BANGUN JAYA — Lapangan Desa Bangun Jaya dipenuhi sorak-sorai warga saat Turnamen Mini Soccer Bangun Jaya 2026 resmi dibuka pada Jumat (15/5/2026) pukul 14.00 WIB. Ajang olahraga tingkat desa yang digagas oleh Karang Taruna Sinar Remaja ini berlangsung meriah dan menjadi pusat perhatian masyarakat Kecamatan Balai Riam.
Pembukaan turnamen turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Camat Balai Riam Isuary, Penjabat (Pj) Kepala Desa Bangun Jaya, serta Kapolsek Balai Riam Hengki bersama jajaran. Kehadiran para unsur pimpinan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kreativitas generasi muda sekaligus perkembangan olahraga masyarakat di wilayah tersebut.
Turnamen secara resmi dibuka oleh Camat Balai Riam. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi semangat pemuda Karang Taruna Sinar Remaja yang berhasil menyelenggarakan kompetisi olahraga dengan baik dan tertib.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung.
“Turnamen ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang persaudaraan, kekompakan, dan semangat fair play antar pemuda,” ujar Camat Balai Riam dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Sinar Remaja, Wawan, mengatakan bahwa ajang tersebut diharapkan menjadi wadah silaturahmi sekaligus hiburan positif bagi masyarakat.
“Kemenangan memang tujuan, namun kejujuran dan rasa hormat di atas lapangan adalah yang utama. Mari kita jadikan ajang ini sebagai wadah silaturahmi yang sehat,” ucapnya.
Sebagai simbol dimulainya kompetisi, dilakukan kick-off kehormatan di tengah lapangan oleh Camat Balai Riam, Pj Kades Bangun Jaya, dan Kapolsek Balai Riam secara bergantian.
Suasana semakin meriah ketika laga eksibisi pembuka mempertemukan Baja Legend melawan Bakonsu FC. Kedua tim tampil atraktif dengan permainan cepat dan saling jual beli serangan yang sukses menghibur ratusan penonton yang memadati area lapangan.
Antusiasme warga yang tinggi membuat Turnamen Mini Soccer Bangun Jaya 2026 diprediksi menjadi salah satu hiburan olahraga terbesar di Kecamatan Balai Riam dalam beberapa pekan ke depan.
DHANISA
-
Proyek DAM Bantuan Dinas Pertanian di Sendang Karanggede Tuai Sorotan, Retak hingga Papan Informasi Tak Terpasang -
Ketika Pencalonan BPD Tak Terdengar: Tranparansi Yang Perlu Dipertanyakan, Settingan?? -
Pokir DPRD Rp435 Juta di Desa Gentan Disorot, JPKP Dugaan Temukan Mark-Up Pengadaan 28 Paket -
BUMDes Umbul Tirah Dipertanyakan, Benarkah Belum Berbadan Hukum? Struktur Pengurus Jadi Sorotan -
Polemik BPD Gawan Berlanjut, Kades Panggil P dan W: Ada Rencana Izin Poligami, W Pertimbangkan Mundur
- Proyek DAM Bantuan Dinas Pertanian di Sendang Karanggede Tuai Sorotan, Retak hingga Papan Informasi Tak Terpasang
- Ketika Pencalonan BPD Tak Terdengar: Tranparansi Yang Perlu Dipertanyakan, Settingan??
- Pokir DPRD Rp435 Juta di Desa Gentan Disorot, JPKP Dugaan Temukan Mark-Up Pengadaan 28 Paket
- BUMDes Umbul Tirah Dipertanyakan, Benarkah Belum Berbadan Hukum? Struktur Pengurus Jadi Sorotan
- Polemik BPD Gawan Berlanjut, Kades Panggil P dan W: Ada Rencana Izin Poligami, W Pertimbangkan Mundur
-
Proyek DAM Bantuan Dinas Pertanian di Sendang Karanggede Tuai Sorotan, Retak hingga Papan Informasi Tak Terpasang
LINTASINDONEWS BOYOLALI – Pekerjaan pembangunan DAM parit bersumber dari bantuan pemkab Boyolali melalui Dinas pertanian kabupaten Boyolali di wilayah Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, yang di salurkan pada bulan September 2026 sebagai bagian dari paket program dukungan sarpras untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas petani. Namun menjadi perhatian masyarakat setelah sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami…
-
Ketika Pencalonan BPD Tak Terdengar: Tranparansi Yang Perlu Dipertanyakan, Settingan??
OPINI Oleh: Sugeng Rianto Perspektif Pengamat Tata Kelola Desa Pemilihan atau pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa. BPD bukan sekadar lembaga pelengkap pemerintahan desa, melainkan memiliki fungsi strategis dalam menampung aspirasi masyarakat, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.…
-
Pokir DPRD Rp435 Juta di Desa Gentan Disorot, JPKP Dugaan Temukan Mark-Up Pengadaan 28 Paket
LINTASINDONEWS SUKOHARJO – Penggunaan Bantuan Keuangan Berbasis Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sukoharjo berupa bantuan nonfisik di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, menjadi sorotan. Pasalnya, LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) DPW Jawa Tengah menduga terdapat ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi penerimaan barang di lapangan. Baca Juga Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan JPKP, bantuan tersebut…
-
Proyek DAM Bantuan Dinas Pertanian di Sendang Karanggede Tuai Sorotan, Retak hingga Papan Informasi Tak Terpasang
LINTASINDONEWS BOYOLALI – Pekerjaan pembangunan DAM parit bersumber dari bantuan pemkab Boyolali melalui Dinas pertanian kabupaten Boyolali di wilayah Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, yang di salurkan pada bulan September 2026 sebagai bagian dari paket program dukungan sarpras untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas petani. Namun menjadi perhatian masyarakat setelah sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami…
-
Ketika Pencalonan BPD Tak Terdengar: Tranparansi Yang Perlu Dipertanyakan, Settingan??
OPINI Oleh: Sugeng Rianto Perspektif Pengamat Tata Kelola Desa Pemilihan atau pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa. BPD bukan sekadar lembaga pelengkap pemerintahan desa, melainkan memiliki fungsi strategis dalam menampung aspirasi masyarakat, membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.…
-
Pokir DPRD Rp435 Juta di Desa Gentan Disorot, JPKP Dugaan Temukan Mark-Up Pengadaan 28 Paket
LINTASINDONEWS SUKOHARJO – Penggunaan Bantuan Keuangan Berbasis Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sukoharjo berupa bantuan nonfisik di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, menjadi sorotan. Pasalnya, LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) DPW Jawa Tengah menduga terdapat ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi penerimaan barang di lapangan. Baca Juga Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan JPKP, bantuan tersebut…
