Awasi Dana Desa, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR bulan Agustus lalu. Dalam pidato tersebut, ia menyoroti peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia mengatakan, dalam mengawal pengelolaan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, BPK melalui berbagai rekomendasi serta sejumlah dukungan lainnya telah berhasil memastikan perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau (WTP) bagi laporan keuangan pemerintah pusat.
Lintasindonews.com, Nasional. walaupun berita ini ulasan bulan agustus lalu namun masih perlu di ingat. Selain itu, sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah pada 2017.
Rekomendasi BPK yang diiringi dengan beragam dukungan lainnya juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan dari beberapa pemerintah daerah sesuai target yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019.
Dukung Literasi Keuangan Negara, BPK Resmikan Perpustakaan Riset
Alasan BPK Beri Opini Disclaimer Laporan Keuangan KKP dan Bakamla
“Di tahun 2018, BPK berinisiatif memberikan perhatian khusus pada suksesnya pengelolaan dana desa yang menyerap porsi cukup besar dari anggaran pemerintah,” kata dia.
Ia menambahkan, BPK juga melanjutkan komitmen untuk ikut mendukung pengelolaan kinerja keuangan internasional. Ini guna sukseskan pembangunan antarbangsa, di bawah agenda PBB.
“BPK terus aktif dalam berbagai kongres asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia atau INTOSAI. BPK juga telah koordinasikan persiapan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau suistanable development goals 2030 yang telah ditetapkan PBB,” kata dia.
sumber : liputan6.com
kontributor : Seno Aji
Editor : Rian Hepi