![]()
LINTASINDONEWS
SUKOHARJO – Penggunaan Bantuan Keuangan Berbasis Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sukoharjo berupa bantuan nonfisik di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, menjadi sorotan. Pasalnya, LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) DPW Jawa Tengah menduga terdapat ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi penerimaan barang di lapangan.

Baca Juga
- Proyek Irigasi Rp195 Juta di Kemusu Disorot! Beton Tampak Retak, Nomor Wartawan Diblokir Kades
- Milad ke-33 MAN 1 Sukoharjo: Bukan Sekadar Perayaan, tetapi Langkah Membangun Madrasah yang Makin Dicintai Masyarakat
- TAMBIREJO DAN UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI: Ketika Ambisi Kekuasaan Berhadapan dengan Etika Politik
- Niat Tulus Membangun Desa, Bowo Jatmiko Mantap Maju sebagai Calon Kades Blimbing
- LBH SOLIDARITAS LASKAR SABILILLAH INDONESIA CABANG SRAGEN APRESIASI PELAYANAN POLSEK SRAGEN KOTA, TINDAK LANJUTI PENGADUAN DUGAAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN INVESTASI MINYAK GORENG
Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan JPKP, bantuan tersebut mencakup sebanyak 28 paket. Rinciannya, 23 paket pada tahun anggaran 2025 dengan total anggaran sekitar Rp350 juta, serta 5 paket pada penetapan tahun anggaran 2026 senilai Rp85 juta.
Dengan demikian, total anggaran yang menjadi perhatian mencapai sekitar Rp435 juta.
Bantuan tersebut disebut berupa pengadaan inventaris untuk sejumlah kelompok masyarakat dan lembaga desa, termasuk lingkungan RT maupun PKK.
JPKP menduga terdapat perbedaan antara harga barang yang tercantum dalam laporan dengan harga kewajaran maupun barang yang diterima oleh penerima bantuan. Dari hasil monitoring sementara, dugaan selisih harga disebut mencapai sekitar 20 persen.
Namun demikian, angka tersebut masih merupakan hasil monitoring dan kajian awal JPKP, sehingga perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, bukti transaksi, spesifikasi barang, harga satuan, serta pemeriksaan fisik oleh pihak yang berwenang.
Selain dugaan selisih harga, JPKP juga menyoroti adanya dugaan kekurangan item barang yang diterima dibandingkan dengan laporan atau dokumen pertanggungjawaban.
Ketua JPKP DPW Jawa Tengah menyatakan, temuan tersebut selanjutnya akan dilengkapi dengan data hasil monitoring, termasuk keterangan penerima bantuan dan jumlah barang yang diterima di lapangan.
Menurut JPKP, data tersebut akan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan telaah serta tindak lanjut sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Pelaporan itu juga dikaitkan JPKP dengan perhatian terhadap pengawasan anggaran yang dinilai memiliki risiko penyimpangan, termasuk bantuan keuangan nonfisik yang bersumber dari APBD.
Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Laporan
JPKP juga mengaku telah menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Sukoharjo.
Namun, JPKP menilai terdapat persoalan dalam proses penanganan laporan tersebut karena dugaan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan realisasi barang yang diterima masyarakat.
Atas kondisi tersebut, JPKP meminta adanya pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah perbedaan harga maupun kekurangan barang tersebut memang terjadi, termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan kerugian keuangan negara.
Kepala Desa Disebut Mengarahkan Konfirmasi ke Perangkat
Sementara itu, saat dilakukan upaya konfirmasi mengenai persoalan tersebut, Kepala Desa Gentan, Sudadiyo, disebut mengarahkan pertanyaan kepada perangkat desa bernama Agus Tri.
Konfirmasi juga diarahkan kepada sekretaris desa.
Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan JPKP, upaya menemui ketiga pihak tersebut hingga berita ini disusun belum membuahkan hasil. Alasannya antara lain sedang sakit, mengikuti rapat, maupun menghadiri takziah.
Dengan belum diperolehnya keterangan langsung dari pihak Pemerintah Desa Gentan, berbagai dugaan yang disampaikan JPKP belum dapat dikonfirmasi secara berimbang kepada pihak desa.
Karena itu, Pemerintah Desa Gentan maupun pihak-pihak terkait masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai mekanisme pengadaan, sumber anggaran, spesifikasi dan jumlah barang, harga pembelian, penerima manfaat, serta dokumen pertanggungjawaban atas 28 paket bantuan tersebut.
Penting ditegaskan, dugaan mark-up maupun potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini belum merupakan kesimpulan hukum. Kepastian mengenai ada atau tidaknya kerugian negara serta unsur tindak pidana korupsi merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan/atau auditor yang berwenang setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti yang sah.
JPKP berharap pemeriksaan dapat dilakukan secara transparan agar penggunaan anggaran publik benar-benar sesuai peruntukan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program bantuan tersebut.
sumber: JPKP/sgt
PRESS ROOM CAFFE
-
Proyek Irigasi Rp195 Juta di Kemusu Disorot! Beton Tampak Retak, Nomor Wartawan Diblokir Kades -
Milad ke-33 MAN 1 Sukoharjo: Bukan Sekadar Perayaan, tetapi Langkah Membangun Madrasah yang Makin Dicintai Masyarakat -
TAMBIREJO DAN UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI: Ketika Ambisi Kekuasaan Berhadapan dengan Etika Politik -
Niat Tulus Membangun Desa, Bowo Jatmiko Mantap Maju sebagai Calon Kades Blimbing -
LBH SOLIDARITAS LASKAR SABILILLAH INDONESIA CABANG SRAGEN APRESIASI PELAYANAN POLSEK SRAGEN KOTA, TINDAK LANJUTI PENGADUAN DUGAAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN INVESTASI MINYAK GORENG
BERITA VIRAL
-
Proyek Irigasi Rp195 Juta di Kemusu Disorot! Beton Tampak Retak, Nomor Wartawan Diblokir Kades

LINTASINDONEWS BOYOLALI – Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp195 juta tersebut diduga menyisakan persoalan pada kualitas hasil pekerjaan. Sejumlah bagian konstruksi beton yang didokumentasikan…
-
Milad ke-33 MAN 1 Sukoharjo: Bukan Sekadar Perayaan, tetapi Langkah Membangun Madrasah yang Makin Dicintai Masyarakat

LINTASINDONEWS SUKOHARJO – Memasuki usia ke-33 tahun, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sukoharjo menjadikan momentum milad bukan sekadar perayaan hari jadi. Berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, kompetisi, hingga pentas seni disiapkan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya memperkuat karakter peserta didik. Baca Juga: Mengusung semangat kebersamaan dan kreativitas, rangkaian kegiatan milad tahun ini melibatkan seluruh…
-
TAMBIREJO DAN UJIAN KEDEWASAAN DEMOKRASI: Ketika Ambisi Kekuasaan Berhadapan dengan Etika Politik

OPINI Oleh: Ali Rukamto Demokrasi tidak pernah kehilangan martabatnya karena perbedaan pilihan. Demokrasi justru kehilangan kehormatannya ketika ambisi kekuasaan mulai mengalahkan akal sehat, etika, dan penghormatan terhadap sesama warga negara. Pilkades bukan sekadar perebutan kursi kepala desa. Ia merupakan ujian kedewasaan politik masyarakat sekaligus cermin kualitas tata kelola pemerintahan desa. Dari proses inilah publik dapat…

