Dana Rp175 Juta Digelontorkan, BUMDes Gawan Raup Untung Rp11 Juta per Musim Tanam Transparansi Jadi Sorotan

SRAGEN — Pengelolaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gawan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, mulai menunjukkan hasil pada sektor ketahanan pangan. Namun, di balik capaian tersebut, isu transparansi dan tata kelola masih menjadi perhatian sejumlah pihak.

Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan yang dikelola BUMDes tercatat sebesar Rp175.000.000. Dana tersebut berada di bawah pengelolaan kepengurusan baru hasil reorganisasi yang mulai aktif sejak awal tahun.

Program difokuskan pada sektor pertanian dengan skema penyewaan lahan seluas 2,5 hektare. Sementara itu, sisa anggaran digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan.

Dari satu musim tanam yang telah dilalui, program tersebut menghasilkan keuntungan sekitar Rp11.000.000. Jika dalam satu tahun terdapat tiga musim tanam, maka potensi pendapatan diperkirakan mencapai Rp33.000.000.

“Rp11 juta untuk satu musim tanam. Kalau tiga musim, bisa sekitar Rp33 juta dalam setahun dari total anggaran Rp175 juta,” ujar salah satu sumber dalam pembahasan.

Meski program dinilai berjalan sesuai rencana, sejumlah pihak menyoroti pentingnya transparansi, khususnya dalam pelaporan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

“Untuk pertanggungjawaban, tidak semuanya disampaikan ke publik. Yang penting dilaporkan ke instansi terkait,” ungkap salah satu peserta diskusi.

Selain sektor pertanian, BUMDes Desa Gawan juga mulai menjajaki pengembangan unit usaha lain, salah satunya pengelolaan parkir. Potensi ini dinilai cukup besar, terutama di lingkungan sekolah dengan jumlah kendaraan yang diperkirakan mencapai 500 hingga 600 unit.

Simulasi awal menunjukkan sektor parkir berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan, meskipun masih membutuhkan kajian mendalam serta kerja sama dengan berbagai pihak.

Di sisi lain, sebagian dana BUMDes sempat tidak terserap secara optimal pada masa transisi kepengurusan. Hal ini disebabkan pengurus baru yang belum sepenuhnya siap menjalankan program, sehingga anggaran sempat disimpan sambil menunggu perencanaan yang lebih matang.

Seiring berjalannya waktu, berbagai opsi pengembangan terus dibahas, baik di sektor pertanian maupun unit usaha lainnya. Namun demikian, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada potensi keuntungan semata.

Tata kelola yang transparan, akuntabel, serta perencanaan yang matang dinilai menjadi kunci utama agar BUMDes benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

laporan: Seno

• AKJII Ajak Prabowo Bertemu Jurnalis dan LSM: Tidak Semua Wartawan Itu Londo Ireng, Yang Bukan Wartawan Juga Banyak
• Material Terus Mengalir, Pembangunan Masjid dan Ponpes Sapu Jagad di Gemolong Kian Mendapat Dukungan
• Diduga Serap Ratusan Juta Rupiah Dana Desa, Proyek TPS3R Pengkol Mangkrak, LAPAAN RI Siapkan Langkah Hukum
• DPP AKJII Desak Presiden Prabowo Evaluasi Kapolri dan Kajagung, Soroti Penanganan Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
• Koperasi Merah Putih: Maju dan Tidaknya Tergantung Pemerintah dan Rakyat