Membuka Tirai Kebenaran

Jika Dugaan Pungli PTSL Desa Samberembe Rp.700 ribu Per Bidang Benar Adanya, Bisa Terjerat Hukum Meski Ada Pengembalian Rp.100 Ribu

3 min read

SRAGEN, Kasus dugaan pungli (pungutan liar)  program PTSL (Pendataan Tanah Sistematis Lengkap), di Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, kini menjadi sorotan.

Sebut saja Warsito seorang pegiat anti korupsi Jawa Tengah, menurut dia jika memang tidak sesuai dengan aturan maka harus ditindak tegas.

BPN selaku pemegang roll/kebijakan pelaksanaan teknis dalam program PTSL memiliki tanggungjawab, agar proses pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai aturan. Pernyataan ini disampaikan Warsito kepada, media ini, Minggu (17/5/2020)

Lebih lanjut Warsito menegaskan program PTSL sangat sensitif, apalagi menyangkut persoalan biaya administrasi pembuatan sertifikat.

Di keputusan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan PTSL, keputusan ketujuh nomor 5 yang bertuliskan Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp.150.000,-

Artinya, jika lebih dari itu maka sudah bisa dikatakan sebagai pungutan liar alias pungli,

“Jika sudah begini, indikasi pelanggaran hukumnya terlihat, dan dengan dalih apapun hukum sudah berjalan meski ada Pengembalian Rp.100 ribu malah bisa menjadi bukti, ” tegas warsito.

Warsito juga menjelaskan hasil konfirmasi dengan salah satu sumber yang namanya enggan di sebut, yakni modusnya sama.Alasan untuk biaya administrasi  dan lainnya.

Padahal dalam pogram PTSL itu semua pengurusan di kantor pertanahan gratis. Hanya ada biaya pembelian patok dan lainnya yang nilainya tidak begitu besar.

“Modus penarikan uangnya, juga mirip-mirip saja. Dimana Kades Sambirembe membentuk panitia PTSL. 65% dari perangkat dan 35% di luar perangkat desa, “jelasnya.

Lebih lanjut, warsito menyampaikan temuannya, Setelah panitia terbentuk melakukan sosialisasi kepada para penerima program PTSL.

Terkait biaya yang harus dibayar, yaitu sebesar Rp 700 ribu/bidang tanah disertai kwitansi, namun pada tanggal 19 maret 2020 dikembalikan Rp,100 ribu.

Jumlah 248 peserta dan 16 tanah kas desa total 264. Adapun dugaan pungli 600 ribu – 150 ribu (SKB 3 menteri) = 450×248=111.600.00,-

Menyikapi berbagai dugaan pungli tersebut sumber dilapangan berharap agar siapa pun yang terlibat untuk di tindak secara tegas agar memberi efek jera.

Boleh saja beralasan bahwa penarikan dana tersebut karena kesepakatan. Tapi tanya dulu, yang sepakat itu siapa? Warganya, atau sesama mereka saja yang sepakat.

“Jika sepakat hanya team pelaksana program, artinya ini persengkongkolan. Sepakat bersekongkol untuk menarik dana dari warga. Dan siapa pun yang diuntungkan dalam persengkongkolan ini harus bertanggungjawab di rana hakum,” ungkap Wardito menirukan ucapan narasumber.

Sementara hasil konfirmasi Warsito dengan Rusmanto selaku Camat Kalijambe  melalui aplikasi WhatApp menyebutkan, pengumpulan biaya PTSL Rp. 700 ribu dilakukan  sewaktu Kades Endang belum menjabat.

“Jadi Bu Kades tidak  mengetahui dan belum ada surat edaran dari Bupati Sragen, setelah Bu Endang dilantik dan ada perbub PTSL, biaya dikembalikan lagi kewarga sebesar Rp. 100 ribu perbidang, pengembalian dilakukan di balai desa dengan mengundang warga pemohon, “jelasnya.

Sementara Adiat Santoso Ketua Korwilsus AWPI (Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia) juga merasa geram, senada dengan Warsito. Yakni dugaan pungli ini jika benar adanya  sangat melanggar hukum.

“Saya punya data lengkap, baik perjanjian dengan pemohon maupun kwitansi semua lengkap jika ada yang ingin bukti, bisa datang padaku, “tukas pria yang beken di sapa Edot ini.(Sito/Red)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.