OPINI

SURAKARTA – Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Keberanian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengawasi kekuasaan, mengkritisi kebijakan publik, dan memperjuangkan keadilan sosial menjadi kekuatan penting dalam membangun Indonesia yang bersih dari praktik korupsi.

Alumni Program KPK: Jangan Bangga Hanya dengan Sertifikat Antikorupsi

Dalam kesempatan tersebut, Faiq juga membagikan pengalamannya mengikuti program Sintesis KPK RI 2026.

Dari sekitar 4.600 pendaftar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, hanya 50 orang yang terpilih mengikuti pendidikan intensif selama satu minggu.

Pengalaman itu memberinya kesempatan memperdalam pengetahuan mengenai gerakan antikorupsi, membangun jejaring, serta bertukar gagasan dengan anak muda dari berbagai latar belakang.

Namun, menurut Faiq, keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak semestinya hanya diukur dari sertifikat atau pengalaman mengikuti program bergengsi. Hal terpenting adalah bagaimana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Jangan sampai kita hanya bangga pernah mengikuti pelatihan antikorupsi, pernah menjadi peserta program KPK, atau pernah berbicara tentang integritas di atas panggung. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang sudah kita lakukan setelah mendapatkan pengetahuan tersebut. Apakah kita sudah membawa perubahan di lingkungan sekitar?” ujarnya.

Ia menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change, kekuatan moral, sekaligus kontrol sosial.

Karena itu, mahasiswa harus berani mengidentifikasi persoalan di tengah masyarakat, menyampaikan kritik berdasarkan data, serta mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Faiq juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terbawa arus isu viral di media sosial tanpa memahami persoalan secara utuh.

“Jangan sampai kita merasa sudah menjadi mahasiswa kritis hanya karena ikut mengomentari isu yang sedang ramai di media sosial. Kita harus tahu duduk persoalannya, memeriksa kebenaran informasi, melihat data, dan memahami siapa saja yang terdampak. Kritik harus memiliki dasar, bukan sekadar mengikuti keramaian,” jelasnya.

Ketika Bantuan Pendidikan Tak Tepat Sasaran, Ada Masa Depan yang Dipertaruhkan

Tidak hanya berbicara mengenai teori pemberantasan korupsi, Faiq juga mengangkat persoalan ketidakadilan sosial yang menurutnya perlu menjadi perhatian mahasiswa.

Salah satu yang disorot adalah persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ia menceritakan pengalamannya mengamati adanya ketimpangan ketika mahasiswa yang relatif mampu justru memperoleh bantuan, sementara mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tidak mendapatkan kesempatan serupa.

Faiq kemudian membagikan kisah seorang temannya dari Riau yang berasal dari keluarga kurang mampu dan merantau dengan harapan dapat memperoleh bantuan pendidikan.

Namun, harapan tersebut tidak terwujud. Kondisi ekonomi yang sulit membuat temannya harus menjalani kehidupan berat. Bahkan, ia sempat tidur di masjid dan berpindah ke tempat penampungan sosial sebelum akhirnya memutuskan kembali ke kampung halaman.

“Dari pengalaman itu kita belajar bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya terlihat baik di atas kertas. Kita harus melihat apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan. Sebab, ketika bantuan tidak tepat sasaran, yang dikorbankan bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan kesempatan seseorang untuk mendapatkan pendidikan dan memperbaiki kehidupannya,” tutur Faiq.

Kepeduliannya terhadap persoalan keadilan sosial juga diwujudkan melalui keterlibatannya bersama Yayasan YAPHI dalam pendampingan kelompok rentan, termasuk petani yang menghadapi konflik agraria dengan pihak struktural.

Selain itu, ia mengikuti Sekolah Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS) untuk memperdalam pemahaman mengenai persoalan agraria dan keadilan sosial.

Bagi Faiq, pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan keberpihakan terhadap masyarakat.

Pengawasan anggaran, transparansi kebijakan, dan keberanian menyampaikan aspirasi merupakan bagian penting untuk memastikan negara menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat.

“Jangan hanya bertanya apakah sebuah program sudah dilaksanakan atau anggarannya sudah terserap. Kita juga harus bertanya siapa yang menerima manfaatnya, siapa yang justru tertinggal, dan apakah program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Gerak Integritas Indonesia Jadi Wadah Kolaborasi Anak Muda

Berbagai pengalaman dalam kegiatan kepemudaan, pendidikan antikorupsi, serta pendampingan masyarakat turut mendorong Faiq bersama sejumlah anak muda membangun Gerak Integritas Indonesia.

Gerakan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk melahirkan generasi muda yang berintegritas, kritis, sadar hukum, peduli terhadap sesama, serta berani mengambil bagian dalam perubahan sosial.

Menurut Faiq, gerakan antikorupsi tidak boleh berhenti pada diskusi, seminar, maupun kampanye sesaat. Perlu ada keberlanjutan melalui pendidikan publik, penguatan jejaring, pengawasan kebijakan, dan aksi nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Gerakan antikorupsi tidak bisa dibangun hanya dengan satu atau dua orang. Kita membutuhkan kolaborasi, pembagian peran, dan keberanian untuk bergerak bersama. Anak muda harus mulai menentukan persoalan apa yang ingin diperjuangkan dan bagaimana kontribusi nyata yang bisa diberikan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa integritas tidak selalu harus dimulai dari tindakan besar.

Kejujuran dalam mengerjakan tugas, tidak melakukan manipulasi, menolak praktik kecurangan, hingga berani mengatakan benar dan salah merupakan bentuk integritas sederhana yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan takut dianggap berbeda ketika kita memilih untuk jujur. Jangan takut dikucilkan ketika kita menolak kecurangan. Integritas memang tidak selalu membuat kita diterima oleh semua lingkungan, tetapi kita harus punya keberanian untuk mempertahankan nilai yang benar,” tegasnya.

Mahasiswa Jangan Hanya Jadi Penonton Persoalan Bangsa

Menutup pemaparannya, Faiq mengajak mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta agar tidak membatasi diri hanya sebagai insan akademis yang mengejar prestasi di ruang perkuliahan.

Mahasiswa, menurutnya, harus memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial, keberanian mengawal kebijakan, serta kemauan untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menilai masa depan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat lembaga penegak hukum bekerja, tetapi juga oleh seberapa besar keberanian masyarakat menolak praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan menunggu menjadi pejabat, memiliki jabatan, atau berada di posisi berkuasa untuk mulai melakukan perubahan. Kita bisa memulainya sekarang, dari lingkungan kampus, organisasi, keluarga, dan masyarakat. Sebab, integritas bukan tentang siapa kita di hadapan orang lain, tetapi tentang bagaimana kita tetap memegang prinsip ketika tidak ada orang yang melihat,” pungkas Faiq.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa seminar antikorupsi semestinya tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Lebih dari itu, diperlukan langkah berkelanjutan agar keberanian, kejujuran, dan kepedulian sosial benar-benar tumbuh menjadi budaya di kalangan generasi muda. (***)