LINTASINDONEWS

SRAGEN, Lintasindonews.com — Keberadaan bantuan ternak sapi untuk Kelompok Ternak SRI LUWIH di wilayah Kleco Kulon, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, menjadi sorotan setelah tim aktivis melaporkan perubahan kondisi kandang dalam rentang waktu beberapa hari.

Baca Juga:

• Foto 6 Oktober Masih Ada Sapi, Kini Kandang Sepi: Ke Mana 9 Ekor Bantuan Ternak Sragen?
• Ngargotirto di Kawasan Waduk Kedungombo, Ratusan Keramba Ikan Gerakkan Ekonomi Warga
• Terima SK Periode 2026–2031, LPER Semarang Raya Bidik Kolaborasi dengan Pemerintah dan Pelaku UMKM
• Api Melalap Tumpukan Rosok di Kartasura, Puluhan Armada Pemadam Dikerahkan
• Bantuan Revitalisasi Rp448,3 Juta, MCK KB Harapan Bangsa Disorot soal Batas Tanah dan Dugaan Pemborongan

Berdasarkan dokumentasi yang diterima redaksi, pada Selasa (6/10/2026), sejumlah sapi masih terlihat berada di kandang kelompok tersebut. Pengambilan foto saat itu dilakukan dengan diantar langsung oleh Ketua Kelompok Ternak SRI LUWIH, Sunardi.

Namun, dalam dokumentasi peninjauan berikutnya yang dilakukan tim aktivis beberapa hari setelahnya, kondisi kandang dilaporkan telah kosong dari sebagian besar ternak. Tim menyebut hanya menemukan satu ekor sapi di lokasi.

Perbedaan kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keberadaan ternak yang sebelumnya terlihat di kandang, sekaligus mendorong perlunya penelusuran terhadap realisasi bantuan dan laporan pertanggungjawaban kelompok.

Berawal dari Temuan Kandang Kosong

Menurut keterangan tim aktivis, peninjauan awal ke lokasi kandang kelompok ternak tersebut menemukan kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan aktivitas pemeliharaan ternak yang diharapkan.

Tim kemudian mengaku kembali melakukan pemantauan pada kesempatan berbeda. Menjelang proses pelaporan pertanggungjawaban, menurut mereka, sejumlah sapi kembali terlihat berada di kandang.

Aktivis menduga sapi-sapi yang muncul saat pemeriksaan tersebut bukan seluruhnya ternak bantuan yang dipelihara secara berkelanjutan oleh kelompok, melainkan ternak milik pihak lain yang dipinjam atau disewa untuk sementara waktu.

Meski demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian. Identitas ternak, kepemilikan, riwayat pemeliharaan, serta dokumen serah terima bantuan perlu diperiksa untuk memastikan apakah sapi yang terlihat pada 6 Oktober benar-benar merupakan ternak yang tercatat dalam program bantuan tahun anggaran 2025.

Satu Sapi Tersisa, Nasib Sembilan Lainnya Dipertanyakan

Dalam pemantauan terbaru, tim aktivis menyebut hanya menemukan satu ekor sapi di lokasi kandang. Apabila benar bantuan awal yang diterima kelompok berjumlah sepuluh ekor dan tidak terdapat perubahan jumlah yang sah, kondisi tersebut menyisakan pertanyaan mengenai keberadaan sembilan ekor lainnya.

Tim aktivis menyampaikan bahwa pengurus kelompok memberikan penjelasan mengenai dugaan kematian ternak akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Namun, untuk memastikan kebenaran keterangan tersebut, diperlukan pemeriksaan dokumen pendukung, seperti catatan kesehatan hewan, keterangan petugas peternakan, laporan kematian, serta dokumen penggantian atau penanganan ternak apabila memang pernah dilakukan.

Klaim mengenai kematian sapi tidak dapat dinyatakan benar ataupun keliru hanya berdasarkan perbedaan waktu dokumentasi. Demikian pula, foto sapi yang masih berada di kandang pada 6 Oktober tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh ternak tersebut merupakan bantuan pemerintah.

Perlu Penelusuran Dokumen dan Pemeriksaan Lapangan

Persoalan ini penting ditelusuri karena bantuan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun keberadaan fisik aset atau ternak yang menjadi objek bantuan.

Sejumlah hal yang perlu diklarifikasi antara lain jumlah sapi yang benar-benar diserahkan kepada kelompok, tanggal penyaluran, sumber anggaran, nilai bantuan, identitas ternak, serta ketentuan pemeliharaan dan pertanggungjawaban yang berlaku.

Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen juga perlu dimintai penjelasan mengenai mekanisme verifikasi, pengawasan pascapenyaluran, dan tindak lanjut apabila jumlah ternak di lapangan berbeda dengan catatan administrasi.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemeriksaan dokumen dan pencocokan data fisik dapat membantu menentukan apakah perbedaan tersebut disebabkan kematian ternak, penjualan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan program, pemindahan, atau persoalan lain yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Ketua Kelompok dan Dinas Terkait Perlu Diberi Ruang Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan langsung yang dapat diverifikasi dari Sunardi selaku Ketua Kelompok Ternak SRI LUWIH mengenai jumlah awal ternak bantuan, kondisi sembilan sapi yang dipertanyakan, maupun penjelasan terkait dugaan kematian akibat PMK.

Redaksi juga belum memperoleh konfirmasi resmi dari dinas terkait mengenai status bantuan, hasil pemeriksaan lapangan, dan dokumen pertanggungjawaban kelompok tersebut.

Karena itu, dugaan adanya penyimpangan bantuan ternak belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum. Pihak kelompok, dinas terkait, serta pihak lain yang memiliki informasi relevan perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan bukti pendukung.

Tim aktivis mendorong agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap realisasi bantuan dan laporan pertanggungjawaban kelompok. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka berharap persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan kondisi kandang antara dokumentasi 6 Oktober dan peninjauan berikutnya kini menjadi titik awal untuk menelusuri pertanyaan mendasar: berapa jumlah sapi yang benar-benar diterima, bagaimana perkembangan pemeliharaannya, dan ke mana ternak yang tidak lagi ditemukan itu berada?

Jawaban atas pertanyaan tersebut memerlukan data yang dapat diuji, klarifikasi semua pihak, serta pemeriksaan oleh instansi berwenang agar penggunaan bantuan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tim Redaksi

PRESS ROOM CAFFE

BERITA VIRAL