Membuka Tirai Kebenaran

Dugaan Pembobolan Kartu Kredit Rp 134 juta, 20 Hari OJK dan Pihak Bank Belum Ada Respon

2 min read

LINTASINDONEWS. com, SOLO –Terkait dugaan pembobolan kartu kredit dari klien (LHT) usia 65 th, kita sudah 20 hari kami melayangkan surat kepada OJK dan pihak Bank BCA dan BNI belum ada respon sama sekali,””Kami berharap mereka merespon kasus dugaan pembobolan kartu kredit ini karena ini sebuah pembelajaran bagi masyarakat agar tidak segan – segan melapor apabila ada kejanggalan yang berhubungn dengan pihak perbankan, karena klien saya ini adalah janda tidak punya suami, tidak memiliki anak dan kurang paham IT , kok tiba tiba dikenakan biaya tagihan sebesar Rp 134 juta , ini kan naif sekali karena tidak pernah merasa membeli barang apapun baik.di Lazada maupun online penjualan barang,”” jelas BRMH Kusumo Putro , SH. MH , Kuasa Hukum (Pengacara ) kepada wartawan di rumahnya Solo, Jumat (21/2/2020).

Kusumo, Pengacara yunior ini mengaku kasus ini satu satunya yang ada di Indonesia dan tidak di hiraukan oleh masyarakat kecil, dari pihak bank menyunat 1000 rupiah misalkan, kali berapa nasabah itu yang tidak dihiraukan, namun ini jumlahnya sangat besar dan klien kami tidak merasa membeli barang dan menggunakan kartu kreditnya ini kan lucu dan aneh.

Kusumo berharap agar dapat segera ada respon dari pihak OJK maupun Bank BNI dan BCA.

Kusumo mendapat pengaduan klien tersebut kemudian melaporkan dugaan pembobolan kartu kredit ke Polda Jateng melalui Diskrimsus, klien kami merasa dirugikan karena kaget kartu kredit tidak pernah digunakan namun mendapat laporan transaksi dari dua bank BNI sebesar 120,2 juta dan pihak BCA melalui transaksinya klien harus membayar 13,5.jt .”

“Kami kuasa hukum klien kami tidak terima dengan kasus pembobolan kartu kredit ini dan akan melapor ke pihak BI dan OJK.”” jelasnya.

Namun dari pihak BI kini tidak lagi memiliki kewenangan penuh soal kasus tersebut karena pwraturan OJK nomor 18/POJK.03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui system.layanan informasi keuangan pasal 39 peraturan BI nomor 18/21/PB/2016 tentang perubahan dan peraturan BI tentang system informasi debitur dicabut dan tidak berlaku sejak 1 Januari 2018.

Kusumo menambahkan UU RI nomor 21 tahun 2011 tentang OJK sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.
Sementara hal Ini masyarakat kita belum banyak yg tau, seharusnya pihak OJK Melakukan sosialisasi dengan adanya UU RI ini, “” jelasnya. (Suci)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.