Membuka Tirai Kebenaran

Meneguhkan Sistem Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Pendidikan Nasional

2 min read

Oleh
Wachid Pratomo
Pemerhati Pendidikan dan Sosial

OPINI, Akhir-akhir ini dunia pendidikan kita gonjang ganjing ditengah pandemi covid -19 yang belum mereda muncul kabar bahwa NU, MUHAMMADIYAH dan disusul PGRI mundur dari program POP atau Program Organisasi Penggerak yang di inisiasi oleh Kemendikbud dibawah nahkoda pak mentri Nadiem Makarim.

Saya pribadi memahami dan menghormati keputusan organisasi yang luar biasa besar  jasanya membangun pendidikan di bumi pertiwi sejak awal kemerdekaan sampai detik ini.

Diluar kabar beredar yang menyebutkan masalah keluarnya organisasi massa besar karena ketidaksetujuan dengan masuknya Tanoto Foundation masuk ke POP, saya pribadi menyingkapi dari segi arah pendidikan saat ini.

Saya tidak melihat kemana pendidikan nasional akan diarahkan, dan akan dibawa kemana pendidikan nasional Indonesia kedepannya.

Kita harus mengingat dan berbuat tegas dan taat asas bertitik tolak dari Pasal 31 UUD NRI 1945 yaitu “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, lalu ditambah amandemen (yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa).

Ki Hadjar Dewantara bersama Prof. Ir. Rooseno, Prof. Mr. Asikin, Prof. Djajaningrat, Ki Bagus Hadikusumo dan Kyai Haji Masjkur telah mengkonsep dan menyusun Pasal 31 UUD NRI 1945 agar pendidikan Indonesia berarah dan berjiwa dikemudia hari.

Pasal 31 sangat penting karena kita harus beranjak dari pasal Konstitusi tersebut yaitu menyelengagarakan “ Satu Sistem Pendidikan Nasional”, yang arah serta tujuan pendidikan kita yaitu untuk menciptakan Kebhinekaan menjadi ketunggalikaan artinya tanpa menghilangkan keindahaan masing-masing bhineka, tetapi memelihara keIndonesiaan agar terwujud tunggal ika.

Sehingga arah utama pendidikan nasional kita  yaitu menjaga konvergensi nasional, soliditas, kohesi serta solidaritas nasional yang muaranya pada mencintai tanah air, bersama –sama menjaga nasionalisme dan patriotism terhadapa ibu pertiwi.

Dengan salah satu cara yang diadaptasi adlaah Ujian Nasional yang dihapuskan saat ini, padahal Ujian Nasional adalah ujian untuk mengujikan penanaman mindset Keindonesiaan bukan mengujikan sembarang banyak mata pelajaran yang sebagaimaan  absurd-nya telah dicemaskan alm Prof. Tilaar waktu itu.

Menteri Nadiem makarim mungkin lengah kiranya dalam memaknai dan mendalami pesan konstitusi, lalu secara langsung menghapuskan Ujian Nasional atas alasan yang kurang jelas, yang notabenenya meniru Finlandia sebagai negara penyelenggara pendidikan terbaik yang hanya berpenduduk 5,8 juta jika dibanding dengan Indonesia 269 juta jiwa.

Sementara masih kita ingat pendahulunya Prof. Muhajir Effendi tegas –tegas dengan benar tidak berkenan menghapus Ujian Nasional, sekedar  melakukan penundaan (moratorium) untuk dilakukan pembenahan terhadap kasus yang rutin terjadi seperti : soal bocor, beredar contekan, soal dating terlambat, peaksanaan semrawut, biaya mahal dan lain-lain.

Rencana pembenahan dilakukan dengan merintis Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) , serta menyongsong masa depan dengan merintis soal berbasis penalaran tinggi (HOTS) serta kata kuncinya tidak menghapus ujian nasional.

Namun saya tetap mengahargai usaha pak mentri Nadiem agar membuat generasi kita siap kerja dengan tuntutan zaman saat ini, semoga kemelut pendidikan nasional ini cepat berlalu. Ingat pepatah kuno pernah tercatat “ nelayan yang tangguh tercipta dari gelombang laut yang hebat”, semoga dengan didera gelombang yang hebat ini akan segera muncul para penerus bangsa yang luar biasa disuatu hari nanti. Aamiin. (•••••)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.