Membuka Tirai Kebenaran

Jokowi Ijinkan Asing Kuasai 100 Persen, Apa Saja? Ini Dia

3 min read
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 November 2018. (Foto: Tempo.co)

Jakarta – Pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan dalam daftar relaksasi tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. Artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modalnya sebanyak 100 persen.

“Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi,” kata Edy saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 16 November 2018.

DNI merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik supaya tak bersaing dengan pengusaha asing. Bila sebuah bidang masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Sebelum kebijakan paket ekonomi ke-16 dirilis, Edy mengatakan sektor usaha yang mendapat relaksasi 100 persen tak banyak dilirik investor asing. Padahal pemerintah telah melakukan relaksasi DNI lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dengan adanya relakasi ini, total bidang usaha yang telah direlaksasi mencapai 303. Sedangkan dengan adanya kebijakan paket baru ini total telah ada sebanyak 87 bidang usaha yang telah dilepas ke asing.

Adapun berikut daftar bidang usaha yang modal atau sahamnya bisa 100 persen dimiliki asing.

  1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian
  2. Industri percetakan kain
  3. Industri kain rajut khususnya renda
  4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet
  5. Warung Internet
  6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun
  7. Industri kayu veneer
  8. Industri kayu lapis
    9 Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)
  9. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip)
  10. Industri pelet kayu (wood pellet)
  11. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan
  12. Budidaya koral/karang hias
  13. Jasa konstruksi migas: Platform
  14. Jasa survei panas bumi
  15. Jasa pemboran migas di laut
  16. Jasa pemboran panas bumi
  17. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi
  18. Pembangkit listrik di atas 10 MW
  19. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi
  20. Industri rokok kretek
  21. Industri rokok putih
  22. Industri rokok lainnya
  23. Industri bubur kertas pulp
  24. Industri siklamat dan sakarin
  25. Industri crumb rubber
  26. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan
  27. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek
  28. Jasa survei kuantitas
  29. Jasa survei kualitas
  30. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati
  31. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar
  32. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
  33. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik
  34. Galeri seni
  35. Gedung pertunjukan seni
  36. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu
  37. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang
  38. Jasa sistem komunikasi data
  39. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap
  40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak
  41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb)
  42. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya
  43. Jasa akses internet
  44. Jasa internet telepon untuk keperluan publik
  45. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya
  46. Pelatihan kerja
  47. Industri farmasi obat jadi
  48. Fasilitas pelayanan akupuntur
  49. Pelayanan pest control atau fumigasi
  50. Industri alat kesehatan: kelas B
  51. Industri alat kesehatan: kelas C
  52. Industri alat kesehatan: kelas D
  53. Bank dan laboratorium jaringan dan sel

Sumber: tempo.co

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.