KLATEN
KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten mulai mematangkan persiapan Peringatan Hari Kartini ke-147 Tahun 2026 dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) melalui Bidang PPPA, pada 31 Maret 2026 di Ruang Rapat B2 Setda Kabupaten Klaten.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait serta perwakilan organisasi perempuan di Kabupaten Klaten. Agenda ini menjadi langkah awal untuk menyusun konsep kegiatan yang lebih terarah, terintegrasi, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Bidang PPPA dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini tahun ini tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, rangkaian acara diharapkan mampu menjadi ruang inspirasi dan refleksi terhadap perjuangan emansipasi perempuan yang telah dirintis oleh Raden Ajeng Kartini.
“Momentum Hari Kartini harus bisa dimaknai sebagai penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, baik sosial, ekonomi, maupun pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, rapat juga membahas teknis pelaksanaan kegiatan, pembagian peran antar instansi, hingga inovasi program yang akan ditampilkan dalam peringatan tersebut. Kolaborasi antar organisasi perempuan dinilai menjadi kunci sukses dalam menyukseskan agenda tahunan ini.
Dengan semangat sinergi dan komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Klaten berharap peringatan Hari Kartini ke-147 dapat menjadi penggerak dalam meningkatkan partisipasi aktif perempuan di daerah. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai kesetaraan gender menuju Klaten yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan. (Setiyono)
-
Diduga Serap Ratusan Juta Rupiah Dana Desa, Proyek TPS3R Pengkol Mangkrak, LAPAAN RI Siapkan Langkah Hukum
JEJAK KASUS SRAGEN – Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Negara Republik Indonesia (LAPAAN RI) menemukan dugaan penyimpangan serius dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Proyek Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) yang didanai melalui Dana Desa diduga mangkrak dan terindikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, meski telah menyerap anggaran…
-
DPP AKJII Desak Presiden Prabowo Evaluasi Kapolri dan Kajagung, Soroti Penanganan Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
OPINI JAKARTA, Teliksandi.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi bahkan mengganti Kapolri dan Jaksa Agung menyusul polemik penanganan kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP AKJII, Agus Yusuf Ahmadi, S.H., M.H., C.Me., CLA,…
-
Koperasi Merah Putih: Maju dan Tidaknya Tergantung Pemerintah dan Rakyat
OPINI oleh: Sugeng Rianto Pemerhati Kebijakan Publik Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Gagasan ini layak diapresiasi karena berupaya mengembalikan koperasi kepada jati dirinya sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar lembaga simpan pinjam atau toko desa. Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, koperasi adalah sarana untuk…
- Diduga Serap Ratusan Juta Rupiah Dana Desa, Proyek TPS3R Pengkol Mangkrak, LAPAAN RI Siapkan Langkah Hukum
- DPP AKJII Desak Presiden Prabowo Evaluasi Kapolri dan Kajagung, Soroti Penanganan Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
- Koperasi Merah Putih: Maju dan Tidaknya Tergantung Pemerintah dan Rakyat
- Humanis dan Rendah Hati, Kades Djudi Ingin Suara Desa Lebih Didengar dalam Menentukan Arah Pembangunan
- MBG Jangan Hanya Mengenyangkan Perut, Tetapi Harus Menghidupkan Ekonomi Rakyat
