Membuka Tirai Kebenaran

Dinas DPMG Aceh Timur Langgar UU KIP No 14/2008

2 min read

LINTASINDONEWS.com, ACEH – Sekretaris LAKI DPC Aceh timur Ikhsan mengatakan meskipun dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dijelaskan secara gamblang semua yang menyangkut persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan serta kebijakan dan aturan-aturan, dan rencana program kerja yang diprogramkan setiap instansi, wajib diinformasikan ke masyarakat luas.

Namun ternyata UU KIP tersebut tidak digubris alias dikangkangi oleh Kepala Dinas DPMG Kabupaten aceh timur. Buktinya, ketika ormas laki menemui langsung menyurati Kadinas DPMG Kabupaten aceh timur, Selasa lalu, yang bersangkutan tidak bersedia memberikan data yang dibutuhkan laki. disuruh ambil di kecamatan.

Dinas DPMG tidak mempunyai data informasi publik yang diminta ormas laki.

Bahkan, ada kesan dia mempersulit dengan menyampaikan prosedur yang tidak masuk akal kepada kami. Menurut balasan surat kadis DPMG , jika menginginkan data Dokumen Penyelenggaraan dana inovasi desa kecamatan darul aman Anggaran (DPA) 2018, surat permohonan informasi publik yang dimohon laki Apa yang disampaikan Kadinas DPMG tersebut balasan surat yang ditujukan ke ormas laki sangat janggal dan aneh, karena tidak sesuai dengan perintah UU KIP No 14 Tahun 2008.

Sekretaris ormas laki ikhsan mendatangi kantor kecamatan DARUL aman untuk meminta data lpj pertanggung jawaban sosialisasi pelatihan inovasi desa tahun 2018 namun lpj pertanggung jawaban yang di berikan 25 persen, sedang kan pengunaan anggaran udah mencapai seratus persen.

Ormas laki aceh timur ikhsan mengatakan ada bau ngak sedap program pelatihan sosialisasi inovasi desa tahun 2018 diduga indikasi korupsi, namun PID kecamatan dilihat dari
Akhirnya masih mempersulit kerja laki (laskar antikorupsi indonesia) dalam permohonan informasi publik uu 14 tahun 2008 .

“Dengan terpaksa ormas laki akan mengajukan sengketa informasi publik ke KIA aceh. kantor Dinas DPMG yang sebenarnya merupakan hak publik atau masyarakat.Terkait dengan kenyataan tersebut, ikhsan sangat kecewa atas balasan surat kadis DPMG, ” Ucapnya.

Menurut Ikhsan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No 14 Tahun 2008 dijelaskan secara seksama, apapun yang berkaitan tentang informasi publik maka harus disampaikan ke publik, data pertanggung jawaban inovasi desa bukan informasi di dikecualikan . ungkap ikhsan , sama sekali tidak mengerti tentang perintah UU KIP, atau
sengaja tidak mau menjalankan UU tersebut.

“Kalau memang data tersebut mau disembunyikan dan tidak mau diketahui oleh masyarakat luas, kasih tau yang sebenarnya, jangan memberi alasan tidak jelas tidak sesuai dengan prosedur UU KIP, ” Urainya.

“Karena saya yakin, data tersebut tidak mau diberikan dan mempersulit dengan dalih melimpahkan ke kecamatan,” tandas ikhsan.

Patut diduga, jika Kepala Dinas DPMG sengaja tidak memberikan data tersebut, karena ada sesuatu yang diduga dirahasiakan . (Tim)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

LintasIndoNews Social