👁️Opini|Redaksi Lintasindonews
✍️Editor|Rian Derasta
Peringatan Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996) oleh DPP PDIP tahun ini kembali membuka luka sejarah. Mereka menggelar tabur bunga, potong tumpeng, hingga seruan agar Kudatuli diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, di tengah perenungan sejarah itu, nuansa politik tak bisa disembunyikan.
Ribka Tjiptaning secara terang-terangan menyebut bahwa ketidakhadiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam peringatan ini sebagai bentuk “intimidasi hukum”. Ia bahkan menyebut Hasto hanyalah sasaran antara dan sasaran utamanya adalah Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Dana Desa dan Cengkeraman Oknum: Saatnya Negara Bertindak Tegas Menjaga Akar Pembangunan
Pernyataan ini perlu dicermati lebih kritis. Apakah benar hukum digunakan untuk menyerang PDIP? Atau justru PDIP sedang membangun narasi victim-blaming demi melindungi elite mereka yang sedang terjerat hukum?
Menyoal Denial Politik
Ketika seorang petinggi partai tersandung kasus hukum, reaksi sehat dari partai politik seharusnya adalah mendukung proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Namun, yang muncul dari PDIP justru semacam narasi denial—menolak kenyataan hukum dan mengalihkannya ke konspirasi politik.
Baca juga: PPDB 2025 Rawan Pungli? Jangan Takut! Masyarakat Harus Berani Lapor!
Padahal, jika merasa ada ketidakadilan, bukankah seharusnya disampaikan lewat jalur hukum, bukan dengan insinuasi di panggung peringatan sejarah?
Ingatan Sejarah atau Tameng Politik?
Kudatuli memang bagian dari sejarah kelam demokrasi Indonesia. Tapi ketika peringatan tragedi itu dibarengi narasi menyerang hukum dan menyebut aparat sebagai alat penguasa, publik punya hak untuk curiga: apakah ini upaya melindungi kader atau sekadar memainkan emosi sejarah?
Jika benar PDIP merasa menjadi korban sistem, justru partai sebesar itu harus menjadi teladan bagaimana menghadapi hukum secara ksatria, bukan menyulut simpati dengan cara playing victim.
Bersikap Kritis tapi Berimbang
Kita tetap perlu mencatat bahwa perjuangan PDIP dalam sejarah demokrasi Indonesia bukan hal remeh. Tapi bukan berarti sejarah bisa dijadikan tameng untuk menghindar dari tanggung jawab hukum hari ini.
Partai politik harusnya jadi pilar demokrasi, bukan drama telenovela yang merasa dizalimi setiap kali elite-nya diperiksa. Kalau bersih, hadapi. Kalau tidak, buktikan.
