Membuka Tirai Kebenaran

Bawaslu: Tak kirim STTP, Peserta Pemilu Kena Sangsi Tegas

2 min read
Ilustrasi

Masih banyak dari para Caleg dan Pelaksana Kampanye yang belum memahami tentang ketentuan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebelum pelaksanaan kampanye. Padahal, proses pelaksanaan kampanye yang sudah berlangsung lebih dari satu bulan.


“Maka dari itu, banyak diantara mereka yang masih belum mengirimkan STTP ke pihak terkait. Kebanyakan, mereka memang benar-benar tidak tahu. Maka dari itu, kami melayangkan surat ke masing-masing Caleg maupun Parpol terkait pemberitahuan ini. Total ada 14 Parpol dan timses pemenangan Pilpres baik nomor urut 01 dan 02,” terang Ketua Bawaslu Kota Solo, Budi Wahyono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (7/11).

Menurutnya, pelaksanaan kampanye baik dari caleg maupun lembaga organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu maupun tim pemenangan Paslon wajib memberitahukan kegiatan kampanye kepada Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Hal ini secara jelas tertulis di Undang-undang 7 tahun 2017, PKPU 33 tahun 2018 perubahan Perkpu 23 tahun 2018, Perbawaslu nomer 28 tahun 2018, dan Peraturan Kapolri nomer 6 tahun 2012.

“Surat tersebut mestinya diberikan maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dilaksanakan. Pelaksana kampanye baik itu dari calon anggota legislatif (caleg) parpol maupun timses paslon sesuai tingkatannya,” terang Budi.

Dengan melayangkan surat kepada Parpol dan Timses Paslon, Budi berharap mampu menekan pelanggaran dengan memaksimalkan upaya pencegahan.

“Pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilaksanakan atau diselenggarakan tersebut tidaklah liar dan memastikan bahwa kegiatan kampanye tersebut legal dan dijamin keamanannya. Dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian maka kegiatan dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut on the track,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Bawaslu Kota Solo, Popy Kusuma Nataliza meminta agar surat himbauan dari Bawaslu dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para tim sukses dan pelaksana kampanye.

“Kegiatan tanpa adanya surat pemberitahuan STTP dapat dikenakan sanksi pelanggaran administrasi mulai dari teguran tertulis, pemberhentian hingga larangan pelaksanaan kampanye,” tegas Poppy.

Sumber: timlo.net
Kontributor :Seno
Editor: Rian

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.