Membuka Tirai Kebenaran

Pemerintah bikin sayembara, laporkan korupsi APBN dapat hadiah 200 juta, benarkah ?

3 min read
Ilustrasi gambar refrensi pihak ketiga

Lintasindonews.com , Nasional. presiden joko widodo telah menerbitkan peraturan pemeruntah ( pp) nomor 43 tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara peran aktif serta masyarakat dan dapat pemberian penghargaan didalam upaya penegakan pemberantasan , pencegahan tindak pidana korupsi.

Sementara itu Jokowi saat mengunjungi pondok pesantren minhajurosyidin Pondok Gede ,Jakarta timur ,rabu (10-10-2018). Menyatakan kepada awak media , Pihaknya menginginkan adanya peran partisipasi masyarakat untuk bersama sama mengurangi, mencegah bahkan menghilangkan yang namanya korupsi di indonesia ini.

Ia menilai bagi masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi sangat diacungi jempol dan jangan takut.
Maka dari itu dari pemerintah ingin memberikan penghargaan kepada si pelapor.

Bagi masyarakat yang berperan atau membantu , mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dapat perlindungan hukum yang sudah diatur dalam pasal 12 dari pp tersebut.

Perlindungan hukum akan diberikan kepada si pelapor. Laporanya mengandung kebenaran serta selama diproses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai pelapor , saksi atau ahli. Di dalam memberikan perlindungan hukum sebagai mana yang dimaksudkan pada ayat (1) , penegak hukum dapat bekerja sama dengan LPSK.
Bunyi pasal 12 ayat (4).

Mekanisme perlindungan hukum terhadap si pelapor akan diatur lebih detail di kementrian. Peraturan yang diterbitkan pemerintah yaitu peraturan pemerintah (pp) nomor 43 tahun 2018 disitu jelas mengatur tata cara masyarakat agar dapat berperan serta melaporkan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi ke aparat penegak hukum baik polisi , kejaksaan maupun KPK (komisi pemberantasan korupsi).

Berdasarkan pasal 15 ayat (2) pemerintah menyiapkan penghargaan bagi masyarakat yang melaporkan dapat penghargaan dalam bentuk piagam atau premi.

Besaran premi yang tercantum pasal 17 ayat (1) maksimal sebesar Rp.200 juta.
Apa yang dimaksud pada ayat (1) Mengatur besaran premi yang diberikan.
Besaran premi yang akan diberikan sebesar 2 permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dikembalikam ke khas negara.

Bagi tindak pidana korupsi berupa suap yang diatur pasal 17 ayat (3). Besaran premi juga diatur sebesar 2 permil dari nilai uang suap atau Uang dari hasil lelang barang rampasan. Sedangkan sebagaimana yang dimaksud ayat (3).

Besaran premi yang diberikan paling banyak Rp 10 juta bagi bagi tindak pidana korupsi kasus suap.

Pemberian penghargaan baik piagam atau premi tersebut dilakukan berdasarkan hasil nilai yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi penegak hukum. Pada pasal 16 dalam hal memberikan penilaian , penegak hukum mempertimbangkan beberapa peran aktif pelapor dalan mengungkap tindak pidana korupsi.

Pemberian penghargaan berupa piagam dilakukan batas waktu paling lambat tujuh hari kerja. Terhitungnya sejak tanggal keputusan instansi pimpinan penegak hukum ditetapkan.

Untuk melaporkan kepenegak hukum masyarakat juga harus menyertakan laporan baik disampekan secara lisan atau tertulis yang melalui media elektronik online maupun non elektronik.
Serta membawa dokumen – dokumen foto dan barang bukti yang mereka ketahui.
Dalam pasal 8ayat (2) menyebutkan masyarakat yang melapor juga harus menyertakan foto kopi ktp atau identitas diri lainnya.

Penghargaan juga dapat diberikan kepada ahli waris apabila penerima penghargaan meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaanya.

Pemberian Premi atau hadiah uang sudah di alokasikan di dalam APBN.
Peraturan pemerintah (pp) ditetapkan presiden joko widodo pada 17 September 2018 dan mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan . Yaitu pada 18 September 2018 oleh kemenkumham Yasona laoly.

Ayo tunggu apa lagi bagi masyarakat , Lsm, media elektronik maupun cetak yang peduli melawan korupsi dengan cara melaporkan tindak pidana korupsi di sekitar anda ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau kepenegak hukum yang lainnya.
Dengan cara mengumpulkan bukti- bukti foto , dokumen.
(Tim / berbagai sumber )

Kontributor : Nur – Pras.

Editor            : Rian hepi.

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

LintasIndoNews Social