👁️Rilis|PPRI
✍️ Editor|Rian Derasta
KARAWANG – Pernyataan kontroversial oknum Manager HRD PT FCC Indonesia yang menyebut “orang Karawang nggak pinter-pinter” terus menuai badai kritik. Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi mendesak Polres Karawang untuk segera menindaklanjuti laporan hukum atas dugaan penghinaan dan diskriminasi terhadap masyarakat Karawang.
Meski sebelumnya telah difasilitasi oleh mantan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam mediasi pada 25 Juli 2025 di Bandung, proses hukum ternyata tetap berlanjut. FKUB dan LBH Bumi Proklamasi menyebut pernyataan sang HRD bukan hal sepele karena menyangkut martabat dan harga diri warga Karawang.
“Kami tidak akan tinggal diam. Proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini bukan sekadar ucapan, tapi bentuk penghinaan yang berdampak luas pada masyarakat,” tegas Dede Jalaludin, SH, perwakilan LBH Bumi Proklamasi, Rabu (30/7/2025).
Indikasi Perlindungan Perusahaan?
Lebih lanjut, LBH Bumi Proklamasi mencurigai adanya upaya perlindungan internal dari pihak perusahaan terhadap oknum HRD tersebut. Dede menyebut hal ini justru mencederai prinsip tata kelola perusahaan Jepang yang dikenal menjunjung tinggi kode etik.
“Manager hingga HRD dalam perusahaan Jepang wajib memegang teguh code of conduct. Kalau sampai dibiarkan, reputasi perusahaan bisa hancur di mata publik dan komunitas bisnis internasional,” tambahnya.
Saksi-saksi dari pihak pelapor telah mulai diperiksa oleh Polres Karawang pada Selasa, 29 Juli 2025. LBH dan FKUB mendesak proses hukum dilakukan cepat, transparan, dan bebas dari intervensi.
Klarifikasi yang Dipertanyakan
Dalam klarifikasinya kepada Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya alias Opan, sang oknum HRD mengaku tidak bermaksud menghina masyarakat Karawang. Dia menyatakan pernyataannya hanya bagian dari evaluasi internal dan dipotong secara tidak utuh di media sosial.
“Saya tidak ada maksud diskriminatif. Justru kami ingin meningkatkan kualitas SDM Karawang lewat pelatihan,” katanya dalam wawancara eksklusif dengan Opan di Karawang (24/7/2025).
Namun penjelasan ini tidak memuaskan publik. Sejumlah tokoh masyarakat menyebut ucapan tersebut tetap tidak dapat ditoleransi.
“Harga diri masyarakat Karawang bukan untuk dijadikan bahan olok-olokan. Negara ini punya hukum, dan siapapun yang menghina warga kami harus bertanggung jawab!” seru seorang warga saat pelaporan di Mapolres Karawang.
Desakan Keadilan Terus Menggelora
FKUB dan LBH Bumi Proklamasi menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Mereka tak ingin kasus ini berakhir dengan kompromi tanpa keadilan. Mereka menuntut kejelasan hukum, bukan sekadar klarifikasi.
🎯 Hastags
