👁️Opini|Redaksi
✍️ Editor|Rian Derasta
Peringatan HUT RI ke-80 tahun ini kembali digelar di Jakarta. Sementara itu, di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur hanya dilakukan seremoni terbatas. Tidak ada Presiden, tidak ada Wakil Presiden. Hanya Kepala Otorita IKN yang memimpin. Lalu, publik pun mulai bertanya-tanya: apa kabar pemindahan ibu kota negara?
Bukankah tahun lalu, saat upacara digelar di dua titik — Jakarta dan IKN — itu menjadi simbol kuat bahwa kita sedang dalam masa transisi? Bahkan Presiden Jokowi waktu itu menegaskan, “perjalanan menuju IKN harus terlihat.” Tapi sekarang, dengan kepemimpinan yang baru, kita kembali fokus ke Jakarta. Apakah ini sinyal bahwa Indonesia belum benar-benar siap pindah ke IKN?
Antara Realita dan Retorika
IKN memang sedang dalam proses pembangunan. Tapi publik melihat bahwa “kemauan politik” untuk menghidupkan IKN di era baru ini mulai melemah. ASN memang mulai pindah, tapi kalau hari besar seperti 17 Agustus saja tak bisa jadi momentum simbolik yang kuat di IKN, maka bagaimana masyarakat bisa yakin ini benar-benar ibu kota masa depan?
Upacara kenegaraan bukan sekadar formalitas. Ia adalah panggung simbolik, pesan politik, dan representasi nasionalisme. Saat pemerintah memilih untuk “tidak hadir penuh” di IKN pada momen sakral ini, yang muncul justru kesan: pindah itu belum prioritas, atau bahkan tidak urgent lagi.
Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Murahan
Di tengah ketidakpastian simbolik ini, muncul pula distraksi: anak-anak muda ribut soal bendera One Piece, soal simbol bajak laut yang katanya “mengganggu nasionalisme”. Serius?
Alih-alih memperdebatkan bendera anime, lebih baik kita kritisi substansi. Anak muda harus melek: nasionalisme tidak diukur dari selembar kain yang dikibarkan di tiang bambu. Tapi dari seberapa aktif kita terlibat dalam membangun negeri ini — dari pemilu, dari pengawasan publik, dari keberanian bersuara.
Kita perlu paham perbedaan antara “nasionalisme performatif” dan “nasionalisme substansial”. Yang pertama cuma ribut simbol, yang kedua fokus pada keadilan sosial, pemerataan, dan pembangunan yang benar-benar menyentuh rakyat.
Perlu Transparansi dan Konsistensi
Jika pemerintah memang masih komit membangun IKN, masyarakat berhak tahu peta jalannya. Jangan setengah-setengah. Jangan “gas-rem-gas” tanpa arah. Karena publik kini menilai, pemindahan ibu kota ini makin terasa seperti proyek elitis yang jauh dari kebutuhan rakyat.
Satu hal yang harus digarisbawahi: transparansi dan konsistensi adalah bahan bakar kepercayaan publik. Kalau dua hal ini hilang, bahkan seremoni sederhana pun bisa berubah jadi bahan skeptisisme nasional.
Penutup: Merdeka Itu Melangkah dengan Jelas
Kemerdekaan itu bukan hanya tentang mengibarkan bendera, tapi juga keberanian mengambil langkah yang jelas, konsisten, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau IKN memang mimpi besar bangsa, maka jangan biarkan jadi sekadar proyek besar yang kehilangan ruhnya di tengah jalan.
Bangkitlah dengan narasi yang membangun, bukan narasi yang memprovokasi. Anak muda hari ini harus lebih kritis, bukan reaktif. Tahu kapan bersuara, dan tahu ke mana arah pandang harus diarahkan.
