Membuka Tirai Kebenaran

Misteri RAB Dana Desa 2018/19 Desa Batursari, Kades Berkelit Diduga Takut Terbongkar

3 min read

Lokasi gedung PKD Desa, yang diduga RAB di sembunyikan. (Foto istimewa)

Kamis 19 Maret 2020 | Penulis ; Sito

LINTASINDONEWS.com, DEMAK – Oknum kepala Desa yang menggunakan Dana Desa (DD) yang di berikan/ditranfer langsung dari pemerintah ke rekening desa, untuk kemajuan desa mestilah memajang Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Kantor Balai Desa masing-masing.

Hal itu disampaikan Surya dan Alimun selaku penggiat aktivis Desa Batursari , Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jateng.

“Bukti seorang kepala Desa kalau mau bicara jujur dalam membangun, maka dia wajib memajangkan RAB bangunan di kantor balai desa,” jelasnya.

Lebih jauh, Surya katakan tujuannya agar semua masyarakat tahu apa saja yang dibangun, dan apa saja yang akan dibelanjakan berikut harga satuannya.

”Itu wajib karena dana tersebut untuk masyarakat desa setempat bukan dana kepala desa, karena kepala desa dan perangkat sudah digaji untuk bekerja, dan bukan digaji untuk mencuri uang rakyat,” jelas Surya setelah menemui kades Kamis (19/3/2020).

Surya mengharapkan kepada masyarakat di seluruh desa penerima DD mesti mempertanyakan dan mengetahui RAB bangunan dana desa. Dikarenakan dana itu hak masyarakat bukan hak kepala desa.

“Apabila kepala desa tak mau maka wajib masyarakat beramai-ramai menuntut kepala desa untuk mundur. Berarti kepala desa setempat tak mampu menjadi pelayan desa,” jelasnya lagi.

Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik selama ini telah diatur oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD.

Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, UU KIP telah mengatur secara detil tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi.

Menurutnya masyarakat di zaman era serba modern sekarang ini dituntut untuk pintar, dituntut untuk berani mana yang hak rakyat dan mana yang hak kepala desa.

“Hak kepala desa untuk anggaran itu hanya sebatas gaji, dan kalau uang bangunan dana desa itu adalah hak masyarakat, jangan maling ayam saja kalian diadili tapi maling uang kalian yang miliaran kalian hanya diam saja,” ungkapnya.

Surya menjelaskan, dalam RAB bangunan itu ada mutu dan kualitas bangunan, yang mana contoh dimisalkan adukan semen itu harus 1 × 4 maka masyarakat berkewajiban untuk mengontrol, dan sekarang ini dari Kementrian Pedesaan menuntut semua bangunan yang berasal dari DD, mutu dan kualitas diutamakan.

Dikhawatirkan bangunan-bangunan tersebut baru beberapa bulan saja sudah rusak.

”Kami akan terus menyelidiki dan berperan aktif serta melakukan pengawasan ketat kepada sejumlah oknum kepala desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Demak, yang diduga melakukan penyelewengan DD,”ujarnya.

“Kepala desa yang baik adalah kepala desa yang telah memajang RAB bangunan di balai desa, dan mendukung sepenuhnya program kerja pemerintah pusat dan daerah, “imbuhnya.

Masih menurut Surya, pihaknta sudah beberapa kali mendatangi kantor balai desa Batursari, hanya dipermainkan oleh oknum kades.

“Ketika kami tanyakan RAB Kades berkelit, katanya di bawa bendahara, katanya dibawa Sekdes yang terakir saya datang desa Batursari tidak punya RAB, dan katanya RAB di simpan Inspektorat, ” Ketusnya.

Masih apa kata Surya dan Alimun, pihaknya akan segera mendatangi kantor KIP di Semarang Jawa Tengah, yang akan di dampingi Warsito dan kawan-kawan.

“Kami akan segera mengajukan surat KIP ke Semarang, ” Katanya dengan nada geram.

Perlu di ketahui, Seperti jenis kegiatan tegap gedung PKD Desa yang berlokasi di Kayon RW 02 volume 8,70 kali 7, 00 Meter yang memakan biaya Rp. 40 juta sumber dana desa (DD) TA-2018.

Sedang dari tim investigasi, menemukan kejanggalan yang di duga tidak ada rehab, yang ada hanya cat dan kayu tiga batang dengan ukuran 4×6 panjang 3 meter.

“Kalau hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan dugaan koropsi yang berlanjutan, ” Pungkas Surya. (Sito)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.