Sab. Des 14th, 2019

Membuka Tirai Kebenaran

Jokowi Tiba di Lampung, Cek Pelayanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek

2 min read

LINTASINDONEWS.com, JAKARTA – Setiba di Bandar Lampung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan pada peserta JKN yang dikelola BPJS Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek.Jakarta Setiba di Bandar Lampung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan pada peserta JKN yang dikelola BPJS Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek.

“Ini kunjungan mendadak, saya enggak memberi tahu ke siapa pun,” kata Jokowi, Jumat (15/11/2019).

Saat melakukan kunjungan di rumah sakit yang terletak di Tanjung Karang Pusat itu, Jokowi ingin mencari tahu pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima para peserta JKN. Dia pun bertanya langsung ke sejumlah pasien yang ada di sana.

“Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” kata Jokowi seperti dikutip rilis dari Sekretariat Presiden.

Dengan bertanya langsung ke pasien, rupanya pengguna kartu JKN di RSUD Abdul Moeloek didominasi peserta mandiri atau di luar pembiayaan negara atau daerah.

Defisit BPJS karena Salah Kelola

Jokowi mengatakan bahwa sebenarnya jumlah peserta JKN yang terbesar itu adalah kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh APBN. Per 31 Oktober 2019, ada 96 juta peserta JKN yang dibiayai oleh APBN. Belum lagi, ada 37 juta peserta JKN yang dibiayai APBD.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” katanya.

Dengan proporsi peserta JKN lebih banyak dibayarkan oleh APBN plus APBD, maka seharusnya defisit dapat diatasi dengan mengintensifkan sistem penagihan ke peserta mandiri.

“Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” kata Jokowi.( seno )

Sumber: Liputan6.com

Share this:

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

LintasIndoNews Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Copyright © LintasIndoNews.com | by Media Group AWPI.