Membuka Tirai Kebenaran

Padat Karya Desa Tunai Dalam Pandemi Covid 19, Untuk Desa Wajib di Pertanyakan

2 min read

Oleh: G. Setyo Pegiat Anti Korupsi

 

OPINI, Dalam menggulangi bencana global pandemi Covid 19 tahun 2020 ini, Menteri Desa (Mendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKDT yang dikeluarkan Menteri Desa. Yang di tujukan kepada para kepala desa, untuk memprioritaskan penggunaan dana desa 2020 untuk dua hal.

Prioritas itu dilatar belakangi pandemi coronavirus disease 2019 ( Covid-19) yang saat ini tengah melanda dunia. Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem PKDT untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Untuk PKD, diharapkan anggarannya dialokasikan terbanyak untuk pemberian upah yang diberikan secara harian. Namun kenyataannya banyak para kepala desa yang kurang memahami.

Padat karya di abaikan dengan pekerjaan di borongkan. Alasan pekerjaan spesifikasinya adalah pabrikan dan hanya rekanan yang bisa mengerjakan, contohnya aspal jalan, sehingga masyarakat tidak terlibat secara maksimal, padahal dalam aturan setiap kegiatan ada padat karya dari anggaran pekerjaan.

Kemudian, pekerja yang dilibatkan berasal dari keluarga rumah tangga miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan kelompok marginal lain, misalnya gizi buruk. Adalah obyek utama yang harus diprioritaskan, namun malah banyak yang masuk ke rekanan.

Harapan Pemerintah pusat, pemerintah desa segera merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berkenaan dengan dua prioritas itu agar perekonomian di desa tetap terjaga, sekaligus mencegah dan menangani penyebaran Covid-19.

Jadi pokok kuncinya, dana desa untuk PKTD dan pencegahan dan penanganan Covid-19. Semua warga masyarakat desa harus bersatu dan kompak untuk menghadap wabah ini. Dana desa untuk Desa Tanggap Covid-19 Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKDT.

SE Menteri Desa bisa menjadi dasar perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain, menjadi bidang penanggulangan becana, keadaan darurat dan mendesak desa, serta bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PKTD.

Semua itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada desa-desa dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19, maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap Covid-19 di Desa. Kriteria KLB diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali kota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Untuk PKTD, masyarakat harus menerapkan jarak aman satu pekerja dengan lainnya, minimal dua meter. Mereka yang batuk atau pilek wajib memakai masker. Untuk Desa Tanggap Covid-19, menurut SE, ketuanya adalah kepala desa dan wakilnya adalah ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk anggotanya meliputi perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, ketua RT, RW, pendamping lokal desa, pendamping program keluarga harapan (PKH), pendamping Desa Sehat, dan pendamping lain di desa.

Anggota lain adalah bidan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, dan Kader Penggerak Masyarakat Desa..Selanjutnya, mitra terdiri dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Sementara itu, relawan desa lawan Covid-19 bertugas untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, hingga penanganan..Contoh upaya tersebut adalah melakukan sosialisasi tentang Covid-19, baik gejala, cara penularan, hingga langkah pencegahan, melakukan penyemprotan disinfektan, hingga memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul. (***)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.