Membuka Tirai Kebenaran

SPJ Pilkades 2019 Desa Brojol Kecamatan Miri Hingga Detik Ini Tidak Ada Kabar, Diduga Belum Kelar 

3 min read

Ilustrasi

LINTASINDONEWS.com, SRAGEN – Entah apa yang menjadi faktor kendala terjadinya SPJ Pilkades Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen yang hingga detik ini tidak ada kabar maupun keterangannya.Padahal SPJ tersebut seharusnya sudah selesai setelah pelaksanaan Pilkades yang digelar pada bulan september 2019 lalu.

Data yang dihimpun dilapangan Desa-desa lain yang juga menggelar Pilkades sudah menyelesaikan SPJ tepat waktu dan tidak ada kendala,tetapi beda dengan Desa yang satu ini.

Mengenai hal ini tentu memunculkan stigma dugaan adanya ketidakberesan birokrasi pada saat pelaksaan.
Ya tentu wajib diduga,secara logika jika pelaksanaan tersebut sesuai RAB,jelas SPJ nya pun selesai sesuai harapan.

Bambang Puji Sarono selaku ketua panitia Pilkades dan juga Sebagai Sekretaris Desa menyampaikan.

“Kami selaku panitia sudah melaporkan keseluruhannya kepada pak PJ yakni saudara Warno, tetapi kami benar-benar tidak tahu jika SPJ sampai saat ini belum diselesaikan, “paparnya kepada awak media.

“Saya sendiri dan bendahara yang menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada PJ.saat itu PJ bilang katanya mau dikoreksi terlebih dahulu,lhaaa ini kok malah belum selesai,kami selaku panitia juga tidak diberitahu oleh yang bersangkutan, “imbuhnya.

Anggaran pelaksanaan Pilkades Desa Brojol menggunakan tiga item sumberdana yakni Pendapatan Asli Daerah(PAD) senilai Rp.19.510.000,-,Bantuan APBD Kabupaten senilai Rp.10.000.000,-,dan ADD senilai Rp.50.000.000,- secara jumlah total global Senilai Rp.79.510.000,-

Semua orang pasti tahu, setiap ada kegiatan yang menggunakan uang negara wajib hukumnya untuk di-SPJ-kan.Pelaksana,Panitia maupun Pejabat terkait tidak boleh semena-mena menggunakan tanpa disertai laporan pertanggungjawaban(LPJ).

Hingga berita ini diturunkan tidak ada klarifikasi dari Suwarno selaku PJ saat itu Awak media sudah beberapa kali menghubungi yang bersangkutan tidak bisa ditemui.

Beberapa Warga menyayangkan hal itu, pasalnya kegiatan tersebut menyangkut demokrasi, sedangkan apa yang terjadi ini seolah-olah justru melepas tanggungjawab yang sudah diamanahkan. Sama sekali tidak dibenarkan dalam birokrasi pemerintahan.

Salahsatu Warga setempat yakni HY mengatakan, proses spj secara keseluruhan, dia katakan seharusnya sudah selesai.

“Harusnya sudah selesai dari dulu,desa-desa yang lain juga sudah beres kok, “terangnya.

Mengenai itu, Ancil Sudarto AMP selaku Camat Miri tidak banyak berkomentar saat di konfirmasi melalu via Telephon, dia hanya menjelaskan  pihaknya sudah pernah meminta kepada Suwarno untuk segera menyelesaikan SPJ tersebut.

Lebih lanjut Ancil katakan, hal itu juga akan berpengaruh pada anggaran selanjutnya, ucap dia.

Terpisah, RT.Sugiyanto dari Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) Menyampaikan kepada awak media, tentang spj yang belum selesai itu. Dia menduga ada sesuatu yang tidak beres.

“Bagaimana mungkin Sebuah SPJ hingga detik ini kok belum selesai? harusnya, jika saat itu ada kendala kan bisa dikomunikasikan dengan pihak terkait, ” urainya.

Masih apa kata Sugiyanto, supaya mendapatkan solusi, jangan hanya diam dan menyepelekan, karena kegiatan tersebut menggunakan uang negara, dan juga jika sampai menyalahgunakan uang tersebut sepeserpun.i

“Wah nanti bisa berurusan dengan pihak berwajib.ini sudah masuk tahun anggaran baru, Pejabat yang saat itu sebagai PJ harus bertanggung jawab.saya sudah berkomuniasi dengan pak Camat, pak camat sempat mengatakan jika ia juga sudah pernah menegur Warno, “Pungkasnya. (Team)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.