Membuka Tirai Kebenaran

Jebres tengah di gusur, tangis histeris warga pecah !!

2 min read

           Foto refrensi pihak ketiga

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dikenal sebagai Kota yang berhasil menorehkan prestasi penataan wilayah dengan pendekatan dialogis dan humanis. Keberhasilan Walikota Joko Widodo merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Banjarsari ke Pasar Notoharjo menjadi pencapaian Pemkot Solo yang mencuatkan nama Kota Solo ke kancah nasional. Sejak itu, tak pernah ada kabar pembongkaran paksa warung PKL maupun hunian di Kota Solo. Apalagi yang diwarnai penolakan. Biasanya, penolakan warga berhasil diselesaikan di meja perundingan. Meski keberatan, warga tidak pernah menolak secara frontal upaya penataan kawasan oleh Pemkot.

Lintasindonews.com, Solo. Sempat berhenti saat ekskavator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Pemkot Solo meratakan belasan hunian di Jebres Tengah, Kamis (11/10) kemarin. Isak tangis dan teruskan teriakan perlawanan dari warga tak menggoyahkan sikap Pemkot membongkar paksa 14 hunian yang menjadi tempat tinggal bagi 20 keluarga di Utara Solo Techno Park (STP) itu.

“Memang ini baru pertama kali kita membongkar paksa. Sebelumnya tidak pernah. Sebenarnya kita tidak mau seperti ini (pembongkaran paksa), tapi mau bagaimana lagi, tidak ada cara lain,” tutur Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Jumat (12/10).
Pembongkaran paksa 14 hunian di lahan HP 105 diawali dari rencana Pemkot mengembangkan kawasan Solo Techno Park (STP). Lahan yang ditempati warga rencananya akan digunakan untuk Taman Lalu Lintas. Wahana edutainment bagi warga khusunya anak-anak agar lebih mengenal tertib lalu lintas. Di samping itu, Pemkot berencana melebarkan jalan di Timur STP. Pelebaran tersebut hanya bisa dilakukan jika hunian di sepanjang jalan tersebut dibongkar.

Upaya sosialisasi rencana tersebut sudah dimulai Pemkot sejak 2016 silam. Warga diminta membongkar sendiri hunian masing-masing. Pemkot menyediakan ongkos bongkar dan transportasi. Mereka juga dijanjikan mendapat prioritas untuk meninggalkan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Mojosongo yang dibangun Pemkot tahun lalu.

“Untuk usaha kita sediakan tempat di pasar atau shelter PKL,” tambah Rudy.

Berulang kali pertemuan digelar antar Pemkot dengan warga untuk mencari titik temu. Namun setiap kali pula pertemuan itu menemui jalan buntu. Warga bersikukuh mempertahankan hunian mereka meski diancam dengan Surat Peringatan (SP) III. Dalam surat itu Pemkot menetapkan tenggat waktu bagi warga untuk meninggalkan lahan HP 105 paling lambat 31 Juli. Namun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak langsung mengeksekusi hunian di sana meski tenggat waktu tersebut sudah lewat. Menghindari kegaduhan menjadi alasan Pemkot menunda eksekusi.

Upaya persuasif terakhir dilakukan Pemkot dengan berdialog dengan warga 12 September lalu. Warga bergeming. Mereka tetap menolak solusi yang ditawarkan Pemkot. Akhirnya pada 26 September Kepala Satpol PP, Sutarjo melayangkan Surat Perintah Pengosongan Hunian di Lahan HP 105. Mereka diberi waktu hingga 8 Oktober sebelum Pemkot melakukan upaya paksa.

“Sudah kita peringatkan, sudah kita surati berkali-kali. Kalau nekat ya sudah. Risiko masing-masing,” kata Sutarjo beberapa waktu lalu.

Kini hunian di Utara STP itu telah rata dengan tanah. Namun warga masih bertahan di sana di tenda-tenda. Barang-barang mereka pun masih berjejer di pinggir jalan. Pemkot berencana segera membangun pagar pembatas tanah di lahan tersebut.

Sumber TLN

Editor  :  Rian

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

LintasIndoNews Social