Membuka Tirai Kebenaran

Perjuangan Yang Bikin Kontroversi Budi Gunawan Hingga Gagal Jadi Kapolri

3 min read

Refrensi pihak ketiga (Budi Gunawan) 

LintasIndoNews.com | Jakarta, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menjadi sosok yang hangat diperbincangkan belakangan ini.

Ia merupakan orang di balik layar yang mempertemukan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus setelah pilpres usai.

Selang beberapa minggu, Budi Gunawan kembali disebut berperan dalam pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo yang terbilang langka.

Di pertemuan Jokowi Prabowo, kehadiran Budi Gunawan menjadi sorotan lantaran posisinya saat ini sebagai Kepala BIN dianggap tidak nyambung dengan rekonsiliasi.

Sementara kehadiran Budi Gunawan di rumah Megawati saat menyambut Prabowo juga mrnimbulkan tanda tanya lantaran ia bukan kader PDI-P.

Kejanggalan lain dirasakan karena absennya Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dari dua peristiwa besar itu.

Selama ini, sosok Luhut sudah lama dipercaya Jokowi untuk membuka komunikasi dengan kubu rival dalam dua kali pilpres.

Namun, sedikit demi sedikit peran Luhut digantikan Budi Gunawan sebagai juru damai kedua kubu yang selama ini berseberangan akibat panasnya suhu politik.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi menugaskan Budi Gunawan untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang berseberangan seusai Pilpres 2019. Salah satu pihak yang didekati Budi Gunawan ialah Prabowo.

Ia menambahkan, peran Kepala BIN dalam menyatukan pihak yang berseberangan saat pilpres bukan sekali ini saja.

“Pak Hendropriyono dulu juga (sering terlibat),” kata Hasto.

Ajudan Megawati

Sebelum menjadi Kepala BIN, Budi Gunawan mengabdikan diri di institusi Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1983.

Pada saat berpangkat komisaris besar, ia pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden pada 1999-2000.

Ia dikenal dekat dengan Megawati lantaran pernah menjadi ajudan presiden kelima itu pada 2000-2004.

Budi Gunawan tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Polri.

Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Selapa Polri, yakni lembaga yang menginduk pada Lemdikpol, selama dua tahun dan dipromosikan menjadi Kapolda Jambi.

Jejak karier polisinya cukup moncer hingga mengantarkannya menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) yang membawahkan lembaga-lembaga pendidikan, seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Jadi tersangka di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan.

Ia diduga menerima hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lain di kepolisian.

Setelah itu, Budi Gunawan mengajukan praperadilan dan hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan penetapannya sebagai tersangka tidak sah.

Penanganan kasus Budi Gunawan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Maret 2015.

Namun, kejaksaan justru melimpahkan kasus itu ke kepolisian dengan alasan polisi pernah mengusut kasus tersebut.

Setelah dilakukan gelar perkara oleh Polri, dinyatakan bahwa Budi Gunawan tak terbukti menerima gratifikasi dan kasusnya tak layak dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Budi Gunawan pun terbebas dari jeratan hukum dan dinyatakan bersih.

Gagal jadi Kapolri

Penetapan tersangka Budi Gunawan bertepatan dengan proses pemilihan calon Kapolri. Ia merupakan kandidat yang diajukan Jokowi.

Ia telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan dan dinyatakan lolos. Namun, muncul gejolak penolakan di masyarakat.

Pencalonan Budi Gunawan memang sejak awal menuai kontroversi. Rekam jejaknya dianggap kurang baik karena diduga memiliki rekening gendut.

Penetapan tersangka oleh KPK dianggap sebagai gong yang melengkapi dugaan tersebut.

Akhirnya, Jokowi mengajukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Pada 2016, Budi Gunawan kembali masuk ke dalam bursa calon Kapolri menggantikan Badrodin yang segera purnatugas. Namun, Jokowi pada akhirnya memilih Tito Karnavian sebagai calon tunggal yang diajukan sebagai calon Kapolri.

Jadi Kepala BIN

Jokowi mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso pada Februari 2016.

Kemudian, pada September 2016, Jokowi melantik Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta. Namun, pelantikannya sebagai Kepala BIN menyisakan sejumlah pertanyaan.

Tak hanya prosesinya yang terkesan mendadak, kenaikan pangkat Budi dari komisaris jenderal menjadi jenderal juga menuai polemik.

Kekhawatiran akan dualisme matahari kembar di tubuh Polri pun muncul.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar saat itu mengatakan, kenaikan pangkat Budi menjadi jenderal bersamaan dengan turunnya keppres yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Menurut dia, kenaikan pangkat itu merupakan sesuatu yang lazim. Sebab, Budi masih berstatus aktif di kepolisian.

“Tidak masalah dengan itu,” kata Boy saat dihubungi.

Dengan kenaikan pangkat itu, ada dua jenderal bintang empat aktif di kepolisian, yaitu Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Sosok Kontroversial Budi Gunawan, Gagal Jadi Kapolri hingga Juru Damai Jokowi-Prabowo

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.