Membuka Tirai Kebenaran

Jika Tak Penuhi Syarat, Dinas Terkait Wajib Tutup Swalayan Liar di Sukoharjo

2 min read

LintasIndoNews.com | Sukoharjo, Satu bulan yang lalu, Tepatnya 19 Juni 2019, Gabungan Ormas dan LSM mempertanyakan keberadaan Minimarket dan Swalayan, Terkait dugaan belum memiliki Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Ijin definitif IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), dengan mengadakan audensi demi kepastian hukum tentang berdirinya dan beroperasinya swalayan dan minimarket liar di sukoharjo.

Audensi Gabungan Ormas dan LSM tersebut bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di terima baik oleh kepala dinas DPMPTSP Abdul Haris Widodo serta jajarannya.

Baca Juga: 3 Kali Peringatan Jika Tak di Hiraukan, Satpol PP Harus Tutup Swalayan Jumbo dan Lakukan Eksekusi

Beda Kedinasan beda juga penjelasan terkait Swalayan dan Minimarket yang tidak berijin, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindag UKM) Sukoharjo Sutarmo menyangkal akan ada penutupan permanen, adanya adalah penanguhan izin sementara.

“kalau misal izinnya habis langsung kita tutup, Kalau izinnya masih ya tetap beroperasi., kalau tidak berijin pasti kita tutup, ” Jelas dia, Rabu (24/7/2019).

Baca Juga: Swalayan JUMBO Sukoharjo di Soal Beberapa Ormas dan LSM, Diduga Belum Kantongi Ijin

Masih apa kata Sutarmo, Untuk melakukan penutupan minimarket, ada syarat yang wajid di penuhi, dengan melayangkan terlebih dahulu Surat Peringatan (SP) hingga tiga kali. Dalam Perda penutupan diawali dengan Rapat Koordinasi (Rakor), bila tidak di indahkan akan disegel oleh Satpol PP.

“Kabupaten Sukoharjo memang sedang membatasi jumlah toko modern berbasis minimarket, untuk memberikan kesempatan bagi toko kelontong agar bersaing. Ada 180 minimarket di sukoharjo maka harus kita batasi, agar kelontong tidak kalah saing,” Urai sutarmo.

Lebih dalam Sutarmo menjelaskan, tentang kebijakan pendirian minimarket yang wajib di penuhi, ada beberapa aturan dalam perijinanan.

Baca Juga: Audiensi Pemkab Sukoharjo dengan DMFI : Tutup Penjualan Daging Anjing

“Jadi masih menunggu RTRW selesai , yang berimbas pada tidak diberikannya perpanjangan ijin terhadap beberapa minimarket di Sukoharjo. Aturanya ada dalam monatorium minimarket.dalam Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2016 tentang moratorium izin pendirian minimarket di Kabupaten Sukoharjo, ” Pungkasnya. (Tim AWPI)

Baca Juga: Adakan Demo di Konawe, Lembaga Konsorsium Tantang Kapolda Sultra dan Kejati Sultra Usut Dugaan Kerugian Negara

Editor: Rian

 

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.