, faktor dorongan untuk menyimpang, yakni jika di kalkulasi untuk aturan gaji Kepala Desa yang di berikan kadang tidak tentu jadwalnya ini, hanya kisaran 3 jutaan ( tiap daerah berbeda-beda) dan tanah garap (bengkok), tiap desa juga berbeda – beda tingkatannya, tergantung letak geografisnya. Selain itu, dari segi sosial kades juga tinggi, biaya untuk undangan hajat warga, belum lagi jika ada kematian. Secara hitungan matematika tidak masuk hitungan, begitu saya sering mendengar keluh kesah para kades model seperti ini.

Hal inilah yang memicu kebutuhan skunder (tidak pokok) menjadi Primer (pokok). Hingga Kades harus berpikir keras, bagaimana caranya mencukupi kebutuhan sosial yang berubah menjadi seperti di paksakan ini. Belum lagi, jika kades hadir untuk monitoring pekerjaan proyek, seperti menjadi lagu wajib ninggali rokok (memberi rokok) warga yang sedang kerja bakti.

Sedangkan pengelolaan Dana Desa begitu besar, ibarat kata yang tentang godaan adalah jika situasi dan kondisi tersudutkan, bisa saja orang jujur menjadi tidak jujur, yang terbiasa takut berbuat dholim menjadi terbiasa mendholimi. Inilah karakteristik yang lahir dari kebobrokan demokrasi.

Mari kita jaga ketat, kawal Dana Desa agar mereka yang terpilih tidak menjadi maling uang rakyat, tidak menipu rakyat. Hukum Sebab dan akibat tetap berjalan, jika politik uang tetap membudaya, niscaya mereka yang beli suara tetap akan merongrong uang rakyat. Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan), Suara yang di beli adalah suara setan, bukan suara rakyat.

Share this:

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

LintasIndoNews Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Copyright © LintasIndoNews.com | by Media Group AWPI.