![]()
JEJAK KASUS
SRAGEN – Menjelang pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gawan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, nama salah seorang calon anggota BPD terpilih berinisial W (40) menjadi perhatian setelah muncul sejumlah informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Informasi yang dihimpun LintasIndonews.com menyebut, selain isu mengenai dugaan hubungan khusus antara W dengan seorang warga berinisial P (70), muncul pula informasi lain terkait dugaan pemberian uang sebesar Rp100 ribu kepada sejumlah warga dalam proses pemilihan BPD.
Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa tudingan tersebut benar.

BACA JUGA:
- Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
- Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo
- Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas
- Ketika Gula Habis, Semut Pun Tak Lagi Mendekat
- Punthuk Gagatan di Boyolali, Jejak Kisah Tiga Tokoh Jawa yang Masih Didatangi untuk Berdoa dan Ritual
W: Persoalan Pemanggilan di Balai Desa Disebut Sudah Selesai
Saat dikonfirmasi tim media di kedai es miliknya, Selasa 29/9/2026, W memberikan tanggapan mengenai informasi bahwa dirinya pernah dipanggil atau dipertemukan di Balai Desa Gawan.
W menyampaikan bahwa persoalan tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah lagi.
“Sudah selesai, tidak ada masalah lagi,” demikian jawaban W saat dikonfirmasi terkait persoalan pemanggilan di balai desa.
Dalam kesempatan tersebut, tim media kemudian berupaya meminta penjelasan W mengenai informasi lain yang beredar, yakni dugaan pemberian uang Rp100 ribu kepada sekitar 25 orang.
Namun, sebelum pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban, W memilih menghindar dari percakapan dan kemudian menjauh dengan melakukan aktivitas lainnya.
Karena itu, informasi mengenai dugaan pemberian uang tersebut belum dapat dikonfirmasi secara langsung kepada W dan masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Dugaan Bagi-Bagi Uang Masih Perlu Pembuktian
Informasi mengenai dugaan pemberian uang Rp100 ribu kepada sekitar 25 orang menjadi hal berbeda yang perlu dipisahkan dari isu sebelumnya.
Jika informasi tersebut benar, perlu diketahui konteks pemberian uang tersebut, kapan dilakukan, kepada siapa, untuk kepentingan apa, serta apakah terdapat hubungan dengan proses pemilihan anggota BPD Gawan.
Sebab, BPD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa dan anggotanya merupakan wakil masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Hal tersebut diatur antara lain dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
Dengan demikian, informasi yang berkaitan dengan proses pemilihan maupun integritas calon anggota BPD tetap perlu dilihat berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan kabar yang beredar.
Kades Gawan: Masih Dikonsultasikan dengan Pihak Terkait
Sementara itu, Kepala Desa Gawan, Sutrisno, juga telah dikonfirmasi oleh tim media melalui pesan WhatsApp.
Dalam pesan yang dikirim pada Selasa (29/9/2026) pukul 18.27 WIB, Sutrisno menjelaskan bahwa persoalan terkait BPD Gawan masih dalam proses konsultasi.
“Maaf baru fokus ke HP… baru fokus urus istri di rumah sakit, Mas. Soal kasus BPD di Gawan baru dikonsultasikan dengan pihak 2 terkait. Pada akhirnya pasti ada penjelasan yang pasti. Terima kasih atas perhatiannya, Mas. Swn,” demikian jawaban Sutrisno.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gawan belum memberikan penjelasan final mengenai persoalan yang berkembang terkait calon anggota BPD tersebut.
Isu Pribadi dan Proses BPD Perlu Dipisahkan
Mengenai isu dugaan hubungan khusus antara W dan P, informasi dari sejumlah sumber sebelumnya menyebut keduanya pernah dipanggil atau dipertemukan di Balai Desa Gawan.
Namun, sejauh ini belum diperoleh dokumen atau keterangan resmi yang dapat memastikan kapan pertemuan tersebut berlangsung, dalam kapasitas apa keduanya dipanggil, siapa yang menghadiri, maupun apakah terdapat berita acara atau keputusan tertentu.
W sendiri saat dikonfirmasi menyatakan persoalan pemanggilan tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah lagi.
Karena itu, isu mengenai kehidupan pribadi W maupun P tidak semestinya langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran dalam proses BPD tanpa adanya fakta dan dasar yang jelas.
Yang menjadi kepentingan publik justru adalah apakah pernah terdapat proses resmi di tingkat desa dan apakah proses tersebut memiliki kaitan dengan tahapan pemilihan atau pelantikan anggota BPD.
Menunggu Penjelasan Resmi
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan pemberian uang Rp100 ribu kepada sekitar 25 orang tersebut.
Begitu pula belum terdapat penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Gawan mengenai apakah persoalan yang sebelumnya disebut pernah dibahas di balai desa memiliki kaitan dengan status W sebagai calon anggota BPD terpilih periode 2026–2031.
Tim media tetap membuka ruang klarifikasi bagi W, P, Kepala Desa Gawan, panitia pemilihan BPD, maupun pihak lain yang memiliki informasi dan bukti relevan.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dari narasumber dan hasil konfirmasi awal. Setiap dugaan masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut dan tidak dapat diposisikan sebagai fakta sebelum terdapat bukti atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tim Red
PRESS ROOM CAFFE
-
Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci -
Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo -
Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas -
Ketika Gula Habis, Semut Pun Tak Lagi Mendekat -
Punthuk Gagatan di Boyolali, Jejak Kisah Tiga Tokoh Jawa yang Masih Didatangi untuk Berdoa dan Ritual
BERITA VIRAL
-
Tuntutan Jaksa 3,5 Tahun Dipangkas Jadi 24 Bulan, Kuasa Hukum HPS Sebut Pembuktian Jadi Kunci
BINTANG 09 LAW OFFICE SURAKARTA – Perkara narkotika dengan terdakwa berinisial HPS di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta berakhir dengan putusan pidana penjara selama 24 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. BACA JUGA: Putusan dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2026/PN.Skt itu menyatakan…
-
Resi Pandoyo, Kepala Desa yang Merawat Desa dengan Prinsip Sak Madyo lan Narimo
LINTASINDONEWS SRAGEN, Nama Resi Pandoyo bukan sekadar dikenal sebagai kepala desa. Di tengah dinamika pemerintahan desa yang terus bergerak mengikuti zaman, sosoknya justru memilih satu jalan sederhana: bekerja secukupnya, dekat dengan masyarakat, dan tetap memegang nilai-nilai kehidupan Jawa. Prinsip itu terangkum dalam filosofi yang selalu ia pegang, “Sak Madyo lan Narimo”—hidup sewajarnya, tidak berlebihan, serta…
-
Bukan Cuma Bicara Korupsi! Achmad Faiq Tantang Mahasiswa Berani Mengawal Keadilan dan Integritas
OPINI SURAKARTA – Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keberanian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengawasi kekuasaan, mengkritisi kebijakan publik, dan memperjuangkan keadilan sosial menjadi kekuatan penting dalam membangun Indonesia yang bersih dari praktik korupsi. BACA JUGA: Pesan tegas tersebut disampaikan Founder Gerak Integritas Indonesia, Achmad Faiq Ramadhan, saat menjadi pemateri dalam…




