Soal Penyaluran Bansos. Dinsos Kabupaten Wonogiri, Perbaikan Data Hendaknya Yang Sesuai Dengan Realita Penerima Bantuan

BERANDA

WONOGIRI – Kadinsos Kabupaten Wonogiri Kurnia Kristiani, mengatakan. ” Sesuai Perintah Kementrian Sosial untuk penyaluran bansos Bulan Maret dan April untuk di pinding, karena adanya perbaikan data atau validasi data,

NIk yang tidak sesuai dengan data layak dan tidaknya penerima bantuan akan diperbaiki terlebih dahulu, dengan menggunakan sisten siks and gee” ujarnya

Ditambahkan pula,” Setelah adanya perbaikan data, pertengahan Bulan Maret mulai dilakukan penyaluran secara dobel, yakni untuk Bulan Maret dan April, dan setelah adanya perbaikan data seharusnya sudah sesuai, untuk bantuan jenis BPNT, PKH maupun bansos covid 19 atau BST, tetapi imbuh Kristiarini, “masih juga ada kekeliruan data yang signifikan, yang mana penerima bantuan atau KPM yang berjumlah 65 000 KPM ternyata hanya berjumlah 62 000 KPM, disini penerima bantuan yang seharusnya menerima sejumlah 3000 KPM tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka layak untuk menerima bantuan,” Akunya

Ia juga mengatakan, “kalau untuk bantuan PKH , perbedaannya tidak terlalu banyak, hanya sedikit saja, karena hal ini terpantau melalui sisten EPKH, sehingga naik turunya KPM bisa terpantau langsung oleh pusat melalui sisten EPKH,” Jelasnya.

Kristiarini, melanjukan “perubahan data inilah yang nantinya akan kita rekap hingga bulan april 2021, untuk perbaikan lagi,” Imbuhnya

Kristiani juga mengatakan, ” bahwa kejadian gonjang ganjing data ini, tidak hanya terjadi di Kabupaten Wonogiri saja, akan tetapi terjadi diseluruh Indonesia, sehingga yang kita perbaiki selama ini belum semua terakomodir oleh pihak Pemerintah Pusat, sehingga ada KPM yang tidak menerima bantuan padahal mereka layak untuk menerima bantuan,” Terangnya

Kesalahan – kesalahan tersebut, ungkap Kristiarini setelah kita telusuri NIK ada angka yang keliru sehingga tidak sesuai dengan nama, maka terus didelec oleh pihak pusat, disini untuk data melalui siks and gee dan EPKH melibatkan Kementrian Sosial sedang untuk NIK melalui Kementruan Dukcapil, Ulasnya

Kristiarini berharap semoga data yang dari Pemerintah Pusat bisa sinergi dengan realita data yang ada didaerah, sehingga tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat. (Red)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.