Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci

BINTANG 09 LAW OFFICE

SURAKARTA – Perkara narkotika dengan terdakwa berinisial HPS di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta berakhir dengan putusan pidana penjara selama 24 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

BACA JUGA:

• Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
• Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo
• Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas
• Ketika Gula Habis, Semut Pun Tak Lagi Mendekat
• Punthuk Gagatan di Boyolali, Jejak Kisah Tiga Tokoh Jawa yang Masih Didatangi untuk Berdoa dan Ritual

Putusan dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2026/PN.Skt itu menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) terkait peredaran narkotika tidak dinyatakan terbukti.Kuasa hukum HPS dari Bintang Songo Law Office, Riyanto, SE., SH., CLL., CLA., CLC., bersama Bambang Yuliansyah, SH., menyatakan menerima putusan majelis hakim tersebut.

Riyanto menilai putusan itu menunjukkan bahwa sejumlah argumentasi pembelaan yang disampaikan selama persidangan mendapat pertimbangan majelis hakim.

“Kami menerima. Karena putusan ini adalah prestasi pembuktian. Jaksa menuntut 3 tahun 6 bulan, hakim hanya memutus 24 bulan penjara. Ada pengurangan 1 tahun 6 bulan dari tuntutan jaksa. Itu karena pembuktian kami berhasil,” tegas Riyanto.

Kuasa Hukum Soroti Tidak Adanya Bukti Transaksi

Dalam pembelaannya, tim kuasa hukum menyoroti sejumlah fakta yang menurut mereka menjadi poin penting selama proses persidangan.

Pertama, terdakwa disebut hanya mengakui menggunakan dua linting. Kedua, barang bukti yang diungkap dalam perkara tersebut tercatat seberat 4,9 gram.

Selain itu, tim pembela menyatakan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya aktivitas peredaran narkotika, seperti pembeli, transaksi, timbangan, maupun plastik klip yang lazim dikaitkan dengan pengemasan barang untuk diedarkan.

Kuasa hukum juga mengungkapkan adanya 15 kesalahan dalam resume penyidik yang menurut penilaian mereka terindikasi merupakan hasil salin-tempel atau copy-paste.Temuan tersebut, kata mereka, menjadi bagian dari materi pembelaan yang diajukan untuk menguji ketelitian dan kualitas proses penyidikan serta pembuktian perkara.

“Dakwaan edar Pasal 114 itu gugur total. Jaksa sendiri dalam tuntutannya tidak lagi mempertahankan dakwaan edar. Itu kemenangan pertama kami,” ujar Riyanto.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan JaksaBambang Yuliansyah menambahkan, tim kuasa hukum mengapresiasi putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana lebih ringan daripada tuntutan JPU.

Menurutnya, pertimbangan mengenai posisi terdakwa dalam perkara tersebut menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan hukuman.

“Kemenangan kedua, tuntutan 3,5 tahun berhasil kami patahkan menjadi 24 bulan. Hakim melihat klien kami ini pemakai, bukan pengedar, dan layak dihukum di bawah minimum,” tambah Bambang.

Tim kuasa hukum juga berpandangan bahwa terhadap pengguna narkotika dengan barang bukti relatif kecil, pendekatan rehabilitasi semestinya turut menjadi pertimbangan dalam penanganan perkara.

Mereka menilai rehabilitasi dapat menjadi salah satu jalan pemulihan bagi pengguna narkotika, selain pendekatan pemidanaan.Terdakwa Terima Putusan, Ingin Segera Kembali ke KeluargaRiyanto menjelaskan, keputusan menerima vonis diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepastian hukum dan keinginan terdakwa untuk segera memperbaiki kehidupan bersama keluarganya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim atas putusan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut.

“Untuk perkara seberat ini, putusan 24 bulan adalah putusan yang manusiawi. Kami mengapresiasi majelis hakim yang berani memutus dengan hati nurani,” tutup Riyanto.

Dengan diterimanya putusan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya, perkara tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disampaikan pihak kuasa hukum.

Meski demikian, substansi pertimbangan majelis hakim secara lengkap tetap perlu merujuk pada salinan resmi putusan pengadilan. (Selesai)

PRESS ROOM CAFFE

BREAKING NEWS