šļøOpini|Redaksi
āļøEditor|Rian Derasta
Dalam pusaran dinamika politik nasional yang kian memanasādari polemik ijazah tokoh elite, gelombang kasus korupsi, hingga kontroversi simbol bendera fiksiātiba-tiba muncul satu lagi babak yang tak kalah menyita perhatian: Megawati Soekarnoputri merangkap jabatan Ketua Umum sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP untuk periode 2025ā2030.
Langkah ini sontak memunculkan tanya besar: apakah ini strategi solidifikasi kekuasaan? Ataukah justru cerminan lemahnya regenerasi internal di tubuh partai berlambang banteng tersebut?
Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan bahwa keputusan Megawati sudah melalui kalkulasi pribadi. Namun dalam sistem demokrasi modern, publik tentu berhak bertanya: Di mana ruang kaderisasi jika satu figur memonopoli dua posisi strategis sekaligus?
Dari sisi konstitusi partai, memang belum ada pelanggaran yang gamblang. Tapi dari perspektif demokrasi dan etika politik, rangkap jabatan di partai sebesar PDIP bisa menjadi preseden yang kurang sehat. Apalagi, publik tengah berada dalam fase krisis kepercayaan terhadap institusi politik, pasca kasus korupsi dan carut-marut administratif yang belakangan mencuat.
Isu ketidakhadiran Hasto Kristiyanto dalam pelantikan pun menambah rasa getir. Apakah ini sekadar persoalan teknis? Ataukah mencerminkan retakan internal yang mulai menganga? Saat Hasto yang sebelumnya menjabat Sekjen tak dilantik, sementara tokoh-tokoh penting lain juga absen, publik punya hak untuk mencurigai bahwa PDIP sedang dalam fase transisi yang tidak sepenuhnya mulus.
Di saat yang sama, di luar dinding partai, masyarakat justru disibukkan dengan kegaduhan yang terkesan absurdāseperti polemik bendera One Piece yang mengundang komentar dari pejabat tinggi negara. Ironis, ketika anak-anak muda justru menjadi sasaran ketegangan politik simbolik, sementara elite politik sendiri terkesan bebas memainkan kekuasaan tanpa akuntabilitas jelas.
Fenomena Megawati merangkap jabatan ini bisa dilihat dalam dua kacamata. Pertama, sebagai strategi penyatuan komando di tengah gejolak nasional yang kompleks. Kedua, sebagai pertanda tidak sehatnya sistem internal partai yang tak mampu menyediakan kader siap tempur di posisi strategis.
Yang pasti, dalam sebuah sistem demokrasi yang matang, kekuasaan idealnya bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal distribusi dan regenerasi. Bila partai sebesar PDIP justru berjalan ke arah sentralisasi, maka ini bisa menjadi cermin retaknya proses kaderisasi di tengah wajah politik Indonesia yang makin beraroma kartel.
Kita tak sedang menyangsikan kapasitas Megawati, tokoh dengan sejarah panjang dalam perjalanan politik bangsa. Tapi publik juga punya hak untuk memastikan bahwa partai politik tidak berubah menjadi alat personalistik yang kehilangan esensi demokrasi internal.
Dan yang lebih krusial, di tengah deretan isu seperti dugaan korupsi, amnesti politik, hingga krisis moral birokrasi, keputusan rangkap jabatan ini perlu dibaca sebagai sinyal: Apakah partai politik kita sedang menguatkan diri, atau justru sedang mencari jalan pintas di tengah badai krisis kepercayaan?
