Membuka Tirai Kebenaran

Mengendalikan Laju Defisit Neraca Perdagangan

3 min read
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri) dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. Selain mengecek ketersediaan beras, Jokowi juga menyaksikan kegiatan operasi pasar beras Bulog. (Dok.tempo)

LintasIndoNews.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong ekspor nonmigas agar neraca perdagangan tidak lagi mengalami defisit yang terlalu lebar.

“Yang perlu betul kita lakukan adalah mendorong ekspor nonmigas,” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2019.

Selasa kemarin, Badan Pusat Statistik merilis data neraca perdagangan Indonesia selama Januari–Desember 2018 yang mengalami defisit sebesar US$ 8,57 miliar. Defisit kali ini tercatat yang terbesar jika dibandingkan dengan defisit pada 2014 yang sebesar US$ 2,20 miliar dan US$ 4,08 miliar. Bahkan terbesar sejak 1975 berdasarkan data BPS. Penyebab besarnya defisit neraca perdagangan adalah defisit migas sebesar US$ 12,4 miliar

Karena itu, Darmin mengingatkan perlunya upaya mendorong ekspor nonmigas. Pemerintah telah melakukannya terutama ke pasar nontradisional seperti Afrika yang sedang tumbuh meski hasilnya tidak terlihat dalam waktu cepat.

Menurut Darmin, kondisi ekspor nonmigas saat ini ikut terpengaruh kondisi global. “Masalahnya tidak cukup banyak barang yang bisa kita ekspor. Ekspor kita selama ini yang hasilnya bagus malah lambat, negatif pula, seperti CPO,” ujarnya.

Selain itu, impor ikut tercatat tumbuh tinggi karena banyak bahan baku maupun modal yang dibutuhkan untuk pembangunan dan barang-barang lainnya yang tidak diproduksi di dalam negeri.

“Ekonomi kita itu tumbuh dengan baik. Tidak seperti tahun-tahun lalu. Sehingga mau tidak mau impornya tumbuh dengan cepat. Kalau ekonomi tidak jalan, impornya tidak akan begitu,” kata Darmin.

Dia juga berharap kebijakan untuk mengurangi impor solar dengan kebijakan mandatori B20 bisa mulai memperlihatkan hasil. “Migas bukan sesuatu yang mudah, karena itu kebutuhan kita. Sementara pertumbuhan nonmigas tidak mampu mengimbangi,” ujar Darmin.

Sedangkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan salah satu upaya untuk mengatasi defisit neraca perdagangan adalah menggalakkan perjanjian perdagangan dengan berbagai negara lain untuk melesatkan ekspor Indonesia. Dia berambisi menyelesaikan 13 perjanjian perdagangan baru tahun ini.

“Sebelumnya kita sudah delapan tahun tidak ada perjanjian perdagangan baru, yang saat ini hanya menghidupkan yang lama-lama,” kata Mendag di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa waktu setempat atau Rabu pagi WIB.

Menurut dia, ada berbagai kerugian dengan minimnya langkah Indonesia dalam melakukan perjanjian perdagangan dengan negara lain. Ia mencontohkan Vietnam telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) sehingga sejumlah komoditas dari Vietnam bisa mengungguli komoditas yang sama dari Indonesia.

Adapun Center of Reform on Economics (Core) dalam rilisnya menyarankan pemerintah agar  kebijakan PPh 22 impor untuk barang konsumsi, program mandatori B20, maupun kebijakan TKDN, dipertajam dan diperkuat agar lebih terlihat efektivitasnya di tahun 2019.

Dalam jangka menengah panjang, untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, Core menyarankan revitalisasi industri manufaktur. Revitalisasi industri manufaktur diharapkan mendongkrak daya saing produk-produk manufaktur dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekspor manufaktur.

Sedangkan langkah jangka pendek untuk menekan defisit neraca perdagangan, Core menyarankan pemerintah mendorong diversifikasi ke negara-negara tujuan ekspor non tradisional, sehingga ketergantungan terhadap pasar ekspor utama tidak terlalu besar. 

sumber: tempo.co

Editor: Rian

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.