![]()
PASANG IKLAN
GROBOGAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Grobogan tengah menjadi sorotan publik setelah beredarnya informasi mengenai kegiatan kunjungan ke Bandung yang melibatkan sejumlah wartawan.
Isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut, sementara lainnya menilai perlu ada penjelasan resmi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan persepsi negatif.
Hingga Rabu (29/4/2026) pagi, upaya konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan kepada Kepala Diskominfo Grobogan, Drs. Mudzakir Walad, MT melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan tanggapan.
Sejumlah kalangan masyarakat, termasuk tokoh lokal, juga turut menyuarakan pertanyaan terkait dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Mereka menyoroti apakah kegiatan kunjungan luar daerah bersama wartawan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Grobogan Nomor 73 Tahun 2021.
Selain itu, muncul pula pandangan yang mengaitkan kegiatan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran, merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Namun demikian, penilaian atas hal tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak Diskominfo.
Beberapa aktivis di Grobogan menilai pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk kegiatan yang melibatkan pihak eksternal seperti insan pers. Mereka berharap ada penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang melihat kegiatan semacam ini bisa menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan sinergi antara pemerintah daerah dan media. Meski demikian, efektivitas serta manfaat dari kegiatan tersebut tetap menjadi perhatian publik.
Pengamat komunikasi publik menilai, keterbukaan informasi dari instansi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Klarifikasi resmi dinilai penting agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Hingga berita ini diturunkan, Diskominfo Grobogan belum memberikan pernyataan resmi terkait tujuan, anggaran, maupun hasil dari kegiatan tersebut. Media ini akan terus berupaya melakukan konfirmasi untuk menghadirkan informasi yang berimbang. (AL.1-Grobogan)
- Data Rakyat Dipertanyakan, Anggaran Negara Terus Bertambah: Saat Hak Dasar Warga Menanti Kepastian
- Karaton Surakarta dan Komisi Yudisial RI Perkuat Sinergi Budaya Hukum dan Etika Peradilan
- Clorot NaDu Delight: Inovasi Kolaboratif Pengembangan Clorot dengan Topping Nangka dan Durian sebagai Sarana Penguatan Kepemimpinan dan Kewirausahaan
- Jelang Hari Jadi ke-104, PSHT Pusat Madiun Gaspol Siapkan Kejuaraan Remaja Nasional Perebutkan Piala Dudung
- KUHAP Baru Ubah Peta Penegakan Hukum, Pemeriksaan Tersangka Kini Wajib Direkam — Rois Hidayat: Advokat Harus Terus Belajar dan Berani Mengawal Hak Klien
-
Data Rakyat Dipertanyakan, Anggaran Negara Terus Bertambah: Saat Hak Dasar Warga Menanti Kepastian -
Karaton Surakarta dan Komisi Yudisial RI Perkuat Sinergi Budaya Hukum dan Etika Peradilan -
Clorot NaDu Delight: Inovasi Kolaboratif Pengembangan Clorot dengan Topping Nangka dan Durian sebagai Sarana Penguatan Kepemimpinan dan Kewirausahaan -
Jelang Hari Jadi ke-104, PSHT Pusat Madiun Gaspol Siapkan Kejuaraan Remaja Nasional Perebutkan Piala Dudung -
KUHAP Baru Ubah Peta Penegakan Hukum, Pemeriksaan Tersangka Kini Wajib Direkam — Rois Hidayat: Advokat Harus Terus Belajar dan Berani Mengawal Hak Klien
-
Data Rakyat Dipertanyakan, Anggaran Negara Terus Bertambah: Saat Hak Dasar Warga Menanti Kepastian
OPINI JAKARTA — Tata kelola pemerintahan kembali menjadi sorotan ketika persoalan data kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terjawab, sementara kebutuhan anggaran untuk pemutakhiran data justru terus meningkat. BACA JUGA: Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana negara mampu memastikan hak-hak dasar rakyat benar-benar terlindungi dan terpenuhi?Pembukaan UUD…
-
Karaton Surakarta dan Komisi Yudisial RI Perkuat Sinergi Budaya Hukum dan Etika Peradilan
JAKARTA — Karaton Surakarta Hadiningrat dan Komisi Yudisial Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam membangun budaya hukum yang berintegritas melalui penguatan nilai-nilai etika, kearifan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. BACA JUGA: Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Karaton Surakarta Hadiningrat dan Komisi Yudisial RI yang berlangsung…
-
Clorot NaDu Delight: Inovasi Kolaboratif Pengembangan Clorot dengan Topping Nangka dan Durian sebagai Sarana Penguatan Kepemimpinan dan Kewirausahaan
Oleh Tim Clorot NaDu Delight dan Wachid Pratomo Dalam rangka melestarikan kuliner tradisional dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Kelompok 3 melaksanakan kegiatan Projek Kepemimpinan “Clorot NaDu Delight”. Kegiatan ini bekerja sama dengan Asrama Mahasiswa Dewantara (ASMADEWA), Yogyakarta, di bawah bimbingan Dr. Wachid Pratomo, M.Pd. Melalui kolaborasi tersebut,…




