SUARA RAKYAT
Kejaksaan Agung kembali membuat langkah besar dengan menyita aset mewah milik buronan kelas kakap Mohammad Riza Chalid, pengusaha minyak yang terjerat kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Tanah dan bangunan seluas 6.500 meter persegi di kawasan elit Rancamaya, Bogor, kini resmi dikuasai negara. Nilainya? Hampir Rp100 miliar, lengkap dengan rumah megah dan kolam renang.
Langkah ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kejagung menunjukkan keberanian menelusuri aliran dana gelap hingga ke kantong para taipan. Mafia minyak yang selama ini seolah tak tersentuh pun kini mulai terpojok.
Pendemo yang Munafik
Namun ironisnya, sebagian pihak justru menolak mengakui capaian ini. Mereka sibuk melontarkan nyinyiran, berdiri di jalanan dengan wajah penuh amarah, seolah menjadi pembela rakyat. Padahal, inti dari penolakan mereka bukanlah karena substansi kebijakan, melainkan karena kandidat yang mereka usung kalah dalam Pilpres lalu.
Kemunafikan inilah yang menodai demokrasi kita. Mereka bersuara lantang menuduh pemerintah abai, tetapi menutup mata terhadap fakta bahwa negara sedang serius membersihkan warisan korupsi besar. Lebih miris lagi, yang diperjuangkan kerap bukan kepentingan rakyat, melainkan dendam politik.
Apresiasi Wajib Diberikan
Sudah saatnya publik bersikap adil. Kritisi pemerintah jika memang salah, tetapi jangan menutup mata ketika ada prestasi yang jelas. Pemberantasan korupsi terhadap mafia minyak bukan pekerjaan ringan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal melawan jejaring kekuasaan ekonomi yang sangat kuat.
Maka, langkah Kejagung menyita rumah mewah Riza Chalid patut diapresiasi sebagai capaian besar. Pemerintah Prabowo–Gibran menunjukkan konsistensi bahwa tidak ada lagi “orang besar” yang kebal hukum.
Penutup
Kasus Riza Chalid membuktikan bahwa hukum masih bisa tegak. Para pengusaha kaya sekalipun bisa terbirit-birit kabur ketika negara serius bertindak.
Kini rakyat hanya punya dua pilihan: ikut mendukung pemberantasan korupsi atau terus terjebak dalam kemunafikan politik, menolak kinerja pemerintah hanya karena Paslon mereka kalah. Jika pilihannya yang kedua, maka sejarah akan mencatat mereka sebagai bagian dari penghambat kemajuan bangsa.
Opini|Redaksi
- Semangat Berbagi di Idul Adha, Muhammadiyah Purwakarta Sembelih 3 Sapi dan 5 Kambing untuk Masyarakat
- Tirakatan Hari Jadi Sragen ke-280 di Krapyak Berlangsung Khidmat, Warga Perkuat Semangat Guyub dan Nasionalisme
- Perkuat Jiwa Nasionalisme, Kodim 0725/Sragen Gelar Pembinaan Bela Negara dan Outbound Kebersamaan
- Panti MARHAINIS Diresmikan, KBM Karanganyar Target Bentuk Jaringan Hingga Tingkat RT/RW
- Bhikkhu Thudong IWFP 2026 Tiba di Klaten, Ribuan Warga Sambut Perjalanan Damai Menuju Borobudur
