![]()

Pemerhati Tempat Hiburan Malam (THM), S. Tete Marthadilaga atau Mas Tete Martha. Kontak: Mas Tete Martha – 0817123657
TANGERANG – Kasus meninggalnya seorang mahasiswi asal Serang, Banten, berinisial S (21), setelah mengikuti pesta karaoke di kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan.
Korban dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami intoksikasi. Dalam perkara tersebut, seorang pria berinisial ID telah diamankan dan disebut positif narkoba berdasarkan hasil tes urine.
Peristiwa itu bermula ketika korban dan rekannya berada di sebuah tempat hiburan malam (THM) di kawasan PIK 2. Korban kemudian ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.
Kasus tersebut kini ditangani aparat kepolisian sesuai wilayah kewenangan masing-masing.

Baca Juga:
- Dana Desa Rp90 Juta untuk Talud Krobokan Disorot: Berdiri di Lahan Perhutani, Pemdes Diminta Buka Penjelasan
- SETELAH GEMOLONG DAN KALIJAMBE, KINI TANON DISOROT! Motor Kades Karangasem Terlihat Berpelat Putih, Jawaban “Nanti Kalau Longgar” Mengundang Pertanyaan
- 93 Titik P3TGAI di Wonogiri Aliri 2.661,5 Hektare Lahan, Dukung Ketahanan Pangan
- FORMASA Fest #1 Himpun 67 Ormas di Solo, Budiman Sudjatmiko Bahas Kemiskinan dan Akses Kesejahteraan
- Tim Wasev Mabesad Turun ke Trucuk, Pastikan Proyek TMMD Kodim Klaten Tepat Sasaran
Pemerhati THM, S. Tete Marthadilaga atau yang akrab disapa Mas Tete Martha, meminta penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri aktivitas di lokasi karaoke tempat korban sebelumnya berada.
Menurut dia, perkara ini juga memperlihatkan adanya kondisi geografis dan pembagian kewenangan yang kerap membingungkan masyarakat.
Mas Tete Martha menjelaskan, kawasan PIK 2 yang berada di Kecamatan Kosambi dan Teluknaga secara administratif masuk wilayah Kabupaten Tangerang.
Namun, menurut penjelasannya, wilayah kepolisian setempat berada dalam yurisdiksi Polres Metro Tangerang Kota yang merupakan bagian dari Polda Metro Jaya.
“Kerancuan administrasi dan wilayah hukum kepolisian inilah yang sering membuat publik bingung. Karena lokasinya di Kabupaten Tangerang, masyarakat mengira ini urusan Polresta Tangerang di Tigaraksa. Padahal secara yurisdiksi kepolisian, ini adalah kewenangan Polres Metro Tangerang Kota karena Polsek Teluknaga menginduk ke sana,” ujar Mas Tete Martha dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Minta Penanganan Lintas Wilayah
Mas Tete Martha menilai koordinasi antarkepolisian menjadi penting karena lokasi korban ditemukan meninggal berbeda dengan lokasi dugaan awal terjadinya peristiwa.
Karena korban ditemukan meninggal di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, proses penyidikan perkara pidananya berada dalam penanganan Polres Metro Jakarta Barat.
Sementara itu, lokasi karaoke yang menjadi bagian penting dalam rangkaian peristiwa berada di kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang.

Menurut Mas Tete Martha, pemeriksaan terhadap lokasi karaoke dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan aparat yang memiliki kewenangan di wilayah setempat.
“Meskipun Polres Metro Jakarta Barat yang menyidik perkara pidananya secara utama, mereka wajib berkoordinasi dan didampingi oleh Polres Metro Tangerang Kota saat melakukan pemeriksaan, olah TKP, maupun pengumpulan bukti di tempat karaoke PIK 2 tersebut. Sinergi lintas Polres ini sangat krusial agar pembuktian hukumnya solid,” katanya.
Ia menilai pengusutan tidak cukup berhenti pada orang yang diduga memberikan narkotika kepada korban.
Menurut dia, apabila hasil penyidikan nantinya menemukan adanya keterlibatan, kelalaian, penyediaan fasilitas, atau dugaan pembiaran terhadap peredaran narkotika di lingkungan tempat hiburan tersebut, maka pihak berwenang perlu menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Soroti Perizinan THM
Selain aspek pidana, Mas Tete Martha juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi legalitas dan kepatuhan operasional tempat hiburan yang bersangkutan.
Ia menyebut urusan perizinan usaha berada pada pemerintah daerah sesuai kewenangan perizinan yang berlaku.
Karena lokasi THM berada di Kabupaten Tangerang, evaluasi terhadap perizinan dan kepatuhan usaha menjadi ranah pemerintah daerah terkait, termasuk perangkat yang menangani pelayanan perizinan serta penegakan peraturan daerah.

Mas Tete Martha mendesak hasil penyidikan kepolisian nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah administratif terhadap tempat usaha tersebut.
“Hasil penyidikan dari Polres Metro Jakarta Barat di TKP karaoke harus segera dikoordinasikan. Kami mendesak Polres Metro Tangerang Kota untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Pemkab Tangerang berdasarkan temuan tersebut,” ujarnya.
Ia juga meminta apabila terbukti terdapat pelanggaran berat yang berkaitan dengan narkotika dan operasional THM, pemerintah daerah tidak ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Selanjutnya, DPMPTSP Kabupaten Tangerang wajib langsung mencabut izin usaha pariwisata karaoke di PIK 2 tersebut secara permanen. Eksekusi segel harus segera dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. Jangan ada tebang pilih atau kompromi untuk THM yang merusak generasi bangsa dan menghilangkan nyawa orang,” tegasnya.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut tetap menunggu hasil penyidikan dan pembuktian aparat penegak hukum. Pihak pengelola tempat karaoke maupun pihak lain yang disebut berkaitan dengan perkara ini juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.
Mas Tete Martha mengatakan pihaknya akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut, khususnya terkait koordinasi lintas wilayah antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Ia berharap kasus ini menjadi momentum evaluasi terhadap pengawasan tempat hiburan malam, terutama untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan usaha hiburan.
BREAKING NEWS
-
Dana Desa Rp90 Juta untuk Talud Krobokan Disorot: Berdiri di Lahan Perhutani, Pemdes Diminta Buka Penjelasan -
SETELAH GEMOLONG DAN KALIJAMBE, KINI TANON DISOROT! Motor Kades Karangasem Terlihat Berpelat Putih, Jawaban “Nanti Kalau Longgar” Mengundang Pertanyaan -
93 Titik P3TGAI di Wonogiri Aliri 2.661,5 Hektare Lahan, Dukung Ketahanan Pangan -
FORMASA Fest #1 Himpun 67 Ormas di Solo, Budiman Sudjatmiko Bahas Kemiskinan dan Akses Kesejahteraan -
Tim Wasev Mabesad Turun ke Trucuk, Pastikan Proyek TMMD Kodim Klaten Tepat Sasaran
Temukan berbagai peluang.
Menjelajahi permadani kehidupan yang rumit, pilihan-pilihan yang ada mengungkap rute menuju hal yang luar biasa, yang membutuhkan inovasi, rasa ingin tahu, dan keberanian untuk perjalanan yang sangat memuaskan.


“Berkontribusi membuat saya merasa berguna bagi planet ini.”
—Anna Wong,Sukarelawan
TRANDING
-
Dana Desa Rp90 Juta untuk Talud Krobokan Disorot: Berdiri di Lahan Perhutani, Pemdes Diminta Buka Penjelasan
LINTASINDONEWS BOYOLALI – Pembangunan talud jalan di Desa Krobokan, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, yang dibiayai Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026 senilai Rp90 juta, mulai menjadi sorotan. Bukan hanya terkait kualitas fisik bangunan, tetapi juga menyangkut kejelasan status lahan yang digunakan, lantaran lokasi pembangunan disebut berada di atas tanah milik Perhutani. Persoalan tersebut semakin menarik…
-
SETELAH GEMOLONG DAN KALIJAMBE, KINI TANON DISOROT! Motor Kades Karangasem Terlihat Berpelat Putih, Jawaban “Nanti Kalau Longgar” Mengundang Pertanyaan
LINTASINDONEWS LINTASINDONEWS | SRAGEN – Persoalan penggunaan pelat nomor putih pada sepeda motor yang diduga merupakan kendaraan dinas kepala desa kembali menjadi perhatian. Setelah sebelumnya mencuat di wilayah Kecamatan Gemolong dan Kalijambe, kini temuan serupa muncul di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. BACA JUGA: Kali ini, sorotan mengarah ke Desa Karangasem. Pada Sabtu (31/10/2026),…
-
93 Titik P3TGAI di Wonogiri Aliri 2.661,5 Hektare Lahan, Dukung Ketahanan Pangan
LINTASINDONEWS WONOGIRI – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Wonogiri pada 2026 dilaksanakan di 93 titik dengan cakupan layanan irigasi yang mampu mengairi lahan pertanian seluas 2.661,5 hektare. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan…



