👁️Opini|Redaksi ✍️Editor|Rian Derasta
Pemindahan ibu kota negara (IKN) bukan lagi sekadar wacana atau proyek ambisius tanpa arah. Di tangan Presiden Prabowo Subianto, IKN menjadi amanat masa depan yang tak tergesa-gesa namun penuh ketegasan: pelan tapi pasti.
Keteguhan syarat yang ditetapkan—bahwa fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus terlebih dahulu tersedia—bukanlah bentuk penundaan, melainkan strategi membangun pondasi. Karena bangsa yang besar tak bisa dibangun dari kegaduhan langkah, tapi dari kokohnya dasar.
Dengan alokasi anggaran Rp 48,8 triliun untuk 2025–2029 dan tambahan proyek KPBU senilai Rp 60 triliun lebih, IKN bukanlah mimpi di atas kertas. Ia sedang tumbuh, bata demi bata, melibatkan negara dan swasta, menggandeng ASN dan militer, menuju Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.
Di balik keraguan dan desakan moratorium, pemerintah justru menjawab dengan kerja konkret, bukan retorika. Karena memindahkan ibu kota bukan sekadar memindah gedung, melainkan merancang ulang jantung pemerintahan yang efisien, terdesentralisasi, dan relevan dengan semangat Indonesia baru.
IKN adalah peradaban yang sedang ditulis ulang. Ia bukan proyek siapa-siapa, tapi milik kita semua. Generasi hari ini dan esok akan melihatnya sebagai warisan yang pernah dipertaruhkan, diuji, dan akhirnya ditegakkan.
