Sel. Okt 15th, 2019

Membuka Tirai Kebenaran

Media Harus Beritakan Dana Desa

3 min read

Oleh: Rian (Pegiat Media Sosial)

OPINI, Ketika para media di sentil oleh Wakil Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, yang mengajak agar wartawan juga ikut membantu penegak hukum memonitoring penggunaan anggaran Dana Desa (DD) dipublikasikan.

Hal ini membuat era keterbukaan makin jelas, dimana sesuai UU Pers Nomer 40 Tahun 1999 yang tertera pada pasal 18, barang siapa yang menghalangi peran serta Pers akan di kenakan pidana 2 tahun penjara dan atau denda Rp. 500 juta.

Inilah keterlibatan wartawan dalam memonitoring penggunaan anggaran dana Desa, akan lebih cepat diketahui karena rekan media lebih aktif di lapangan.

Saya juga sependapat dengan KPK, yang menginginkan para wartawan ikut juga mengontrol penggunaan anggaran Dana Desa yang telah digunakan sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggarannya, agar masyarakat tahu.

Intinya apakah penggunaannya sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak, karena KPK tidak mungkin mengontrol turun ke Desa-desa, kalau bukan bantuan dari rekan-rekan Media.

Hal ini guna melengkapi informasi yang di sampaikan awak media, minimalnya bisa tahu sampai dimana titik kebenaran penggunaan anggaran yang digunakan pihak desa agar masyarakat paham.

Apalagi dalam penyampaiannya, Wakil Ketua KPK meminta wartawan ikut serta monitoring Dana Desa. Saat itu usai mengikuti kegiatan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dan Pejanjian Kerja Sama antara pemerintah Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia.

Jelas sudah jika Dana Desa milik masyarakat desa, bukan milik segelintir orang yang memiliki kepentingan. Untuk itu seyogyanya masyarakatpun juga ikut berperan aktif menggunakan mengawasi.

Bila kita kaji, anggaran dana desa turun 74.954 desa se Indonesia. Total dana desa sejak 2015 dan hingga 2019 sudah mencapai Rp 257 triliun. Rinciannya, pada 2015 senilai Rp 20,7 triliun, pada 2016 mencapai Rp 47 triliun, pada 2017 mencapai Rp 60 triliun, pada 2018 mencapai Rp 60 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp 70 triliun.

Tapi sayang, dana sebesar itu tak semuanya lancar hinggap ke desa; sebagian dihisap para koruptor. Baru-baru ini koran nasional dan lokal mengungkap isu korupsi dana desa. Data yang disorongkan ICW menyebutkan, tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.

Inilah yang membuat para penegak hukum menjadi geram, termasuk KPK sendiri. Coba kita perhatikan, Data praktik korupsi dana desa, masih versi ICW, menunjukkan: tahun 2015 (17 kasus), tahun 2016 (41 kasus), tahun 2017 (96 kasus), dan tahun 2018, yakni medio semester I (29 kasus).

Kumulatif hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek yang rentan dikorupsi.

Merujuk angka-angka di atas semakin menegaskan masifnya korupsi dana desa. Faktornya adalah nihilnya rasa memiliki oleh warga atas desa tempat lahir dan huniannya. Hal ini karena warga kerap mengalami kekecewaan, tidak puas terhadap kinerja elite desa (kepala desa dan perangkatnya), sehingga elite ini lebih leluasa menilap uang rakyat dengan virus dan vaksin ketidakjujuran yang selalu ramah padanya.

Kemudian gaya hidup aktor-aktor pemerintah desa. Merangseknya dunia hiburan yang menjangkau desa dan infrastruktur yang memudahkan akses ke kota secara langsung atau tidak juga menyokong praktik korupsi dana desa. Selain gaya “borjuis” dan “amtenar” para perangkat desa, mereka acap melakukan malpraktek dengan membuat dobel anggaran pada satu titik proyek. Misal sudah didanai APBN, tapi juga di-cover (fiktif) melalui APBD.

Selanjutnya, politik etis alias balas budi para kepala desa pada konstituen kelompok warga yang ikut menentukan pemenangan pilkades. Dan akhirnya, kuatnya mentalitas pencuri di otak kepala desa maupun perangkatnya yang menjadikan harta benda sebagai berhala baru.

Share this:

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

LintasIndoNews Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Copyright © LintasIndoNews.com | by Media Group AWPI.