![]()
LINTASINDONEWS
BOYOLALI – Pekerjaan pembangunan DAM parit bersumber dari bantuan pemkab Boyolali melalui Dinas pertanian kabupaten Boyolali di wilayah Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, yang di salurkan pada bulan September 2026 sebagai bagian dari paket program dukungan sarpras untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas petani.
Namun menjadi perhatian masyarakat setelah sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami keretakan.

BACA JUGA:
- Proyek DAM Bantuan Dinas Pertanian di Sendang Karanggede Tuai Sorotan, Retak hingga Papan Informasi Tak Terpasang
- Ketika Pencalonan BPD Tak Terdengar: Tranparansi Yang Perlu Dipertanyakan, Settingan??
- Pokir DPRD Rp435 Juta di Desa Gentan Disorot, JPKP Dugaan Temukan Mark-Up Pengadaan 28 Paket
- BUMDes Umbul Tirah Dipertanyakan, Benarkah Belum Berbadan Hukum? Struktur Pengurus Jadi Sorotan
- Polemik BPD Gawan Berlanjut, Kades Panggil P dan W: Ada Rencana Izin Poligami, W Pertimbangkan Mundur
Pantauan di lokasi pada Rabu (7/10/2026), pekerjaan fisik tersebut telah selesai. Namun, di lokasi belum terlihat papan nama kegiatan maupun prasasti yang biasanya menjadi bagian dari informasi publik terkait suatu pembangunan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kegiatan, terutama terkait sumber anggaran, nilai bantuan, volume pekerjaan, hingga pihak pelaksana.
Dari pantauan visual, salah satu bagian konstruksi pada saluran/DAM tampak mengalami retakan. Meski demikian, kondisi tersebut belum dapat disimpulkan sebagai kegagalan konstruksi karena diperlukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui penyebab dan tingkat kerusakannya.
PPL: Papan Nama Tidak Dianggarkan, Prasasti Akan Menyusul
Saat dikonfirmasi di sekitar lokasi, PPL dari dinas pertanian melalui Heni Prasasti Setyo Dewi dari PPL BPP karanggede, menjelaskan bahwa tidak terpasangnya papan nama kegiatan berkaitan dengan anggaran.
Menurut Heni, dalam BOP kegiatan tersebut memang tidak terdapat anggaran untuk pembuatan papan nama.
Sementara terkait prasasti, ia menyampaikan bahwa pemasangannya akan dilakukan kemudian.
“Untuk papan nama memang tidak ada dana dalam BOP. Kalau prasasti nanti akan menyusul,” ujar Heni saat dikonfirmasi, Rabu (7/10/2026).
Mengenai adanya keretakan pada bagian bangunan, Heni menyebut kondisi tersebut dipengaruhi faktor cuaca.
Namun demikian, diperlukan penjelasan teknis lebih lanjut untuk memastikan apakah keretakan tersebut semata-mata akibat kondisi cuaca atau terdapat faktor lain yang berkaitan dengan konstruksi.
Pemdes Sebut Tidak Terlibat Pelaksanaan
Sementara itu, Kepala Desa Sendang Sukimin saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pada hari yang sama menyatakan bahwa pemerintah desa tidak terlibat dalam pelaksanaan pembangunan DAM parit tersebut.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa pengajuan bantuan dilakukan oleh pihak desa.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat posisi pemerintah desa dalam kegiatan tersebut, terutama untuk membedakan antara proses pengajuan bantuan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Nilai Bantuan dan RAB Belum Diketahui
Hingga berita ini disusun, nilai bantuan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan belum diketahui secara pasti.
Ketua pelaksana kegiatan, Ahmad Husein, dari kelompok tani Sri Widodo 4, juga belum berhasil dikonfirmasi, Kamis (8/10/2026) di hubungi berkali kali tidak respon. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Sadam biasa ia disapa sedang menjalankan tugas pekerjaannya di salah satu rumah sakit swasta.
Konfirmasi kepada pihak pelaksana diperlukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan, sumber dan nilai bantuan, RAB, volume pekerjaan, serta tanggung jawab pemeliharaan apabila ditemukan kerusakan pada bangunan.
Dengan demikian, adanya keretakan pada bangunan maupun tidak terpasangnya papan informasi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Persoalan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan data pendukung dari pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, keterbukaan mengenai nilai bantuan, RAB, pelaksana, volume pekerjaan, serta dokumen kegiatan penting diketahui masyarakat sebagai bentuk transparansi penggunaan program pembangunan yang bersumber dari pemerintah.
Berita ini masih terbuka untuk klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut dari pihak dinas pertanian, pemerintah Desa Sendang, kelompok tani maupun pihak pelaksana kegiatan.
Tim Redaksi
PRESS ROOM CAFFE
-
Proyek DAM Bantuan Dinas Pertanian di Sendang Karanggede Tuai Sorotan, Retak hingga Papan Informasi Tak Terpasang -
Ketika Pencalonan BPD Tak Terdengar: Tranparansi Yang Perlu Dipertanyakan, Settingan?? -
Pokir DPRD Rp435 Juta di Desa Gentan Disorot, JPKP Dugaan Temukan Mark-Up Pengadaan 28 Paket -
BUMDes Umbul Tirah Dipertanyakan, Benarkah Belum Berbadan Hukum? Struktur Pengurus Jadi Sorotan -
Polemik BPD Gawan Berlanjut, Kades Panggil P dan W: Ada Rencana Izin Poligami, W Pertimbangkan Mundur
BERITA VIRAL
-
Proyek DAM Bantuan Dinas Pertanian di Sendang Karanggede Tuai Sorotan, Retak hingga Papan Informasi Tak Terpasang

LINTASINDONEWS BOYOLALI – Pekerjaan pembangunan DAM parit bersumber dari bantuan pemkab Boyolali melalui Dinas pertanian kabupaten Boyolali di wilayah Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, yang di salurkan pada bulan September 2026 sebagai bagian dari paket program dukungan sarpras untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas petani. Namun menjadi perhatian masyarakat setelah sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami…
-
Ketika Pencalonan BPD Tak Terdengar: Tranparansi Yang Perlu Dipertanyakan, Settingan??

OPINI Oleh: Sugeng Rianto Perspektif Pengamat Tata Kelola Desa Pemilihan atau pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa. BPD bukan sekadar lembaga pelengkap pemerintahan desa, melainkan memiliki fungsi strategis dalam menampung aspirasi masyarakat, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.…
-
Pokir DPRD Rp435 Juta di Desa Gentan Disorot, JPKP Dugaan Temukan Mark-Up Pengadaan 28 Paket

LINTASINDONEWS SUKOHARJO – Penggunaan Bantuan Keuangan Berbasis Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sukoharjo berupa bantuan nonfisik di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, menjadi sorotan. Pasalnya, LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) DPW Jawa Tengah menduga terdapat ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi penerimaan barang di lapangan. Baca Juga Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan JPKP, bantuan tersebut…