BUDAYA KORUPSI
Korupsi kembali menjadi wajah buram bangsa. Di tengah jargon pemerintahan bersih, gelombang penangkapan koruptor justru kian marak. Dari nama besar seperti Riza Chalid hingga pejabat publik seperti Noel, Wamenaker yang terjerat operasi senyap KPK, publik disuguhi realitas pahit: korupsi di Indonesia bukan sekadar kejahatan, melainkan epidemi sistemik.
Saya menyebut fenomena ini sebagai “serakahnomic” – sebuah ekonomi rakus yang dijalankan oleh elite-elite politik dan birokrat. Serakahnomic lahir dari kerakusan, dipupuk oleh sistem yang longgar, dan tumbuh subur dalam kultur impunitas. Jika tidak segera diputus, ia akan menjadi fondasi ekonomi kriminal yang menelan masa depan bangsa.
Sebagai pemerhati sosial sekaligus pegiat anti-korupsi, saya melihat ada pola yang berulang. Pertama, korupsi bukan lagi sekadar penyimpangan personal, tetapi sudah menjadi mekanisme kolektif. Jaringan oligarki politik, bisnis rente, dan aparat negara membentuk sebuah ekosistem saling menguntungkan. Kedua, lemahnya sistem pengawasan membuat korupsi justru dianggap “biaya wajib” dalam birokrasi dan proyek-proyek negara. Ketiga, hukuman yang ringan serta ruang kompromi politik menjadikan korupsi tidak menimbulkan efek jera.
Era Presiden Prabowo semestinya menjadi momentum besar untuk melakukan gebrakan. Namun, fakta bahwa banyak koruptor justru tertangkap di masa awal pemerintahannya menunjukkan pekerjaan rumah yang tidak kecil. Pertanyaan mendasar muncul: apakah negara ini benar-benar punya komitmen untuk membasmi serakahnomic, atau justru hanya berperan sebagai penonton dari drama korupsi yang terus berulang?
Korupsi adalah pelanggaran hak asasi rakyat. Ia merampas anggaran pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur desa. Lebih dari itu, korupsi meruntuhkan sendi kepercayaan publik terhadap hukum dan negara. Oleh sebab itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penangkapan. Dibutuhkan reformasi struktural: memperkuat independensi KPK, menutup celah hukum, menindak tegas “big fish”, serta membangun kultur antikorupsi sejak dini.
Bangsa ini tidak akan pernah maju jika dibiarkan dikuasai serakahnomic. Prabowo sebagai presiden harus berani memilih: menjadi pemimpin yang menorehkan sejarah bersih, atau sekadar menjadi bab tambahan dalam buku panjang kegagalan pemberantasan korupsi di negeri ini.
Opini|Redaksi
- Solidaritas untuk AKJII, Berbagai Elemen Masyarakat Gotong Royong Sukseskan Rapat Pleno di Klaten
- Kirab Pusaka Malam 1 Suro Keraton Surakarta Digelar atas Dawuh PB XIV, Masyarakat Diajak Jaga Kesakralan Tradisi
- Setengah Miliar untuk Wisata Desa Wonosegoro, Nol Rupiah untuk PAD? Kasus ini Sudah Masuk Ranah APH, Lantas Kenapa Berhenti?
- Dandim Klaten Tinjau Koperasi Merah Putih di Mireng, 238 Titik Rampung dan 90 Sudah Beroperasi
- Mengawal Demokrasi dari Sragen: Pleno Pertama AKJII di Markas Sapu Jagad Berjalan Lancar
-
Solidaritas untuk AKJII, Berbagai Elemen Masyarakat Gotong Royong Sukseskan Rapat Pleno di Klaten -
Kirab Pusaka Malam 1 Suro Keraton Surakarta Digelar atas Dawuh PB XIV, Masyarakat Diajak Jaga Kesakralan Tradisi -
Setengah Miliar untuk Wisata Desa Wonosegoro, Nol Rupiah untuk PAD? Kasus ini Sudah Masuk Ranah APH, Lantas Kenapa Berhenti? -
Dandim Klaten Tinjau Koperasi Merah Putih di Mireng, 238 Titik Rampung dan 90 Sudah Beroperasi -
Mengawal Demokrasi dari Sragen: Pleno Pertama AKJII di Markas Sapu Jagad Berjalan Lancar
Dengan bangga dipersembahkan oleh WordPress
