Kades Lemahbang Sulit Jelaskan Anggaran Peta Desa, Nilainya Jadi Sorotan

Kades Lemahbang Sulit Jelaskan Anggaran Peta Desa, Nilainya Jadi Sorotan

Loading

BREAKING NEWS

Karanganyar, Penggunaan anggaran peta desa dalam pengelolaan Dana Desa kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perbedaan nilai yang dinilai tidak lazim dalam laporan anggaran beberapa tahun terakhir.

Kepala Desa Sulamto saat dikonfirmasi pada Rabu, 20 Mei 2026, mengaku penggunaan dana untuk peta desa telah direalisasikan sesuai kebutuhan desa. Namun, ia belum dapat menjelaskan secara rinci terkait perbedaan nilai anggaran yang muncul dalam sejumlah dokumen penggunaan Dana Desa.

“Peta desa itu dipasang di semua ruangan,” kata Sulamto saat dimintai penjelasan mengenai besaran anggaran tersebut.

Berdasarkan dokumen anggaran yang sebelumnya beredar, kegiatan terkait peta desa tercatat memiliki nilai yang berbeda cukup jauh antar tahun. Pada 2021 misalnya, terdapat anggaran sekitar Rp 38,45 juta dan Rp 3 juta untuk kegiatan serupa. Sementara pada 2022 kembali muncul anggaran sekitar Rp 10 juta.

Perbedaan nilai itu memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak terkait dasar penghitungan biaya, spesifikasi pekerjaan, hingga output kegiatan yang dihasilkan. Meski demikian, hingga kini belum ada kesimpulan hukum maupun temuan resmi dari aparat penegak hukum ataupun lembaga auditor negara.

Pengamat tata kelola desa menilai, perbedaan anggaran dalam kegiatan yang serupa seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi.

Selain peta desa, sejumlah kegiatan lain dalam penggunaan Dana Desa Lemahbang juga dinilai layak diaudit lebih lanjut, terutama kegiatan infrastruktur, penyertaan modal BUMDes, hingga pos keadaan mendesak yang nilainya cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Audit maupun pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah perbedaan nilai tersebut merupakan hal yang wajar secara administrasi atau justru terdapat persoalan dalam pengelolaannya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan tambahan dari Pemerintah Desa Lemahbang terkait rincian spesifikasi dan dasar penganggaran kegiatan peta desa tersebut.

Tim Redaksi

  • Proyek DAM Bantuan Dinas Pertanian di Sendang Karanggede Tuai Sorotan, Retak hingga Papan Informasi Tak Terpasang

    Proyek DAM Bantuan Dinas Pertanian di Sendang Karanggede Tuai Sorotan, Retak hingga Papan Informasi Tak Terpasang

    LINTASINDONEWS BOYOLALI – Pekerjaan pembangunan DAM parit bersumber dari bantuan pemkab Boyolali melalui Dinas pertanian kabupaten Boyolali di wilayah Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, yang di salurkan pada bulan September 2026 sebagai bagian dari paket program dukungan sarpras untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas petani. Namun menjadi perhatian masyarakat setelah sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami…


  • Ketika Pencalonan BPD Tak Terdengar: Tranparansi Yang Perlu Dipertanyakan, Settingan??

    Ketika Pencalonan BPD Tak Terdengar: Tranparansi Yang Perlu Dipertanyakan, Settingan??

    OPINI Oleh: Sugeng Rianto Perspektif Pengamat Tata Kelola Desa Pemilihan atau pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa. BPD bukan sekadar lembaga pelengkap pemerintahan desa, melainkan memiliki fungsi strategis dalam menampung aspirasi masyarakat, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.…


  • Pokir DPRD Rp435 Juta di Desa Gentan Disorot, JPKP Dugaan Temukan Mark-Up Pengadaan 28 Paket

    Pokir DPRD Rp435 Juta di Desa Gentan Disorot, JPKP Dugaan Temukan Mark-Up Pengadaan 28 Paket

    LINTASINDONEWS SUKOHARJO – Penggunaan Bantuan Keuangan Berbasis Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sukoharjo berupa bantuan nonfisik di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, menjadi sorotan. Pasalnya, LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) DPW Jawa Tengah menduga terdapat ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi penerimaan barang di lapangan. Baca Juga Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan JPKP, bantuan tersebut…