👁️Opini|Redaksi
✍️Editor|Rian Derasta
Fenomena mundurnya 160 guru dari program Sekolah Rakyat seharusnya menjadi alarm serius bagi pemangku kebijakan, bukan sekadar dipandang sebagai “resiko sistem”. Kita tentu tidak menafikan niat baik pemerintah, khususnya Kemensos di bawah komando Gus Ipul, dalam menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat marginal melalui program ini. Namun, eksodus guru dalam jumlah masif menunjukkan satu hal: perencanaan teknokratik belum menyentuh realitas sosiogeografis di lapangan.
Penempatan guru jauh dari domisili bukan hanya persoalan jarak fisik, tetapi juga jarak psikososial dan ekonomi. Tidak semua guru yang direkrut adalah “petualang” idealis yang siap ditempatkan di pelosok tanpa dukungan logistik yang layak. Bahkan semangat pengabdian pun bisa goyah jika kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup tidak dipertimbangkan sejak awal.
Alih-alih menyalahkan sistem rekrutmen, seharusnya dilakukan pra-kajian sosial berbasis data wilayah—melibatkan pemetaan domisili calon guru, sarana transportasi, akomodasi, serta dukungan psikososial di lokasi tugas. Dalam dunia kebijakan publik, ini disebut sebagai pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy)—yang ironisnya sering dikampanyekan, tapi jarang dilaksanakan secara konsisten.
Dukungan kami terhadap program Sekolah Rakyat tetap utuh. Ini adalah gagasan strategis dalam rangka membangun pendidikan yang berkeadilan. Namun keberpihakan itu harus disertai dengan kritik yang konstruktif: jangan ulangi kesalahan birokratis masa lalu, di mana kebijakan dibuat dari balik meja tanpa menyentuh tanah yang diinjak para guru.
Solusi konkret yang perlu segera diambil:
- Audit Penempatan – Lakukan evaluasi total terhadap sistem penempatan guru. Prioritaskan penempatan berbasis zonasi domisili untuk mengurangi tingkat pengunduran diri.
- Incentive Mapping – Berikan insentif tambahan bagi guru yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil, baik dalam bentuk finansial, tunjangan keluarga, maupun jaminan karier.
- Platform Interaktif – Bangun aplikasi atau sistem digital berbasis AI yang memungkinkan calon guru memilih lokasi yang sesuai dengan kriteria mereka, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan distribusi nasional.
- Perkuat Fasilitas Sosial – Sediakan dukungan psikologis, tempat tinggal layak, dan fasilitas pendukung di lokasi penugasan sebagai bentuk afirmasi.
- Komunikasi Terbuka – Jadikan keluhan guru sebagai bahan evaluasi kebijakan, bukan sekadar statistik kegagalan.
Jika pemerintah ingin memastikan program ini bukan sekadar proyek, maka pendekatan humanistik dan partisipatif menjadi keharusan. Di era Prabowo yang mengusung visi besar untuk bangsa, jangan sampai idealisme itu tersandung oleh miskomunikasi dan miskalkulasi teknis.
