![]()
OPINI
Oleh: Ali Rukamto
Demokrasi tidak pernah kehilangan martabatnya karena perbedaan pilihan. Demokrasi justru kehilangan kehormatannya ketika ambisi kekuasaan mulai mengalahkan akal sehat, etika, dan penghormatan terhadap sesama warga negara.
Pilkades bukan sekadar perebutan kursi kepala desa. Ia merupakan ujian kedewasaan politik masyarakat sekaligus cermin kualitas tata kelola pemerintahan desa. Dari proses inilah publik dapat menilai sejauh mana nilai-nilai demokrasi benar-benar hidup: apakah transparansi dijunjung tinggi, apakah hukum dihormati, apakah penyelenggara bersikap netral, dan apakah para kontestan mampu berkompetisi secara bermartabat.
Kabupaten Grobogan dijadwalkan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada Kamis, 10 Desember 2026. Menjelang pelaksanaannya, dinamika politik di sejumlah desa mulai menunjukkan peningkatan tensi persaingan. Kompetisi antarkandidat semakin terasa, bahkan di beberapa tempat mulai muncul gejala yang patut menjadi perhatian bersama.
Persaingan politik sejatinya merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan, kompetisi yang sehat dapat menjadi energi positif bagi perubahan desa. Masyarakat berhak mendapatkan pertarungan gagasan, visi, misi, serta program kerja yang rasional dan terukur.
Namun, demokrasi akan kehilangan substansinya apabila kontestasi gagasan berubah menjadi perang psikologis, saling menjatuhkan, penyebaran narasi provokatif, hingga upaya membangun permusuhan di tengah masyarakat.
Demokrasi Bukan Pembenaran untuk Menghalalkan Segala Cara
Dalam setiap kontestasi politik, kemenangan memang menjadi tujuan para kandidat. Akan tetapi, kemenangan tidak boleh ditempatkan sebagai pembenaran untuk menghalalkan segala cara.
Edukasi politik, pendekatan sosial, kemampuan komunikasi, strategi pemenangan, hingga pembiayaan kampanye merupakan bagian dari dinamika kontestasi. Namun, semuanya harus ditempatkan dalam koridor hukum, kepatutan, dan etika demokrasi.
Politik uang, intimidasi, manipulasi informasi, serta provokasi bukanlah indikator kecerdasan politik. Sebaliknya, praktik-praktik tersebut justru menunjukkan kemunduran kualitas demokrasi.
Calon kepala desa semestinya memahami bahwa jabatan kepala desa bukan hadiah dari sebuah pertarungan politik. Jabatan tersebut merupakan amanah publik yang mengandung tanggung jawab besar terhadap pelayanan masyarakat, pembangunan, pengelolaan anggaran, dan keberlangsungan kehidupan sosial desa.
Karena itu, kualitas seorang calon tidak cukup diukur dari besarnya baliho, banyaknya tim sukses, kekuatan finansial, ataupun kemampuan mengumpulkan massa. Yang jauh lebih penting adalah integritas, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Tambirejo: Ketika Baliho Menjadi Ujian Etika Politik
Salah satu dinamika yang patut mendapat perhatian publik terjadi di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.
Berdasarkan informasi yang menjadi perhatian penulis, terdapat pemasangan baliho yang dinilai bernada provokatif di lokasi umum. Fenomena ini perlu disikapi secara serius, bukan dengan memperkeruh suasana, melainkan melalui klarifikasi, pengawasan, dan langkah proporsional dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah ruang publik hendak digunakan untuk menyampaikan gagasan politik atau justru dijadikan instrumen membangun tekanan psikologis terhadap masyarakat?
Baliho seharusnya menjadi media komunikasi politik yang mencerminkan kedewasaan kandidat dan pendukungnya. Ketika pesan politik justru mengarah pada provokasi, maka persoalannya bukan lagi sekadar desain atau pilihan kata, melainkan menyangkut tanggung jawab sosial dalam menjaga ketenteraman masyarakat.

BACA JUGA
- Milad ke-33 MAN 1 Sukoharjo: Bukan Sekadar Perayaan, tetapi Langkah Membangun Madrasah yang Makin Dicintai Masyarakat
- TAMBIREJO DAN UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI: Ketika Ambisi Kekuasaan Berhadapan dengan Etika Politik
- Niat Tulus Membangun Desa, Bowo Jatmiko Mantap Maju sebagai Calon Kades Blimbing
- LBH SOLIDARITAS LASKAR SABILILLAH INDONESIA CABANG SRAGEN APRESIASI PELAYANAN POLSEK SRAGEN KOTA, TINDAK LANJUTI PENGADUAN DUGAAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN INVESTASI MINYAK GORENG
- Lomba Mancing Gratis di Gentan Sedot Perhatian Warga, H. Moch Samrodin Dorong Potensi Wisata dan UMKM Desa
Di sinilah peran panitia Pilkades menjadi penting
Panitia bukan sekadar pelaksana teknis yang mengurus administrasi pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil. Panitia juga dituntut menjaga integritas, menjalankan kewenangan sesuai regulasi, serta memastikan seluruh tahapan berlangsung secara adil dan transparan.
Netralitas panitia bukan hanya kewajiban administratif, tetapi fondasi kepercayaan publik.
Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa setiap kandidat memperoleh perlakuan yang setara. Apabila terdapat materi kampanye atau atribut yang diduga melanggar ketentuan, mekanisme penanganannya harus dilakukan secara objektif, berdasarkan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan kelompok tertentu.
6.592 Suara, Dua Kandidat, dan Masa Depan Sebuah Desa
Desa Tambirejo memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 6.592 pemilih. Angka ini bukan sekadar statistik elektoral. Di dalamnya terdapat ribuan warga dengan kepentingan, harapan, dan persoalan kehidupan yang berbeda-beda.
Dua kandidat akan berkompetisi memperebutkan kepercayaan masyarakat, yakni Ari Wardhani dan Lucky Tomas.
Ari Wardhani merupakan istri kepala desa petahana. Posisi tersebut tentu menghadirkan dinamika tersendiri dalam kontestasi. Pengalaman dan rekam jejak pemerintahan yang selama ini berjalan dapat menjadi bahan evaluasi masyarakat. Namun, penting ditegaskan bahwa jabatan maupun pengalaman pasangan tidak secara otomatis menjadi jaminan keberhasilan seorang kandidat.
Pada sisi lain, Lucky Tomas hadir sebagai pendatang baru dengan semangat dan optimisme generasi muda. Energi pembaruan dapat menjadi modal politik yang menarik. Namun, semangat saja tidak cukup. Masyarakat juga membutuhkan kapasitas, kematangan, pemahaman pemerintahan desa, dan program kerja yang realistis.
Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih melalui gagasan dan kapasitas masing-masing.
Masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan politik yang penuh retorika. Mereka membutuhkan jawaban konkret atas persoalan desa: bagaimana meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, mengelola keuangan desa secara transparan, memperhatikan kelompok rentan, serta memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat.
Pada akhirnya, masyarakat bukan sekadar objek perebutan suara. Mereka adalah pemilik kedaulatan yang berhak menentukan siapa yang layak menerima mandat kepemimpinan.
Jangan Sampai Kemenangan Politik Melahirkan Perpecahan Sosial
Ada satu persoalan yang kerap luput dari perhatian dalam kontestasi Pilkades: hubungan sosial masyarakat setelah pemungutan suara selesai.
Kandidat boleh berbeda. Tim sukses boleh memiliki strategi masing-masing. Pendukung boleh memberikan argumentasi politik. Namun, semuanya harus memahami bahwa setelah Pilkades selesai, mereka tetap tinggal di desa yang sama.
Mereka akan kembali bertetangga, berinteraksi, bekerja bersama, menghadiri kegiatan sosial, dan membangun kehidupan bermasyarakat.
Lantas, untuk apa kemenangan politik jika harus dibayar dengan rusaknya persaudaraan?
Kepala desa terpilih nantinya tidak hanya memimpin orang-orang yang memilihnya. Ia juga harus melayani warga yang tidak memberikan suara kepadanya. Di sinilah letak hakikat kepemimpinan demokratis: mampu merangkul perbedaan dan bekerja untuk kepentingan bersama.
Maka, para kandidat harus menunjukkan keteladanan sejak sebelum terpilih. Jangan sampai masyarakat diajarkan demokrasi melalui praktik permusuhan, sementara setelah menjabat justru berbicara tentang persatuan.
Pilkades Adalah Kompetisi Kekuasaan, Bukan Perang Saudara
Menjelang 10 Desember 2026, seluruh elemen masyarakat Grobogan perlu mengambil peran dalam menjaga situasi tetap sejuk, aman, damai, dan kondusif.
Para kandidat hendaknya mengendalikan pendukungnya. Tim sukses harus memahami batas antara strategi pemenangan dan tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat. Panitia wajib bekerja profesional sesuai ketentuan. Pemerintah daerah dan unsur pengawasan terkait perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi.
Masyarakat juga jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk saling merendahkan, mengucilkan, apalagi mengintimidasi.
Kita perlu mengembalikan Pilkades pada substansi yang sesungguhnya: memilih pemimpin yang mampu bekerja, bukan sekadar sosok yang paling keras berkampanye.
Publik tentu menantikan bagaimana kontestasi di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, akan berlangsung. Siapa pun yang memperoleh suara sah terbanyak sesuai ketentuan dan ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku, dialah yang harus dihormati sebagai hasil pilihan masyarakat.
Namun, kemenangan sejati bukan semata-mata ketika seorang kandidat berhasil mengalahkan pesaingnya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seluruh proses demokrasi berjalan jujur, adil, transparan, tanpa intimidasi, serta tidak meninggalkan luka sosial di tengah masyarakat.
Sebab, desa tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hebat memenangkan pertarungan, tetapi membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga persatuan setelah pertarungan berakhir.
Pilkades adalah momentum memilih pemimpin, bukan momentum mewariskan permusuhan.
Jangan biarkan ambisi segelintir orang merusak harmoni ribuan warga.
Grobogan membutuhkan demokrasi yang bermartabat. Tambirejo membutuhkan keteladanan politik. Dan masyarakat membutuhkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
(Bersambung…)
PRESS ROOM CAFFE
-
Milad ke-33 MAN 1 Sukoharjo: Bukan Sekadar Perayaan, tetapi Langkah Membangun Madrasah yang Makin Dicintai Masyarakat -
TAMBIREJO DAN UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI: Ketika Ambisi Kekuasaan Berhadapan dengan Etika Politik -
Niat Tulus Membangun Desa, Bowo Jatmiko Mantap Maju sebagai Calon Kades Blimbing -
LBH SOLIDARITAS LASKAR SABILILLAH INDONESIA CABANG SRAGEN APRESIASI PELAYANAN POLSEK SRAGEN KOTA, TINDAK LANJUTI PENGADUAN DUGAAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN INVESTASI MINYAK GORENG -
Lomba Mancing Gratis di Gentan Sedot Perhatian Warga, H. Moch Samrodin Dorong Potensi Wisata dan UMKM Desa


