Membuka Tirai Kebenaran

UMKM Dan BUMDes Bisa Jadi Ujung Tombak

3 min read
Wahyu Asmoro Sutrisno
Statistisi Pelaksana
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Boyolali

UMKM Dan BUMDes Bisa Jadi Ujung Tombak 

Sesuai amanat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengumumkan, memasuki pertengahan 2018 lalu, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh bumi nusantara. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes. Apakah itu berarti kekuatan BUMDes sudah siap menjadi kekuatan ekonomi raksasa di Indonesia?

Ada beragam masalah yang membuat ribuan BUMDes belum tumbuh sebagaimana harapan. Pertama, karena wacana BUMDes bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejak saat itu pemerintah lalu menggenjot isu pendirian BUMDes di seluruh desa di penjuru nusantara. Ini membuat Kementerian Desa menjadi salah satu Kementerian yang paling sibuk keliling seluruh pelosok negeri demi sosialisasi bangkitnya ekonomi di tingkat desa bernama BUMDes ini.

Mengingat perjalanan panjang terbentuknya UU Desa No 6 tahun 2014 lalu, adalah cikal bakal bagi perekonomian masyarakat desa, selain infratuktur tahun 2019 nanti Dana Desa (DD) akan banyak terserap di pemberdayaan. Untuk itu di seluruh Indonesia setiap daerah wajib mensosialisasikan desa inovatif, sebagai langkah menggali Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) secara kongkrit. Maka UMKM dan BUMDes menjadi solusi yang tepat.

Sesuai juklak dan juknisnya, BUMDes di kelola oleh masyarakat sendiri dan di isi oleh masyarakat sendiri, sesuai ikon desa yang ada, bisa daja di isi dengan hasil kerajinan penduduk setempat. Baik berupa kerajinan pangan maupun kerajinan yang lain.

Bagaimana cara yang tepat untuk menjalankan Bumdes ini ?

Pertama, Bisnis Sosial/ Serving
Melakukan pelayanaan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

Kedua, Keuangan/Banking
BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapakan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersil di negeri ini tidak berpihak pada rakyat kecil pedesaan.

Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman renternir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

Ketiga,Bisnis Penyewaan/Renting
Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebuuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

Keempat, Lembaga Perantara/Brokering
BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.

Kelima, Perdagangan/Trading
BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangakapan mereka ketika melaut

Keenam, Usaha Bersama/Holding
BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

Ketujuh, Kontraktor/Contracting
Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa cleaning servise dan lain-lain. Apalagi sejak 2018 pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa.

Itulah cara-cara yang sederhana untuk membangkitkan gairah ekonomi rakyat pedesaan, kelak jika hal ini bisa terwujud bisa menekan angka pengangguran, urbanesasi dan migrasi sehingga dampak desa desmigratif berangsur-angsur menghilang. Tak akan ada lagi bangsa ini di siksa majikannya seperti yang kerja di luar negeri, dan kita bisa menjadi bos di negeri sendiri, semoga bisa. (***)

SHARE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.