KDMP dan MBG: Mampukah Koperasi Desa Merah Putih Menghalau Tangan-Tangan Serakah di Rantai Pangan?

Jaringan Mafia Pangan Musuh Terbesar Rakyat Indonesia

Penulis: Rian Derasta, Pemerhati Kebijakan Pemerintah

OPINI, Saya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saya juga melihat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai gagasan yang memiliki potensi besar. Namun pertanyaan yang harus dijawab bukanlah berapa banyak koperasi yang berhasil dibentuk, melainkan apakah koperasi itu mampu melindungi petani dan peternak dari permainan para perantara yang selama ini menguasai rantai pangan.

MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar: beras, telur, ayam, sayuran, buah-buahan, hingga bahan pokok lainnya. Secara teori, kebutuhan besar ini seharusnya menjadi berkah bagi petani dan peternak lokal. Tetapi yang sering dikeluhkan masyarakat justru sebaliknya. Banyak petani dan peternak mengaku belum merasakan manfaat signifikan karena akses pasokan lebih banyak dikuasai oleh jaringan pemasok tertentu.Di sinilah KDMP diuji.

Jika KDMP benar-benar dijalankan sesuai tujuan awalnya, koperasi harus menjadi benteng rakyat. Koperasi harus membeli hasil petani dengan harga yang adil, menjadi pemasok bagi MBG, dan memastikan keuntungan ekonomi tetap berputar di desa. Dengan demikian, petani tidak lagi bergantung pada tengkulak, dan peternak tidak lagi dipaksa menjual dengan harga yang merugikan.

Namun ada syarat besar. KDMP tidak boleh berubah menjadi tengkulak baru dengan seragam yang berbeda.

Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa banyak lembaga dibentuk dengan niat baik, tetapi kemudian dikuasai oleh kelompok kecil yang menjadikan organisasi sebagai alat mencari keuntungan pribadi. Jika koperasi hanya dikuasai segelintir pengurus, maka yang berubah hanyalah papan namanya. Petani tetap menjadi pihak yang paling lemah.

Musuh yang dihadapi juga tidak kecil.Rantai pangan Indonesia selama puluhan tahun dikenal memiliki banyak pemain yang mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan informasi dan distribusi. Mulai dari tengkulak yang memainkan harga, distribusi pupuk yang sering dikeluhkan petani, hingga berbagai praktik perantara yang membuat keuntungan terbesar justru tidak dinikmati oleh produsen.

Karena itu, keberhasilan KDMP tidak cukup hanya dengan membangun kantor koperasi atau menerbitkan akta pendirian. Yang dibutuhkan adalah keberanian negara untuk memastikan rantai pasok pangan menjadi transparan.

Belakangan beredar di masyarakat berbagai cerita mengenai perbedaan harga pembelian gabah antara harga yang diumumkan pemerintah dan harga yang terjadi di lapangan. Informasi seperti ini tentu harus diuji dan diverifikasi secara objektif. Namun satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah munculnya kegelisahan petani bahwa pasar masih dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal dan jaringan lebih besar daripada mereka.

Ketika suara seperti itu muncul dari bawah, pemerintah tidak boleh menunggu masalah membesar. Pemerintah harus hadir lebih cepat daripada para spekulan.MBG dan KDMP sebenarnya bisa menjadi senjata ampuh melawan praktik-praktik yang merugikan petani.

Bayangkan jika setiap dapur MBG diwajibkan mengutamakan pasokan dari petani dan peternak yang tergabung dalam koperasi desa setempat. Bayangkan jika harga pembelian dapat dipantau secara terbuka. Bayangkan jika petani mengetahui siapa pembeli akhir hasil panennya dan berapa nilai transaksi sebenarnya.

Saat itulah ruang gerak para pencari rente akan menyempit.Pertarungan sesungguhnya bukan sekadar soal program MBG atau KDMP. Pertarungan sesungguhnya adalah antara ekonomi produksi dan ekonomi perantara.

Petani menanam. Peternak memelihara. Nelayan melaut.

Tetapi terlalu sering keuntungan terbesar justru dinikmati oleh mereka yang tidak menanam, tidak memelihara, dan tidak melaut.

Karena itu, pemerintah harus bergerak cepat memastikan KDMP menjadi alat pemberdayaan rakyat, bukan sekadar struktur baru yang nantinya ikut diperebutkan oleh kelompok-kelompok yang sama.

Jika MBG adalah program memberi makan anak-anak Indonesia, maka KDMP harus menjadi program yang memberi keadilan bagi petani Indonesia.Tanpa itu, kita hanya memindahkan masalah dari satu meja ke meja yang lain.

Tetapi jika berhasil, MBG dan KDMP dapat menjadi pasangan kebijakan yang mampu memutus rantai panjang ketidakadilan pangan yang selama puluhan tahun membebani desa-desa di Indonesia. (***)

• Jangan Biarkan Program Irigasi Menjadi Proyek Formalitas, Kepala Desa Jangan Intervensi
• Era Prabowo Menuntut Mutu, Bukan Proyek Asal Jadi Apalagi Jika Ada Oknum Yang Memback Up
• 25 Ribu Jamaah Thoriqoh Shiddiqiyyah Padati Gedung Dewi Sri Purwodadi, KH Muchtar Mu’thi Tekankan Jaga NKRI dan Perdalam Ilmu Agama
• Diduga Lakukan Pemerasan hingga Tahan SHM, ED Sang Rentenir Warga Kwangen Gemolong Resmi Dilaporkan ke Polisi
• Gotong Royong Mengalir untuk Pembangunan Ponpes SAPU JAGAD Gemolong, Puluhan Relawan dan Donatur Ambil Bagian