OPINI
oleh: Sugeng Rianto Pemerhati Kebijakan Publik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, keberhasilan sebuah program tidak semata-mata diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, melainkan juga dari sejauh mana program tersebut mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Apabila manfaat ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pemasok, sementara petani, peternak, dan pelaku UMKM di sekitar dapur MBG hanya menjadi penonton, maka potensi besar program ini belum dimanfaatkan secara optimal. MBG seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar proyek pengadaan bahan pangan.
Perubahan paradigma perlu dilakukan. Pemerintah tidak cukup hanya membangun dapur dan menyalurkan anggaran, tetapi juga harus hadir membina masyarakat agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok MBG. Pembinaan tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan, akses permodalan, hingga penyediaan sarana produksi.
Sebagai contoh, pemerintah dapat memfasilitasi kelompok tani untuk mengembangkan budidaya sayuran modern dengan sistem hidroponik menggunakan pipa PVC (pralon). Metode ini relatif hemat lahan, efisien dalam penggunaan air, dan mampu menghasilkan panen yang lebih terjadwal sehingga pasokannya sesuai dengan kebutuhan dapur MBG. Demikian pula komoditas lain seperti telur, ayam, ikan, maupun buah-buahan dapat dikembangkan melalui kelompok usaha masyarakat dengan pendampingan yang berkelanjutan.
Keterlibatan masyarakat sejak awal akan menciptakan efek berganda. Anggaran MBG tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Pemerintah juga perlu memastikan proses pemilihan pemasok berlangsung secara terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha lokal yang memenuhi persyaratan. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa manfaat program hanya berputar pada kelompok tertentu.
MBG memiliki potensi menjadi program transformasi ekonomi kerakyatan. Namun, cita-cita tersebut hanya akan terwujud apabila masyarakat tidak sekadar diposisikan sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai pelaku utama dalam penyediaan barang dan jasa. Program sebesar ini seharusnya mampu meninggalkan warisan berupa masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera, bukan sekadar catatan jumlah porsi makanan yang telah dibagikan.
