Membuka Tirai Kebenaran

Jika Benar Dugaan Pungli di SMKN 1 Miri, Pihak Sekolah Langgar Permebdikbud Nomer 75 Tahun 2016

3 min read

LINTASINDONEWS.com, SRAGEN – Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah Tentunya sangat bertanggung jawab dengan mengalokasikan 20%, dari total anggaran negara dengan harapan pendidikan bisa terjangkau berkualitas baik.

Namun hal itu berbalik arah, dimana justru anggran besar yang diterima lembaga sekolah diduga masih banyak yang digunakan tidak sebagaimana mestinya.

Itupun masih menarik berbagai pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum jelas, ujung-ujungnya membebani masyarakat walimurid.

Hal tersebut terungkap dari pengakuan walimurid SMKN1 miri sebut saja Warsito, dengan gamblang disebut anaknya ditarik komite 3 juta,

”waktu rapat walimurid kepala sekolah menerangkan, diminta untuk sumbangan komite dengan kisaran 3,5 Juta, dan untuk orang miskin minimal 1 Juta Rupiah,” Ungkapnya.

Masih kata Warsito, saat pidato Sarno ketika itu buru – buru mau pergi.

“Itu jelas dikatakan pada pidatonya dengan diakhiri, dia mengatakan mau cepat-cepat undur diri karena sudah ditunggu 4 orang berbaju hitam-hitam diluar ruangan, ” ungkap Warsito yang juga seorang jurnalis tersebut.

Dalam pernyataannya, Warsito selalu walimurid juga mengantongi bukti kwitansi pembayaran.

”Jujur kita sebenarnya keberatan, namun apa adanya mau protes takut anak nanti dikucilkan disekolah, terpaksa kita bayar, ”katanya.

Selain tarikan komite dengan nilai jutaan tersebut rupanya SMKN 1 Miri didugs juga menjual kain sragam sekolah, dengan nominal 900 ribu rupiah setiap siswa.

ketika murid baru masuk, tiap siswa yang tentunya itu melanggar PERPRES no 17 tahun 2010 tentang larangan jual-beli bahan sragam dan buku LKS baik perseorangan, lembaga, maupun satuan pendidikan lainya.

Dari penjualan kain sragam dan buku LKS itu bukan menjadi rahasia umum lagi ada fee nya, apa itu tidak termasuk gratifikasi? Kalau lewat koperasi apa koperasinya sudah berbadan hukum? adakah Rapat anggaran tahunan RAT dan pembagiaan deviden?.

“Sedang untuk buku LKS apa itu sudah ada pengesahan SNI bukunya? Sudahkah rekanan membayar pajaknya? ”Ungkap Warsito geram.

Seperti di lansir dari beritaistana.com, Kepala sekolah SMKN1Miri Sarno ketika dikonfirmasi awak media, Minggu 23/2/2020 melalui telpon Hp, dengan panjang lebar terkait komite sudah mengacu pada rekom KCP kantor cabang pendidikan wilayah 6 sebesar 2,5 juta rupiah.

”Kta tidak memaksa namun sukarela, “

ada kok surat pernyataan kesanggupanya, makanya hari Selasa akan kita kumpulkan walimurid untuk rapat, ” jelas Sarno.

Sementara mengenai pembelian kain seragam diakui oleh kepala sekolah sebesar 900 ribu namun itu lewat koperasi, sedang terkait buku LKS dia beralasan tidak mengetahui dan akan dicek dan tanyakan pada guru.

Ketika ditanyakan lagi penggunaan anggaran dana BOS, dikatakan bahwa semua sudah sesuai mekanisme dengan item-item sesuai pagu.

Namun Sarno mengakui belum memasang penggunaan dana BOS dipapan depan sekolah.

“Senin kita perintahkan untuk dipasang, ”kata dia.

Perlu di ketahui, Untuk anggaran pembelajaran dan extra kokulikuler menyentuh angka 400 juta Rupiah pertahun sebuah angka yang fantastis, dengan total anggaran penerimaan dana BOS keseluruhan Rp. 838.807.900.-/tahun.

Berdasarkan regulasi yang ada, komite sekolah dilarang lakukan pungutan pada peserta didik, ini berlaku untuk komite di semua jenjang pendidikan, baik komite Sekolah wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP/sederajat) dan begitu juga untuk komite SMA/SMK/Sederajat.

Yang di perboleh hanya mengambil sumbangan sukarela dan mencari bantuan dari pihak luar sekolah, meskipun komite hanya sebagai pemungut atas permintaan sekolah tetap saja tidak diperbolehkan.

Berpedoman pada PERMENDIKBUD Nomor 75 tahun 2016 tersebut, komite menjadi pemungut saja atau sekolah menggunakan nama komite untuk lakukan pungutan tetap saja tidak diperbolehkan.

Termasuk pungutan uang komite itu juga dilarang, PERMENDIKBUD Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, telah menengatur batasan serta larangan komite sekolah secara terperinci.

Untuk detail batasan serta larangan bagi komite sekolah sebagaimana diatur dalam pasal 10, ayat 1 dan ayat 2,serta pasal 12 dengan. (Tim)

Sumber: beritaistana.com

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.