Membuka Tirai Kebenaran

Bupati Haltim Dilaporkan ke Polisi

2 min read

Bupati Halmahera Timur Muhdin Ma’bud dilaporkan ke polisi terkiat kasus dugaan korupsi APBD. Laporan itu disampaikan Koordinator Bupati Haltim Dilaporkan ke Polisi

LINTASINDONEWS.com, TERNATE – Bupati Halmahera Timur Muhdin Ma’bud dilaporkan ke polisi terkiat kasus dugaan korupsi APBD. Laporan itu disampaikan Koordinator Gamalama Corruption Watch (GCW) M. Muhiddin ke Polda Maluku Utara, Selasa (15/10/2019).

Muhdin diduga menyalahgunakan dana APBD tahun 2014-2015. Kasus itu terjadi ketika Muhdin menjabat sebagai wakil bupati.

Muhdin disebut menerima uang sebanyak 13 kali dari bendahara pengeluaran pada bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Timur berupa uang titipan senilai Rp 3.142.819.000.

“Dalam APBD itu, terjadi penyalahgunaan satu pos anggaran. Ini juga didasarkan dari 13 bukti,” kata Koordinator GCW Muhiddin, Minggu (20/10) sambil menunjukan 13 bukti berupa kwintansi dan jumlah dana titipan yang dikorupsi tersebut.

Muhiddin menambahkan, sejumlah dokumen juga disertakan dalam pelaporan tersebut seperti kwintansi dan dokumen APBD selama dua tahun berlangsung tersebut.

Dia menegaskan, Muhdin yang juga bakal calon bupati petahana Halmahera Timur di pilkada 2020 ini, melakukan korupsi APBD karena uang yang ia terima dari bendahara pengeluarah bagian Umum dan Perlengkapa tersebut bukan uang operasional atau uang pribadi miliknya, yang kemudian dititipkan.

“Dasar itu kami mengadukan ke Polda Maluku Utara,” tuturnya.

Muhiddin berharap, Kapolda Maluku Utara Brigjen Suroto segera membantu mengungkap laporannya itu. “Kami mengharapkan Bapak Kapolda dapat mengungkap tindak pidana korupsi tersebut sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku,” imbuhnya. (Red) Corruption Watch (GCW) M. Muhiddin ke Polda Maluku Utara, Selasa (15/10/2019).

Muhdin diduga menyalahgunakan dana APBD tahun 2014-2015. Kasus itu terjadi ketika Muhdin menjabat sebagai wakil bupati.

Muhdin disebut menerima uang sebanyak 13 kali dari bendahara pengeluaran pada bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Timur berupa uang titipan senilai Rp 3.142.819.000.

“Dalam APBD itu, terjadi penyalahgunaan satu pos anggaran. Ini juga didasarkan dari 13 bukti,” kata Koordinator GCW Muhiddin, Minggu (20/10) sambil menunjukan 13 bukti berupa kwintansi dan jumlah dana titipan yang dikorupsi tersebut.

Muhiddin menambahkan, sejumlah dokumen juga disertakan dalam pelaporan tersebut seperti kwintansi dan dokumen APBD selama dua tahun berlangsung tersebut.

Dia menegaskan, Muhdin yang juga bakal calon bupati petahana Halmahera Timur di pilkada 2020 ini, melakukan korupsi APBD karena uang yang ia terima dari bendahara pengeluarah bagian Umum dan Perlengkapa tersebut bukan uang operasional atau uang pribadi miliknya, yang kemudian dititipkan.

“Dasar itu kami mengadukan ke Polda Maluku Utara,” tuturnya.

Muhiddin berharap, Kapolda Maluku Utara Brigjen Suroto segera membantu mengungkap laporannya itu.

“Kami mengharapkan Bapak Kapolda dapat mengungkap tindak pidana korupsi tersebut sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku,” imbuhnya. (Red)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.