Membuka Tirai Kebenaran

Demokrasi Jangan Terpasung

2 min read

OPINI

Kini gelombang tuntutan ganti presiden makin besar. Tentu gantinya di tahun 2019. Saat pilpres. Angka tahun mesti disebut. Jangan sampai tidak dicantumkan. Bisa disalahpahami. Ada celah untuk dituduh makar. Gawat! Hati-hati!

Ingin tetap atau ganti presiden, itu hak konstitusional. Demokrasi menjaminnya. Teriak satu periode, dua periode, atau lanjutkan, itu semua masuk kategori aspirasi. Sebuah narasi politik yang demokratis. Dijamin undang-undang. KPU gak akan buat surat peringatan.

Mengingat Tahun 1998, 21 tahun yang lalu tahun, tekanan gabungan dari krisis ekonomi regional, protes mahasiswa, pembelotan kelompok elit, kerusuhan di perkotaan, dan militer yang terpolarisasi menyebabkan mantan Presiden Suharto yang kuat dan telah memimpin lama untuk mundur dari kursi kepresidenan di Indonesia. Beberapa pihak terkejut ketika setahun berikutnya, negara kepulauan yang tersebar luas tersebut menerapkan pemilihan demokratis nasional pertama sejak tahun 1955.

Hingga iklim politik menjadi sesuatu hal yang berantai hingga di Pilpres 2019 akan menjadi pengulangan dari pilpres 2014, ketika Jokowi mengalahkan Prabowo, tetapi dengan selisih yang lebih kecil dari yang diperkirakan. Penampilan mengejutkan Prabowo, dan perkembangannya sejak itu, telah memberikan ketahanan dan legitimasi politik Islam. Dan yang membuat kelompok Islam yang dianggap garis keras berada di Kubu 02, isu yang menarik adalah di kaitkannya antara Capres 02 Prabowo dengan sang mantan mertua Soeharto sebagai era Orde Baru jilid dua.

Bagaimana jika Demokrasi itu berawal dari Demokrasi Beropini? Pertama, kita akan membahas mengenai demokrasi. Demokrasi sendiri diadaptasi dari bahasa Yunani khususnya dari kata ‘demos’ yang artinya rakyat dan ‘kratos’ yang artinya pemerintahan. Secara umum, kata ‘demokrasi’sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang dimana sistem pemertintahan tersebut diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ini memiliki salah satu pilar yang disebut ‘trias politica’. Trias politica ini membagi kekuasaan negara menjadi 3 yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kinerja ketiga lembaga ini tentunya sangat dibutuhkan dan penyelenggaraannya berdasarkan prinsip check and balances.

Pemilihan yang adil, bebas, dan jujur.
Persamaan di mata hukum. Proses hukum yang wajar. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
Meminimumkan penggunaan kekerasan.
Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.
Menjamin tegaknya keadilan.

Adanya pembagian kekuasaan yang jelas, tegas, dan menjamin perlindungan rakyat.
Adanya keadilan rakyat.
Ada hubungan rakyat dan wakilnya. Demokrasi sendiri dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Pada demokrasi langsung, rakyat turun tangan untuk berpastisipasi secara langsung. Sedangkan dalam demokrasi tidak langsung, rakyat diwakilkan oleh lembaga perwakilan.

Inspirasi berbagai sumber

Penulis: Rian Hepi

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.