Membuka Tirai Kebenaran

Proyek Jembatan Karangrayung-Sedadi Tanpa Papan Nama Kegiatan

2 min read

Lintasindonews.com – Grobogan , Infrakstruktur pembangunan jembatan di lokasi Desa Mangin merupakan jalan penghubung Karangrayung – Sedadi milik Pemkab. Grobogan di bawah pengawasan Dinas PUPR Grobogan, yang beralamat Jalan Gajah Mada no.32 Purwodadi depan terminal Purwodadi.

Lokasi proyek (foto:nur)

Dari pantauan lintasindonews.com dilokasi terlihat para pekerja sibuk mengerjakan rangka-rangka besi-besi untuk di cor. Tapi sangat di sesalkan dari pantauan atau monitoring selama seminggu, dilokasi pengerjaan jembatan belum sama sekali dipasang papan nama kegiatan proyek.

Seharusnya harus dan wajib dipasang itu sudah kewajiban, salah satu pengguna jalan yang tak mau sebut namanya mengutarakan, dengan dibangunnya jembatan ini akses jalan dari sedadi ke karangrayung lancar.

” Ya semoga tidak terulang lagi rusak lagi (hancur lagi) jembatan ini, pengalaman tahun lalu mas di sebelah selatan jembatan dibangun talud , sepanjang jembatan menuju ke timur di sisi selatan.
Tapi apa yang terjadi mas , pembangunan talud ambrol,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menilai ada faktor lemahnya pengawasan, disengaja oleh pihak CV.

” Apa kayak gini dalam pandangan atau pre sepsi masyarakat terkesan sehingga kalau rusak besuk tahun depan dibangun lagi,” ujarnya.

Di dalam pasal 30 / UU jasa kontruksi nomor 18 TH 1999. Yang berbunyi peran masyarakat turut mencegah kegagalan kontrusi. Jadi sudah jelas masyarakat sekarang harus kritis demi bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Untuk itu Masyarakat sekarang jangan takut sekarang sudah ada PP Nomor 43 tahun 2018 , yang mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan demi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk pelapor indentitas di rahasikan. Lapor ke kpk ( komisi pemberantasan korupsi). Dan dapat imbalan untuk pelapor berupa uang, dari nilai kerugian negara yang di korupsi. Ini merupakan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

Selain itu hak masyarakat melakukan pengawasan Pasal 29 / uu jasa kontruksi nomor 18 tahun 1999, begitu juga bagi pengawas proyek dengan sengaja membiarkan curang .

Yang berujung korupsi sudah di atur dalam pasal 7 ayat (1) huruf b uu nomor 31 tahun 1999 jun to uu nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan / penyerahan bahan bangunan , sengaja membiarkan perbuatan curang itu termasuk korupsi.

Dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2tahun dan paling lama 7 tahun penjara atau ditambah pidana denda paling sedikit Rp.100juta. Dan paling banyak Rp.350juta.

Kontributor : Nur

Bersambung edisi berikutnya

Editor          :  Rian hepi.

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.