Rab. Nov 20th, 2019

Membuka Tirai Kebenaran

Memahami Dasar Hukum Sanksi Disiplin Bagi Dandim Kendari

3 min read

Gambar Dandim Kendari dan Istri

Oleh: Kakumdam IX/Udayana

OPINI, Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan berita tentang pencopotan jabatan Dandim Kendari, yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagai akibat dari perbuatan istrinya, yang memposting berita nyiyir tentang Wiranto di Medsos.

Dari berita tersebut lantas muncul berbagai pertanyaan yg beragam, diantaranya:

1. Apakah Hukum disiplin Militer juga berlaku bagi keluarga prajurit?

2. Pasal manakah dari UU No 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang digunakan untuk menjerat Dandim kendari sbg pelaku pelanggaran disiplin?

3. Apakah ada dasar hukum bagi Dandim kendari, untuk diberikan sanksi disiplin atas tindak pidana ITE yang diduga dilakukan oleh istrinya?

Dari beberapa pertanyaan tersebut saya akan mencoba mengulas satu persatu, agar kita tidak salah menafsirkan apa yang menjadi kebijakan pimpinan TNI AD, untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Dandim Kendari tersebut.

Pertama, Apakah Hukum Disiplin Militer berlaku jg bagi keluarga prajurit?

Sesuai dengan namanya, “Hukum Disiplin Militer”, maka berdasarkan pasal 6 UU No.25/2014, UU tersebut hanya berlaku bagi Militer, dan setiap orang yang berdasarkan UU dipersamakan denan militer.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Disiplin Militer tidak berlaku bagi keluarga prajurit. Sehingga jika keluarga prajurit melakukan pelanggaran disiplin, tidak dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 25/2014 tentang hukum disiplin militer.

Kedua, Pasal manakah dr UU No 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang digunakan untuk menjerat Dandim kendari sebagai pelaku pelanggaran disiplin?

Dalam UU tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 8 huruf a UU No.25/2014 tentang hukum disiplin militer, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin, adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer.

2. Pasal 17 huruf a dijelaskan bahwa, bawahan wajib patuh dan taat kepada atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut utk kepentingan kedinasan.

Kedua pasal inilah di diterapkan kepada Dandim kendari untuk menjatuhkan hukuman disiplin baginya, pasalnya karena yang bersangkutan dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan dan peraturan kedinasan, serta tidak menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yg diberikan atasannya yaitu perintah atau arahan yang melarang anggota TNI dan keluarganya, untuk tidak memposting tulisan yang bernada sara, ujaran kebencian, provokatif, bijak dalam menggunakan Medsos dan penyataan lainnya, yang dapat merugikan nama baik institusi TNI.

Jadi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh istrinya, namun dari perbuatan tersebut sudah dapat menggambarkan, bahwa Dandim kendari tidak pernah memberikan arahan kepada sang istri  (mengabaikan arahan/perintah atasan) utk bijak dalam menggunakan medsos.

Ketiga, Apakah ada dasar hukum bagi Dandim kendari untuk diberikan sanksi disiplin atas tindak pidana ITE yang diduga dilakukan oleh istrinya?

Seperti yang telah saya sampaikan diatas, pasal 8 huruf a dan pasal 17 huruf a dr UU No.14/2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang dijadikan dasar untuk menjerat Dandim Kendari telah melakukan pelanggaran hukum disiplin militer.

Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa bukankah tindak pidana ITE yang dilakukan oleh istrinya belum dibuktikan dalam persidangan?, dan kenapa TNI AD tidak menganut azas praduga tak bersalah dalam menerapkan sanksi disiplin bagi Dandim Kendari?

Jawabnya, terbukti atau tidak istrinya melakukan tindak pidana ITE dalam persidangan di pengadilan nantinya tidak akan berpengaruh terhadap sanksi disiplin yang telah dijatuhakn terhadap Dandim Kendari, karena yang dijadikan dasar untuk menjerat Dandim Kendari melakukan pelanggaran disiplin, adalah bukan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh istrinya, melainkan karena Dandim kendari sebagai bawahan dari Kasad dan bawahan dari Danrem, tidak pernah memberikan arahan kepada sang istri (mengabaikan arahan/perintah atasan), untuk bijak dalam menggunakan medsos.

Demikian gambaran yang dapat saya sampaikan sebagai Kakumdam IX/Udy.
Semoga bermanfaat dan tetaplah Bijak dalam menggunakan Medsos.

Share this:

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

LintasIndoNews Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Copyright © LintasIndoNews.com | by Media Group AWPI.