BREAKING NEWS
SRAGEN, Perselisihan terkait utang-piutang dan titipan uang kembali mencuat di Kabupaten Sragen. Seorang warga bernama Suparmo diduga belum mengembalikan dana titipan dan pinjaman dengan total mencapai Rp10 juta kepada pelapor.
Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum dari pihak pelapor, Sugiyatnoko yang juga merupakan Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sapu Jagad, menyatakan telah melayangkan surat teguran atau somasi secara resmi. Langkah ini diambil sebagai upaya terakhir agar persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum.
Berdasarkan rincian yang dihimpun, nilai kewajiban yang dituntut untuk dikembalikan terdiri dari tiga komponen. Pertama, uang titipan pembayaran listrik sebesar Rp6 juta. Kedua, uang pinjaman untuk biaya advokat sebesar Rp1 juta. Ketiga, uang titipan atas nama Yogo dari Bapak Mulyono sebesar Rp3 juta.
“Total kewajiban yang harus diselesaikan sebesar Rp10 juta. Kami menekankan bahwa seluruh transaksi tersebut memiliki bukti maupun catatan yang jelas,” ujar Sugiyatnoko saat dikonfirmasi media, Jumat (9/5/2026).
Sugiyatnoko menjelaskan, isi somasi tersebut meminta pihak terlapor, Suparmo, untuk menunjukkan itikad baik dengan menyelesaikan kewajibannya dalam tenggat waktu 7 hari sejak surat diterima. Ia menegaskan, apabila tidak ada penyelesaian atau tanggapan positif dalam periode tersebut, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.
“Kami masih mengutamakan musyawarah. Namun jika buntu, kami siap tempuh jalur pidana maupun perdata sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kasus ini menarik perhatian masyarakat setempat karena menyangkut prinsip kepercayaan dalam hubungan antarwarga, khususnya terkait titipan uang. Hingga berita ini diturunkan, pihak Lintasindonews.com belum berhasil menghubungi pihak terlapor, Suparmo, untuk dimintai konfirmasi atau klarifikasi atas dugaan tersebut.
Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) tetap dijunjung tinggi, mengingat status kasus ini masih dalam tahap pengajuan somasi dan belum masuk ke proses penyelidikan kepolisian.
(Sugi)
- Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
- Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo
- Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas
- Ketika Gula Habis, Semut Pun Tak Lagi Mendekat
- Punthuk Gagatan di Boyolali, Jejak Kisah Tiga Tokoh Jawa yang Masih Didatangi untuk Berdoa dan Ritual
-
Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
BINTANG 09 LAW OFFICE SURAKARTA – Perkara narkotika dengan terdakwa berinisial HPS di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta berakhir dengan putusan pidana penjara selama 24 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. BACA JUGA: Putusan dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2026/PN.Skt itu menyatakan…
-
Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo
LINTASINDONEWS SRAGEN, Nama Resi Pandoyo bukan sekadar dikenal sebagai kepala desa. Di tengah dinamika pemerintahan desa yang terus bergerak mengikuti zaman, sosoknya justru memilih satu jalan sederhana: bekerja secukupnya, dekat dengan masyarakat, dan tetap memegang nilai-nilai kehidupan Jawa. Prinsip itu terangkum dalam filosofi yang selalu ia pegang, “Sak Madyo lan Narimo”—hidup sewajarnya, tidak berlebihan, serta…
-
Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas
OPINI SURAKARTA – Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keberanian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengawasi kekuasaan, mengkritisi kebijakan publik, dan memperjuangkan keadilan sosial menjadi kekuatan penting dalam membangun Indonesia yang bersih dari praktik korupsi. BACA JUGA: Pesan tegas tersebut disampaikan Founder Gerak Integritas Indonesia, Achmad Faiq Ramadhan, saat menjadi pemateri dalam…
